Tiga pekan setelah bencana topan Nargis di Myanmar, nama baru resmi bagi Birma, tampaknya masyarakat internasional berhasil melakukan terobosan dalam hal bantuan bagi korban bencana. Dalam konferensi negara donor yang berlangsung hari Minggu lalu di kota pelabuhan Yangun, pemerintah militer dapat dipaksa memberikan janji diijinkannya petugas bantuan internasional masuk ke kawasan bencana, dengan imbalan bantuan keuangan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, perhimpunan negara-negara Asia Tenggara serta sekitar 50 negara dan organisasi lainnya ikut serta dalam pertemuan dengan pimpinan Myanmar. Pada akhir pertemuan, semua pihak segera menyatakan hal itu sebagai keberhasilan. Namun di samping persetujuan yang abstrak dan permainan angka, masalah utamanya masih tidak jelas.

Junta militer menganggap dirinya berhasil mengatasi bantuan darurat dengan kekuatannya sendiri dan bahkan telah menyatakannya berakhir. Tapi di sekitar ibukota Yangun ribuan orang yang kehilangan rumah, masih berjuang hidup di tempat penampungan darurat, .tanpa sarana sanitasi, air bersih, akomodasi yang teratur ataupun sarana kesehatan, apalagi bantuan darurat dari pemerintah.

Hal ini juga tampaknya juga disadari saat konferensi negara donor. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon mengatakan, pandangan harus diarahkan ke tantangan yang paling mendesak. Bukan menyangkut pembangunan kembali melainkan bantuan darurat kemanusiaan di sana. Menurut keterangan PBB setiap tiga dari empat korban sampai saat ini belum mendapat bantuan yang paling minim sekalipun.

Juga dalam konferensi tersebut secara konsekwen belum ada janji mendasar untuk bantuan pembangunan kembali secara finansial. Memang diisyaratkan mungkin ada bantuan besar, tapi baru jika pemerintah militer di Myanmar menjamin ijin masuk yang longgar menuju Delta Irrawaddy yang rusak parah.

Sementara para jenderal bergegas membelokkan tema ini dan menjanjikan, ijin masuk bagi para petugas bantuan asing. Namun seperti sebelumnya masih ada sikap skepsis, seberapa jauh janji itu akan dipenuhi. Petugas bantuan internasional pertama yang sekarang masuk ke kawasan bencana, hanya boleh beroperasi di penampungan percontohan yang diawasi pemerintah. Seberapa jauh mereka nantinya diijinkan masuk ke kawasan itu, yang sampai sekarang, tiga pekan setelah terjadinya bencana topan, tidak memperolah pasokan bantuan, belum diketahui. Dan juga hanya akibat sikap keras kepala junta selama ini, konferensi itu dapat dikatakan sukses. Para jenderal juga dapat menilai suksesnya hasil konferensi itu, dimana mereka kembali berhasil mengurangi tekanan besar internasional hanya dengan janji di bibir. Seperti sebelumnya mereka tetap dapat mengawasi bentuk dan jumlah pasokan bantuan serta dapat menghentikannya sewaktu-waktu. Baru jika kelanjutan hidup lebih dari dua juta korban bencana topan di Myanmar terjamin secara nyata, baru dapat disebut keberhasilan dari semua pihak. (dk)