Sejak beberapa pekan, gelombang aksi protes dan pemogokan melanda Nepal. Para pengunjuk rasa melancarkan aksinya menentang kekuasan otoriter Raja Gyanendra. Dalam bentrokan dengan aparat keamanan jatuh korban tewas dan luka-luka.

Mengenai krisis dan aksi protes di Nepal harian Perancis La Croix menurunkan ulasan berjudul “Situasi Yang Membahayakan di Nepal“.

"Dengan alasan untuk memerangi kaum pemberontak Maois, Raja Nepal Gyanendara sejak lebih dari setahun dengan licik memegang semua tampuk kekuasaan.Dan terlihat dengan sangat gamblang, ia tidak bersedia untuk secuilpun menyerahkannya. Janjinya untuk menyelenggarakan pemilihan umum, tak seorangpun yang mempercayainya. Di bawah ancaman kaum pemberontak Maois, kelompok oposisi yang sejak dua pekan lalu melancarkan aksi mogok umum, sama sekali tidak bersatu. Situasinya yang tidak terkendali membuat cemas negara tetangganya, India."

Mengenai aksi protes terhadap Raja Gyanendra yang terus berlanjut, harian Belanda Trouw meminta dunia Internasional agar memperhatikan krisis di negara tersebut.

"Sekarang tiba saatnya bagi dunia internasional untuk memperhatikannya. Pertama-tama tentunya diharapkan peranan negara tetangga, India, yang mempunyai pengaruh luas di Nepal. Tapi India harus didukung Cina, Eropa Barat dan Amerika Serikat, meskipun tidak memiliki perhatian terhadap terjadinya kekacauan di negara ini. Bagaimanapun, Raja Gyanenda harus dipaksa meninggalkan panggung politik. Ia telah mempermainkan reputasinya."

Selain aksi protes di Nepal yang menuntut pengunduran diri Raja Gyanenda, harian Internasional juga menyoroti konflik atom Iran. Dalam pertemuan di Moskow baru-baru ini, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman tidak berhasil mengambil sikap bersama dalam menghadapi dan memecahkan konflik atom Iran.

Harian Swiss Basler Zeitung menonjolkan apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice.

"Dalam pertikaian atom dengan Iran, Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice melontarkan gagasan baru, yakni membentuk apa yang disebut 'koalisi tekad bulat' untuk menerapkan sanksi ekonomi dan politik terhadap pemerintah Iran, bila negara ini tidak menghentikan pengayaan uranium, dan Dewan Keamanan PBB tidak berhasil menyepakati tindakan yang akan diambil. Gagasan 'koalisi tekad bulat' itu mengingatkan pada kenangan buruk. Dengan menggunakan nama itu, Amerika Serikat melancarkan perang Irak. Tapi menurut Rice, Iran bukanlah Irak. Setelah gagalnya pertemuan di Moskow, langkah diplomasi untuk memecahkan konflik atom Iran, berada di persimpangan jalan; antara diteruskannya usaha pembentukkan sebuah front bersama yang kompak untuk menghadapinya atau meningkatkan tekanan, bila perlu secara sepihak dengan mengerahkan 'koalisi tekad bulat' untuk mengucilkan pemerintah di Teheran secara politik dan ekonomi. Keduanya mengandung resiko."