Afghanistan Wahl
18 Agustus 2009Bagi masa depan Afghanistan pemilu yang demokratis sangat besar maknanya di segi sejarah. Pemerintahan Presiden Karzai sangat tidak efisien. Terbukti dari semakin buruknya perekonomian dan kondisi keamanan di negara itu. Karzai kehilangan kepercayaan di kalangan penduduk. Tambahan lagi, karena persiapan pemilu terlalu lamban, jadwal yang sesuai dengan konstitusi tidak dapat ditepati. Guna mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan, mahkamah tertinggi Afghanistan mengambil keputusan yang kontroversial. Yaitu Karzai dapat terus memerintah dengan segala wewenangnya, tetapi tanpa legitimasi secara demokratis.
Walaupun demikian pemilu mendatang diharapkan akan menstabilkan keadaan di kawasan Hindukush dan menenangkan semua pihak dalam lingkungan yang secara politis sangat sulit. Terutama negara-negara yang berperan besar dengan menugaskan militernya dan dalam pembangunan kembali masyarakat Afghanistan pasca konflik, memerlukan keberhasilan nyata di negara itu.
Upaya keras dilakukan agar pemilu berjalan lancar, dan untuk kondisi Afghanistan biaya 220 juta dolar tentu sangat besar. 'Yayasan pemilu yang jujur di Afghanistan' - Fair ElectionsFoundation of Afghanistan (FEFA) sebelumnya sudah mencatat sejumlah pelanggaran terhadap UU pemilu. Misalnya, pers yang dikendalikan pemerintah, secara mencolok memberikan waktu dan tempat yang lebih besar bagi kampanye presiden Karzai daripada calon-calon lainnya. Bahkan badan-badan resmi pun membatasi kebebasan pers demi kepentingan presiden. Di hampir semua wilayah, wartawan diancam, diculik dan ditangkap secara sewenang-wenang.
Penyelenggaraan pemilu yang demokratis, walaupun dalam kondisi yang sangat sulit, penting bagi kelanjutan proses perdamaian di Afghanistan, tetapi itu saja belum cukup. Masyarakat Afghanistan yang diwarnai faktor-faktor etnis, agama dan politik belumlah mantap. Masih rapuh dan sangat tergantung pada dampingan masyarakat internasional. Demokrasi harus dilembagakan dengan memperkuat semua institusi demokrasi, meningkatkan dukungan terhadap masyarakat sipilnya dan terutama memajukan partai-partai yang menginginkan demokrasi. Partai-partai demokratis yang ada sekarang menunjukkan kelemahan. Pengalaman mereka masih terlalu sedikit dan pemahaman mereka tentang demokrasi pun masih kabur. Selain itu struktur dalam partai juga tidak dapat dikatakan stabil dan kurang memiliki basis yang luas di dalam masyarakat.
Di Afghanistan perasaan kebersamaan etnis masih marak. Dan perasaan ini terus-menerus disalahgunakan oleh jajaran elit politik. Mengupayakan agar warga memahami, bahwa pada tempat pertama mereka bukanlah anggota sebuah clan, melainkan warga yang sederajat dalam sebuah negara demokratis, kiranya merupakan proses yang memerlukan waktu sangat lama. Menanamkan akar demokrasi secara institusional dalam masyarakat Afghanistan, merupakan tugas utama pemerintah mendatang. Demokrasi bukanlah produk jadi yang siap pakai. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling sulit dan paling luas jangkauannya. Tetapi Afghanistan tidak punya pilihan lain kecuali menempuh secara konsekuen jalan yang sudah dirintis, yaitu 'proses perdamaian yang demokratis'.
Said Musa Samimy / Dewi Gunawan-Ladener
Editor: Hendra Pasuhuk