Agama tidak hanya saling bertikai, tetapi juga berdialog antara satu sama lain. Sebab itu forum antaragama di Arab Saudi menjadi relevan secara politis, terutama di masa yang penuh ketidakpastian, tulis Christoph Strack
Foto: picture-alliance/dpa/R. B. Fishman
Iklan
Ironisnya justru Arab Saudi, negeri yang mengabaikan hak sipil, membatasi kebebasan beragama dan bersikap cuci tangan terhadap pembunuhan barbarik Jamal Kashoggi dua tahun silam, yang kini menjadi tuan rumah pertemuan perwakilan umat beragama di dunia.
Riyadh saat ini menjabat presiden G20 dan akan menggelar konferensi tingkat tinggi November mendatang. Dan sejak beberapa tahun terakhir, pertemuan politis itu selalu diiringi "KTT agama," atau disebut juga "Forum Antaragama G20".
Secara umum, masukan dari perwakilan agama yang nanti akan dibawa ke dalam agenda KTT G20, menyusul masalah seperti perubahan iklim, keadilan sosial, pencegahan konflik atau wabah corona, bisa dianggap relevan. Jadi: Bicara lah satu sama lain!
Agama memainkan peran kunci
Dialog antaragama punya peran yang penting dan menjadi lebih relevan sejak beberapa tahun terakhir. Karena hanya yang mampu membuka pintu dialog, mendengar pihak lain dan mencari celah masuk buat memahami agama, atau menjauhkan diri dari agama, yang sudah berpisah dari klaim atas kebenaran hakiki milik agamanya dan belajar hal baru.
Hal itu tidak merendahkan keyakinan sendiri, melainkan mengangkat derajatnya untuk bertahan di dalam dunia multireliji dan era pos-agama. Sikap ini menjadi lebih penting terutama pada masa, di mana semakin banyak perwakilan politik yang menjual diri seperti pemimpin sebuah gerakan kebangkitan agama, yang karismatis namun otoriter. Itu adalah penyalahgunaan agama.
Politik agama semakin penting
Editor senior DW, Christoph StrackFoto: DW/B. Geilert
Agama dan politik agama juga relevan secara politis. Pada 2017, beberapa bulan sebelum lengser, bekas Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel mengundang perwakilan agama ke Berlin dan menegaskan "tanggungjawab agama terhadap perdamaian." Dia saat itu tidak bermanis kata. Agama mempolarisasi, tidak semua berharap ia mendapat peran yang lebih penting.
Agama sering dijadikan alat mobilisasi untuk melawan musuh, terutama ketika motif bisnis atau politik bercampur dengan aspek-aspek keagamaan ke dalam racikan yang eksplosif. Tapi justru sebab itu pula agama harus membuka dialog atau mencari penjelasan atau pencerahan.
Aktor-aktor agama, kata Menlu Gabriel, "juga merupakan aktor politis di lingkup masyarakatnya masing-masing. Mereka yang di negerinya aktif dalam agama, secara bersamaan juga bagian dari masyarakat dan kehidupan politik," kata dia merujuk pada tanggungjawab agama.
“Mendamba Indonesia” yang Penuh Toleransi
02:43
This browser does not support the video element.
Ucapan itu mengingatkan perwakilan agama tentang tanggungjawab yang mereka miliki dan sebabnya harus dicamkan. Contoh yang paling segar adalah upaya seorang kardinal dan seorang imam di Republik Afrika Tengah yang menolak agama dijadikan dagangan politik. Hal ini mudah ditulis, tapi bagi keduanya, sikap tersebut menyimpan bahaya yang mengancam nyawa.
Tapi siapapun yang mencari ruang dialog (virtual atau nyata) di Arab Saudi, dia harus mengingat hak-hak sipil dan kebebasan dasar. Memang jelas, tatap muka secara langsung akan membuka lebih banyak kesempatan untuk perbincangan informal di sela-sela acara. Tapi elemen paling penting dari "bicara lah satu sama lain!" harus lah "dengarkan satu sama lain," juga.
Iklan
Berbagi gagasan, dan tindakan
Kebebasan beragama bukan berarti penolakan terhadap agama. Istilah itu memisahkan agama dari politik, dan politik dari agama. Karena saat ini ada terlalu banyak penguasa dunia yang mencari legitimasi politik dari agama, mulai dari Trump, Bolsanoro atau Erdogan, maka perwakilan agama harus menghargai nilai kebebasan beragama.
Sebab itu pula dialog antaragama yang digelar sepanjang tahun di berbagai benua tanpa mendapat banyak perhatian media itu, kini justru semakin penting di masa yang penuh ketidakpastian. Jadi: Bicara lah satu sama lain dan berlaku lah sepadan!
rzn/as
Inilah Negara yang Melarang Burka, Cadar dan Niqab
Belanda menjadi negara terakhir yang melarang penutup wajah seperti burka atau niqab. Sejumlah negara lain sudah lebih dulu menerbitkan larangan serupa, antara lain juga negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.
Foto: Getty Images/AFP/J. Lampen
Tunisia
Tunisia menyusul Maroko menjadi negara berpenduduk mayoritas muslim yang melarang penggunaan Burka. Langkah ini diambil setelah dilancarkannya dua serangan teror maut di ibukota Tunis akhir Juni silam. Pelakunya memakai burka. Melalui aturan itu, setiap perempuan bercadar akan dilarang memasuki kantor pemerintahan dan institusi publik.
Foto: Getty Images/J.Saget
Belanda
Belanda perlu waktu 14 tahun untuk memutuskan penerapan larangan bercadar di gedung dan transportasi publik. Aturan yang mulai berlaku 1 Agustus 2019 ini dibarengi ancaman denda sebesar 150€ atau sekitar Rp. 2,3 juta. Pemerintah berdalih, larangan diperlukan berdasarkan alasan keamanan.
Foto: Getty Images/AFP/J. Lampen
Chad
Chad adalah negeri muslim yang melarang burka dengan alasan keamanan. Aturan berlaku sejak 2015 menyusul dua serangan bom bunuh diri yang diklaim oleh Boko Haram. Disebutkan pelaku menyamarkan diri dengan mengenakan burka saat melakukan serangan teror. Larangan burka di Chad tidak hanya berlaku untuk kantor pemerintah, tetapi di seluruh ruang publik.
Foto: picture-alliance/Anadolu Agency/O. Cicek
Perancis
Perancis termasuk negara pertama yang melarang burka, tepatnya pada 2010 lalu. Aturan berlaku di semua ruang publik, kecuali di dalam mobil atau rumah ibadah. Pada 2014 sejumlah kelompok hak asasi menggugat larangan tersebut ke Mahkamah HAM Eropa. Namun gugatan ditolak, dengan argumen: larangan dinilai mengedepankan asas "kehidupan bersama," ketimbang pembatasan hak individu.
Foto: AP
Maroko
Pemerintah di Rabat melarang pembuatan dan penjualan burka sejak 2017 silam. Kementerian Dalam Negeri berdalih kebijakan tersebut diambil demi urusan keamanan. Namun sejumlah pakar meyakini, larangan burka diniatkan buat membatasi penyebaran ideologi radikal. Sejauh ini tidak ada legislasi resmi terkait larangan ini atau aturan mengenai penggunaan burka oleh kaum perempuan.
Foto: picture alliance/blickwinkel/W. G. Allgoewer
Tajikistan
Tajikistan yang berpenduduk mayoritas muslim, juga melarang penggunaan Burka. Namun berbeda dengan Maroko atau Tunisia, larangan bercadar di negeri di Asia Tengah ini tidak berkaitan dengan keamanan melainkan lebih diniatkan untuk merawat tradisi dan budaya lokal.
Foto: DW / G.Fashutdinow
Sri Lanka
Larangan bercadar di Sri Lanka diberlakukan lewat UU Darurat Sipil pasca serangan teror mematikan pada hari raya Paskah 2019 yang menewaskan 250 orang. Uniknya larangan tersebut dikritik kelompok muslim karena dinilai tidak diperlukan. Pasalnya hampir semua ulama muslim di Sri Lanka sudah terlebih dulu melarang pengggunaan burka untuk alasan keamanan.
Foto: Reuters/D. Liyanawatte
Denmark
Ketika larangan burka di Denmark resmi diberlakukan Agustus 2018 silam, ratusan orang berdemonstrasi di Kopenhagen. Denmark menetapkan denda hingga 1.340 Euro atau setara dengan Rp. 20 juta bagi yang melanggar. Menurut statistik kriminal teranyar, hingga kini sebanyak 39 kasus pelanggaran burka telah digulirkan terhadap 22 perempuan.
Belgia mengamati proses pembahasan legislasi larangan bercadar di Perancis sebelum menerbitkan aturan serupa pada 2011. Aturan tersebut melarang semua jenis pakaian yang menutupi wajah di ruang-ruang publik. Perempuan yang ketahuan melanggar terancam penjara selama tujuh hari atau membayar denda sebesar 1.378 Euro atau sekitar Rp. 21,5 juta. (rzn/as: dari berbagai sumber)