Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam pemerintah yang membatalkan tambahan dana bantuan bagi partai politik untuk tahun ini. Golkar usulkan tambahan dana 100 kali lipat tahun depan.
Iklan
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, mengecam pemerintahan Jokowi yang membatalkan kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik. Menurut Fahri, sejak awal justru pemerintah yang mengusulkan kenaikan dana parpol itu.
"Government tiba-tiba menolak, lah siapa yang mulai? Datangnya dari pemerintah kok," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/06), seperti dikutip Kompas Online.
Fahri menuntut pemerintah konsisten dengan sikapnya. Kenaikan dana parpol ini sangat penting bagi perkembangan partai politik ke depan. Kenaikan dana bantuan itu, kata dia, bisa mengurangi korupsi.
"Sekarang tiba-tiba mereka 'balik badan' sehingga dipersepsikan partai politik rakus dan lain-lain," kata tokoh PKS yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.
Hingga saat ini, setiap partai politik di DPR mendapat bantuan dana parpol sebesar Rp 108 untuk setiap perolehan suara. Total bantuan yang diambil dari APBN itu tercatat sekitar 13 miliar Rupiah.
Masih dipertimbangkan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerangkan, tambahan dana parpol akan diberikan tahun depan, tapi belum jelas berapa besarnya. "Semuanya masih menunggu pembahasan Kementerian Keuangan dan DPR", ujar dia.
"Soal jadi atau tidak, nanti terserah Menkeu dan DPR," tambah Tjahjo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Mendagri menambahkan, usulan tambahan dana diajukan karena sejak 10 tahun terakhir, besarannya tidak mengalami perubahan.
Cara Jerman Kontrol Korupsi dan Pemborosan Dana
1714 Friedrich Wilhelm I memerangi korupsi di Jerman dengan mendirikan badan pengawas keuangan negara. Di masa Hitler badan itu disalahgunakan. Sekarang namanya Bundesrechnungshof dan menjadi lembaga penting di Jerman.
Foto: picture alliance / dpa
Kemewahan dan Kebangkrutan
Friedrich Wilhelm I (1688-1740) mewarisi negara yang bangkrut dari ayahnya tahun 1713. Ayahnya yang penguasa Prusia membangun istana mewah, mengadakan pesta besar dan membiayainya dengan uang negara. Semuanya hanya untuk bisa bersaing dengan raja-raja lain di Eropa. Rakyatlah yang harus menanggung semuanya, dengan membayar pajak yang kian lama kian tinggi.
Foto: picture alliance / dpa
Belajar Sejak Dini
Friedrich Wilhelm I sudah mempersiapkan diri sejak lama untuk jabatan penguasa. Sejak umur 15 tahun ia ikut rapat wakil berbagai badan negara, dan perembukan tentang strategi perang. Sejak dini ia sadar, bahwa Prusia miskin. Di luar ibukota Berlin kelaparan, penyakit pes dan kehancuran karena perang merajalela.
Foto: public domain
Harus Berhemat
Friedrich Wilhelm I menjual segala sesuatu yang dianggapnya tidak perlu, yaitu perhiasan, alat makan dari perak, mebel, kuda. Prinsip utama: hemat, efisien, pengawasan keuangan. November 1714 ia menddirikan badan yang independen dan netral untuk mengontrol keuangan negara. Foto: dokumen pendirian badan tersebut.
Foto: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
"Petugas Negara Yang Utama"
Demikian anak Friedrich Wilhelm I menyebut dirinya. Ia lebih dikenal sebagai Friedrich der Große (Friedrich Yang Agung). Ia tidak menggunakan badan pengawas yang didirikan ayahnya. Ia mengontrol sendiri keuangan negara dan pergi ke pelosok negeri untuk mengadakan pemeriksaan. Dalam beberapa ratus tahun setelahnya, badan penawas keuangan kadang berperan signifikan kadang tidak.
Foto: picture-alliance/akg-images
Sempit, Gelap dan Tidak Sehat
Tempat kerja pemeriksa keuangan sangat sederhana. Ruang kerja kian lama kian sempit, karena data yang harus diperiksa semakin banyak. Tahun 1920-an sudah ada aliran listrik. Tapi pekerja badan ini tidak boleh menggunakannya. Jadi mereka menggunakan lampu gas. Alasannya: harus hemat.
Sistem gaji masa Prusia tidak kenal persamaan gaji. Sebagian besar pekerja badan pengawas terpaksa bekerja sampai meninggal dunia. Itu dianggap kewajiban bagi negara. Cuti musim panas adalah mode jaman modern. Pertengahan abad ke-19 hanya pekerja kehakiman dan pendidikan yang bisa mengambil cuti. Lagipula gaji pekerja badan pengawas terlalu kecil untuk membayar perjalanan wisata.
Foto: Sammlung Kreissparkasse Köln/DW/K. Jäger
Disalahgunakan NAZI dan Hitler
Di masa NAZI dan Hitler, badan pengawas keuangan kehilangan fungsi sepenuhnya. Ketika Perang Dunia II dimulai, badan itu jadi pemberi saran bagi administrasi di daerah-daerah pendudukan baru. Ketika memeriksa kamp konsentrasi Lodz di Polandia, para pemeriksa keuangan menetapkan para tahanan Yahudi harus memenuhi kebutuhan sendiri dengan kerja paksa.
Foto: picture-alliance/akg-images
Struktur Pekerja Yang Homogen
Ketika Jerman terpecah, di Jerman Timur terbentuk ABI dan SFR sebagai badan pengawas keuangan. Sementara di Jerman Barat namanya: Bundesrechnungshof. Di tahun 1950-an, pemeriksa keuangan pasti pria. Ia berpendidikan di bidang hukum atau ekonomi. Ia juga berpengalaman bertahun-tahun, dan mulai bekerja di badan itu pada usia menengah. Perempuan bekerja sebagai penulis atau pembersih kantor.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Kritik dan Teguran
Bundesrechnungshof pernah menegur Angkatan Bersenjata, Bundeswehr, karena memproduksi sendiri krem, pil, pasta gigi dan balsam, dan tidak membeli produk yang lebih murah, yang ada di pasaran. Teguran terakhir: panser, helikopter dan senapan milik Bundeswehr sudah terlalu tua, rusak dan tidak bisa membidik tepat dalam pertempuran.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Menyinggung Kementrian dan Membuat Jengkel Pembayar Pajak
Jalan-jalan di Jerman dinilai buruk, ibaratnya permukaan bulan, karena banyak yang rusak. Penutupan jalan karena konstruksi sering terjadi, jembatan juga sering rusak. Banyak hal dinilai mahal dan tak berguna. Laporan tahunan badan pengawas keuangan Bundesrechnungshof memaparkan kasus-kasus penggunaan dana yang salah. Itu menyinggung kementrian dan membuat jengkel pembayar pajak.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Hadiah Kecil
Taat aturan dan ekonomis. Itulah peraturan utama pengawasan dana profesional. Pengontrol keuangan independen, netral dan obyektif. Bundesrechnungshof juga bekerjasama dengan badan serupa di negara-negara lain. Hadiah-hadiah kecil, yang terutama datang dari Asia dan Eropa Timur, disimpan di arsip badan tersebut.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Badan Penting Negara
Bundesrechnungshof hanya bisa memeriksa sebagian kecil masalah keuangan. Sejak berdiri 1959, badan itu jadi bagian penting demokrasi di Jerman. Tetapi ia bukan kekuatan keempat di negara, di samping badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Hasil pemeriksaan keuangan mereka serahkan kepada parlemen, Bundestag. Laporan mereka merujuk pada kesalahan, tapi tidak selalu ada konsekuensi.
Foto: DW/Karin Jäger
12 foto1 | 12
"Kami melihat dari seberapa banyak pembangunan infrastruktur. Kalau anggaran tercukupi untuk infrastruktur, pertumbuhan ekonomi baik, pasti dana tambahan dipertimbangkan," kata Mendagri.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pembahasan RAPBN 2016 memperlihatkan gejala kuat adanya "perampokan sistematis" anggaran rakyat untuk dana politik.
Manajer Advokasi-Investigasi FITRA Apung Widadi mengatakan, upaya menyedot dana politik dari APBN 2016 terlihat dari kuatnya ambisi Dewan Perwakilan Rakyat memperjuangkan dana aspirasi yang jumlahnya mencapai Rp 11,2 triliun serta upaya mencairkan dana bantuan partai politik hingga Rp 10 triliun per tahun.
Golkar minta naik 100 kali lipat
Politisi Partai Golkar Rambe Kamarulzaman menerangkan, anggaran negara yang diperuntukkan bagi bantuan pendanaan partai politik saat ini masih jauh dari cukup. Menurut dia, seharusnya negara menyalurkan bantuan 100 kali lipat, atau sebesar Rp 10.000 per suara.
"Harusnya Rp 10.000 per suara ya. Sebab, parpol itu di UUD 1945 sudah jelas posisinya sebagai lembaga yang mencalonkan kader di pemilu legislatif," kata Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Di Jerman, parpol pemenang pemilu juga mendapat bantuan pendanaan dari anggaran negara, yang besarnya berdasarkan hasil perolehan suara.