Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjadi medan diplomasi teranyar seputar kedaulatan Taiwan. Menyusul tekanan oleh Amerika Serikat untuk memulihkan status pemantau milik negara kepulauan itu, kini Taipei ikut melancarkan diplomasi corona terhadap badan dunia tersebut.

Kementerian Kesehatan Taiwan mewanti-wanti kegagalan WHO melibatkan Taiwan dalam pertemuan Majelis Kesehatan Dunia akan berdampak buruk pada upaya global memerangi pandemi corona.

Menteri Kesehatan Chen Shih-chung menuduh pejabat WHO “selama ini tidak jujur dan gagal mengemban tanggung jawabnya,” kata dia kepada media-media internasional.  

“Seperti yang saya katakan di awal wabah, tidak seorangpun mampu memprediksi perkembangan situasi secara akurat,” lanjut Chen. “Jadi hal terpenting di dalam pandemi ini adalah transparansi. Semua negara harus berbagiapa yang mereka ketahui.”

Politik ‘Satu Cina’ di PBB

Manuver Taipei berseberangan dengan kebijakan pemerintah Cina yang menganggap Taiwan bagian dari kedaulatannya. Keterlibatan negeri kecil itu juga bertentangan dengan kebijakan Satu Cina yang dianut PBB dan sebabnya hanya mengakui Beijing sebagai perwakilan resmi Cina, termasuk untuk Taiwan.

Atas tekanan Beijing, WHO dan lembaga-lembaga lain PBB mengucilkan Taiwan dari keanggotaan.

Chen mengklaim negara-negara anggota lain tidak akan menolak keterlibatan Taiwan dalam Majelis Kesehatan Dunia yang bakal digelar di Jenewa, Swiss, tanggal17 Mei mendatang. Dia mencurigai “prosedur” di WHO “telah dimanipulasi.”

Dia menuntut akses yang lebih baik terhadap informasi seputar COVID-19 yang dikumpulkan WHO dari seluruh negara anggota. Menurutnya, hal itu bersifat krusial dalam meredam potensi wabah.

“Bagi Taiwan, apa yang kami inginkan adalah informasi dari tangan pertama. Setiap informasi tangan kedua hanya memperlambat kebijakan yang harus kami ambil dan menyamarkan penilaian kami terhadap wabah, seperti tak mampu melihat pohon di tengah hutan,” kata Chen.

Pemerintah di Taipei menyusun daftar keluhan terhadap WHO, termasuk memberikan data jumlah kasus yang keliru, mengabaikan permintaan resmi untuk mendapakan informasi dan tunduk pada tekanan Cina ketika pemerintah meminta bantuan WHO.

Pasang surut hubungan jiran

WHO dan Cina sebaliknya mengklaim telah menyediakan semua bantuan yang dibutuhkan Taiwan. Dalam politik Satu Cina, Beijing mengklaim diri mewakili 22 juta penduduk Taiwan di lembaga-lembaga resmi internasional. Klaim tersebut ditolak Taipei.

Hubungan kedua negara sempat membaik antara 2009 hingga 2016. Saat itu Beijing membiarkan Taiwan menghadiri Majelis Kesehatan Dunia WHO dalam status sebagai pemantau tanpa hak suara.

Namun kemenangan Tsai Ing-wen dalam Pemilu Kepresidenan mendinginkan relasi dengan Cina. Negeri Komunis itu menilai kemenangan Ing-wen memperkuat sentimen separatisme di Taiwan.

Selama pandemi corona, kedua negara memosisikan diri di barisan terdepan dalam perang melawan wabah. Beijing dan Taipei berusaha mencari pengakuan internasional atas keberhasilan masing-masing pemerintah dalam meredam penyebaran virus.

Peluang diplomasi di tengah pandemi

Serupa Cina, Taiwan juga menebar sumbangan masker wajah ke seluruh dunia. Rabu (6/5), Kementerian Luar Negeri mengabarkan telah mengirim 2,28 juta masker ke Amerika Serikat, 1,3 juta ke Uni Eropa, 1,09 juta ke semua sekutu diplomatik dan 1,8 juta masker ke Asia Tenggara dan Australia/Selandia Baru.

Pemerintah Taiwan juga menyumbangkan 600.000 masker untuk Afrika dan Timur Tengah, terutama buat tenaga medis di Suriah.

Dalam upaya diplomasinya itu, Taiwan mendapat angin segar dari Washington D.C. Di tengah wabah, pemerintahan Donald Trump menggiatkan serangan terhadap Cina dan mendorong pengakuan internasional atas Taiwan.

Maret silam, House of Representative di AS meloloskan UU Perlindungan dan Peningkatan Kerjasama dengan Taiwan (TAIPEI Act.) yang antara lain mewajibkan pemerintah mendorong negara-negara lain memperkuat hubungan formal atau informal dengan Taipei.

AS juga mendesak WHO agar mengundang Taiwan dalam Majelis Kesehatan Dunia 2020 di Jenewa. 

Namun permintaan itu ditolak. Steven Salomon, Direktur Hukum WHO, mengatakan Senin (4/5) silam, pihaknya hanya mengakui Republik Rakyat Cina sebagai “perwakilan resmi Cina,” sesuai dengan kebijakan PBB sejak 1971. Dia juga mengatakan keputusan perihal Taiwan harus diambil oleh semua 194 negara anggota.

Namun Taipei sebaliknya berdalih keputusan PBB tahun 1971 itu hanya mengakui pemerintah Beijing sebagai perwakilan tunggal Cina, bukan untuk kawasan Taiwan. Ia juga tidak serta merta menjamin hak RRC mewakili Taiwan di panggung internasional

Menkes Chen sendiri mengimbau negara-negara di dunia agar tidak terjebak di masa lalu, “waktu terus berubah,” pungkasnya.

rzn/vlz (ap,rtr,dpa)