Penguasa de facto Afganistan, Taliban, telah melarang Utusan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB), Richard Bennett, untuk masuk ke negara itu.

Taliban mengatakan Bennett dilarang masuk "karena dia ditunjuk ke Afganistan untuk menyebarkan propaganda dan dia bukan orang yang ucapannya bisa kita percaya.”

Bennett mengecam keputusan itu, dengan mengatakan, "Saya secara konsisten berusaha untuk terlibat secara transparan dengan pihak berwenang de facto (....). Saya mendesak Taliban untuk menarik kembali keputusan mereka dan menegaskan kesediaan dan ketersediaan saya untuk melakukan perjalanan ke Afganistan.”

Ia menyebut larangan tersebut sebagai "kemunduran”, dan bertekad bahwa hal ini tidak akan menghalanginya untuk mendokumentasikan situasi hak asasi manusia di negara tersebut. 

"Pengumuman Taliban kepada publik bahwa mereka tidak akan lagi memberikan saya akses masuk ke Afganistan merupakan langkah kemunduran dan hal ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan tentang keterlibatan mereka terhadap PBB dan komunitas internasional mengenai HAM,” kata Bennett dalam sebuah pernyataan.

Taliban dituduh melakukan 'apartheid gender'

Kelompok yang menganut interpretasi ultrakonservatif terhadap hukum Islam ini telah memutar balik waktu terhadap hak kesetaraan gender, sejak kembali mengambil kendali pemerintahan atas Afganistan tiga tahun lalu pada Agustus 2021. Taliban secara efektif melarang perempuan untuk dilihat dan mengucilkan mereka dari masyarakat.

Perempuan di Afganistan menghadapi pembatasan akses untuk bersekolah atau pun bekerja.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

 

Kebijakan kuno seperti ini telah membuat komunitas internasional tidak mengakui Taliban sebagai penguasa yang sah.

Sebagai contoh, aset-aset bank sentral negara ini telah dibekukan sejak Taliban kembali berkuasa dan banyak pemimpin Taliban dilarang bepergian ke luar negeri.

Pada Juni lalu, para pejabat tinggi PBB bersama dengan perwakilan dari 25 negara lainnya, bertemu dengan para pemimpin Taliban di Qatar dalam upaya untuk melakukan pendekatan. Pertemuan itu dikritik karena perempuan Afganistan dan perwakilan sipil dilarang hadir atas permintaan Taliban.

Bennet bertekad untuk terus mendokumentasikan pelanggaran HAM

Di antara yang lainnya, Bennett telah menjadi kritikus konstan terhadap rezim Taliban, sejak dia ditunjuk sebagai utusan PBB pada 1 Mei 2022, meski Taliban telah berulang kali mencemooh kritik dari luar terhadap catatan hak asasi manusianya.

Bennett menyatakan bahwa dia mengambil tanggung jawabnya dengan serius sebagai ahli yang ditunjuk oleh PBB. Ia mengatakan pekerjaannya itu, "termasuk untuk kerap bertindak dalam kapasitas independen, menawarkan penilaian yang tidak memihak terhadap fakta-fakta berdasarkan standar dan metodologi hak asasi manusia yang diakui secara internasional, serta menjunjung tinggi standar efisiensi, kompetensi, dan integritas tinggi.”

Pada hari Rabu (21/08), Bennett mengatakan, "Saya juga akan terus mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan mengadvokasi perbaikan.”

Pelapor khusus ini ditunjuk secara independen oleh Dewan HAM PBB, dan tidak dianggap sebagai pekerja PBB yang tidak berbicara atas nama badan internasional tersebut.

Selain pelapor khusus, PBB juga memiliki misi di Afganistan, di mana pihaknya terus memantau pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dari Kabul. 

kp/ha (AFP, Reuters)