Mohammed Mossadegh adalah perdana menteri Iran pertama yang terpilih secara demokratis. Masa pemerintahannya berlangsung singkat, antara 1951 hingga kejatuhannya pada 1953. Figur yang karismatik dan cerdas itu awalnya mengundang simpati dunia. Tapi upaya Mossadegh menasionalisasi industri minyak milik Inggris di Iran menempatkannya sebagai musuh utama kepentingan barat.

Sejak 1909 Inggris memonopoli produksi minyak bumi di Iran. Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) yang kini bertukar nama menjadi British Petroleum (BP) berhasil menegosiasikan kontrak kerjasama yang menjamin keuntungan berganda. Akibatnya Kerajaan Inggris berhak meraup keuntungan selangit dan hanya menyisakan sedikit buat pemerintah Iran.

Menikmati hak monopoli, AIOC mengeksploitasi pekerja Iran secara besar-besaran. Di Abadan, salah satu kota minyak Iran, pegawai AIOC hidup di perkampungan kumuh di bawah situasi yang menyedihkan. Pihak perusahaan menolak desakan untuk memperbaiki taraf hidup pegawainya sendiri. Pasca Perang Dunia II, politisi Iran berupaya menegosiasikan ulang kontrak kerja dengan AIOC. Namun upaya tersebut kandas

"Nasionalisasi atau mati!" Pada 1951 Mohammed Mossadegh yang baru menjadi perdana menteri memerintahkan nasionalisasi AIOC. Sebagai reaksi, Inggris memulangkan semua tenaga ahli perminyakan dari Iran dan menjatuhkan sanksi berupa embargo minyak. Selama dua tahun berikutnya, "Krisis Abadan" nyaris menyeret Iran ke jurang kebangkrutan.

Inggris lalu meminta bantuan Amerika Serikat. Permintaan tersebut awalnya ditolak oleh Presiden Harry S. Truman. Meski bersekutu dengan London, sang presiden juga menaruh simpati pada Mossadegh dan meyakini hanya Iran yang independen dan kuat secara ekonomi yang mampu menghalau pengaruh Komunisme Uni Soviet.

Namun begitu krisis ekonomi Iran mulai berdampak pada dinamika politik di dalam negeri. Perlahan kelompok radikal seperti Partai Tudeh yang berhaluan Komunis mulai bermunculan. Dalam berbagai demonstrasi, partai tersebut menuntut pengusiran perusahaan AS dan Inggris agar bisa menginduk pada Moskow.

Dua pemilu mengubah segalanya: kekuasaan Winston Churchill berlanjut pada akhir 1951 dan Dwight D. Eisenhower menggeser Truman di Washington setahun setelahnya. Churchill secara lihai meyakinkan AS terhadap potensi revolusi komunis di Iran. Eisenhower yang sebelumnya bekerja di dinas rahasia selama Perang Dunia II, sepakat melibatkan CIA untuk menjatuhkan Mossadegh.

"Operasi Ajax" dimulai pada bulan Juli 1953. Seorang agen CIA, Kermit Roosevelt, dikirim ke Iran untuk meyakinkan Syah Reza Pahlevi agar memecat Mossadegh dan memilih Jendral Fazlollah Zahedi (ka.) sebagai perdana menteri baru. Nantinya seorang kurir akan membawa surat pemecatan kepada Mossadegh. Dia sendiri direncanakan akan ditempatkan dalam status tahanan rumah.

Pada waktu yang bersamaan, CIA menciptakan huru-hara di Teheran. Dinas Rahasia AS itu menyogok politisi, ulama, jurnalis dan buruh untuk melawan Mossadegh dan pendukungnya. CIA tidak peduli siapa yang akan memenangkan pertarungan jalanan. Yang terpenting buat AS adalah menempatkan Syah Reza sebagai juru selamat yang mengembalikan keamanan dan ketertiban ke jalan-jalan ibukota.

Upaya kudeta pertama pada 15 Agustus 1953 mengalami kegagalan. Mossadegh yang sudah mencium rencana tersebut memerintahkan penangkapan terhadap sejumlah perwira tinggi militer dan menjanjikan uang untuk siapapun yang membantu menangkap Jendral Zahedi. Ketika sang jendral bersembunyi, Syah Reza melarikan diri ke Baghdad lalu ke Roma.

Merasa sudah menang, tiga hari usai kudeta Mossadegh memerintahkan pendukungnya untuk berdiam di rumah dan mencegah eskalasi kekerasan di Teheran. Dia meyakini Syah Reza berkomplot dengan Inggris untuk menjatuhkannya. Namun Mossadegh tidak mengetahui keterlibatan CIA dan tidak menyangka akan adanya upaya kudeta kedua.

Pada 19 Agustus agen CIA Roosevelt menyulut demonstrasi massal di Teheran dengan membayar sekelompok orang agar menyamar sebagai pendukung partai komunis. Mereka mengajak simpatisan Partai Tudeh lain untuk bergabung dan menghancurkan segala sesuatu yang melambangkan kapitalisme. Penduduk Teheran yang marah lalu membuat demonstrasi tandingan di hari yang sama.

Tanpa perlawanan dari pendukung Mossadegh, para demonstran membanjiri jalan ibukota menuntut kepulangan Syah. Popularitas Mossadegh mulai runtuh menyusul krisis ekonomi. Pada akhirnya banyak perwira kepolisian dan militer yang bergabung dengan kelompok oposisi sokongan CIA.

Pada hari yang sama Jendral Zahadi memerintahkan pasukannya memasuki Teheran dengan kendaraan lapis baja. Massa yang mendapat angin menyerbu rumah Mossadegh hingga tercipta pertempuran dengan pendukung perdana menteri. 200 orang meninggal dunia pada hari itu. Mossadegh mencoba melarikan diri dari rumahnya. Dia lalu menyerahkan diri ke militer lima hari kemudian.

Atas restu Washington, Syah Reza pulang dari Roma pada 22 Agustus. Di Teheran dia membentuk pemerintahan militer yang otoriter. Dengan bantuan AS pula dia membangun dinas kepolisian rahasia, SAVAK. Syah Reza juga mencabut kebijakan nasionalisasi perusahaan minyak. Pada akhirnya hampir separuh konsesi perminyakan berpindah dari tangan Inggris ke perusahaan AS.

Mossadegh yang menjalani masa tahanan didakwa dengan tuduhan pengkhianatan dan divonis tiga tahun penjara. Usai bebas pada Desember 1956 dia mengurung diri di kediaman pribadinya di Ahmad Abad, di bawah pengawasan SAVAK. Mossadegh tidak lagi diizinkan keluar rumah atau desanya sendiri. Dia meninggal dunia pada 5 Maret 1967. (rzn/ap)

Hubungan Iran dan Arab Saudi baru tumbuh sejak kekuasaan Syah Reza Pahlevi dan Raja Khalid. Kedua negara sebelumnya sering direcoki rasa saling curiga, antara lain karena tindakan Riyadh menutup tempat-tempat ziarah kaum Syiah di Mekkah dan Madinah. Perseteruan yang awalnya berbasis agama itu berubah menjadi politis seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah dan Revolusi Islam 1979.

Raja Khalid sempat melayangkan ucapan selamat kepada Ayatollah Khomeini atas keberhasilan Revolusi Islam 1979. Tapi hubungan kedua negara memburuk menyusul perang Iran-Irak dan kisruh Haji 1987. Puncaknya, Riyadh memutuskan hubungan pada 1987, ketika Khomeini mengecam penguasa Saudi sebagai "Wahabi yang tidak berperikemanusiaan, ibarat belati yang menusuk jantung kaum Muslim dari belakang."

Saat berkobar perang Iran-Irak, Arab Saudi sejak dini menyatakan dukungan terhadap rejim Saddam Hussein di Baghdad. Riyadh memberikan dana sumbangan sebesar 25 milyar US Dollar dan mendesak negara-negara Teluk lain untuk ikut mengisi pundi perang buat Irak. Demi menanggung biaya perang, Arab Saudi menggenjot produksi minyak yang kemudian mengakibatkan runtuhnya harga minyak di pasar dunia.

Mengikuti ajakan Ayatollah Khomeini, jemaah Iran setiap tahun berdemonstrasi di Mekkah dan Madinah menentang Israel. Tradisi sejak 1981 itu tidak pernah diperkarakan, kecuali pada 1987, ketika polisi memblokade jalan menuju Masjid al-Haram. Akibat bentrokan, 402 jemaah Iran tewas dan 649 luka-luka. Setelah kedutaannya di Teheran diserbu massa, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Arab Saudi sejak awal menolak program nuklir Teheran. Sikap itu tidak berubah bahkan setelah tercapainya Perjanjian Nuklir di Vienna tahun 2015. Riyadh menilai kesepakatan tersebut "sangat berbahaya." Desakan kepada Iran untuk bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB juga disampaikan Saudi pada awal 2023.

Hubungan Iran dan Arab Saudi kembali menegang setelah kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman mengobarkan pemberontakan. Riyadh menuding Teheran mengompori perang bersaudara dan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan memasok senjata. Iran sebaliknya menuding Arab Saudi menghkhianati perannya sebagai mediator konflik dengan membombardir minoritas Houthi di utara Yaman.

Dukungan Iran atas rejim Bashar Assad di Suriah sejak lama dianggap duri dalam daging oleh Arab Saudi. Sejak 2011, Riyadh aktif memasok senjata buat oposisi Sunni di Suriah. Kerajaan di Riyadh juga menjadi yang pertama kali mengecam Assad seputar "tindakan represif pemerintahannya terhadap demonstrasi anti pemerintah," ujar Raja Abdullah saat itu.

Bencana memayungi ibadah Haji 2015 ketika lebih dari 400 jemaah Iran meninggal dunia di terowongan Mina akibat panik massa. Iran menuding pemerintah Arab Saudi ikut bertanggungjawab. Riyadh sebaliknya menyelipkan isu bahwa tragedi itu disebabkan jemaah haji Iran yang tak mau diatur. Kisruh memuncak saat pangeran Arab Saudi, Khalid bin Abdullah, mendesak agar Riyadh melarang masuk jemaah haji Iran.

Sehari setelah pergantian tahun Arab Saudi mengeksekusi mati 46 terpidana, antara lain Syeikh Nimr al-Nimr, seorang ulama yang aktif membela hak-hak minoritas Syiah yang kerap mengalami represi dan diskriminasi di Arab Saudi. Al-Nimr didakwa terlibat dalam terorisme. Sebagai reaksi Pemimpin Spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei melayangkan ancaman, bahwa Saudi akan mendapat "pembalasan tuhan."

Pada November 2017 Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengumumkan pengunduran diri dari Riyadh, Arab Saudi, dan menyalahkan Iran terkait kebuntuan politik di Beirut. Langkah itu diyakini bagian dari manuver Arab Saudi untuk memprovokasi perang antara Iran dan Hizbullah dengan Israel. Saudi dan Iran berebut pengaruh di Lebanon pasca penarikan mundur pasukan Suriah 2005 silam.

Menyusul mediasi Cina, pemerintah Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan dengan Ira pada Maret 2023. Kesepakatan tersebut disusul pembukaan kembali relasi dengan Suriah dan perundingan damai dengan pemberontak Houthi di Yaman. Sebelumnya, negara-negara Teluk juga sepakat mengakhiri perpecahan dengan Katar, sekutu dekat Iran di Teluk Persia.

Popularitas Presiden Hassan Rouhani menguat sejak Donald Trump berkuasa di Gedung Putih. Saat ini Iran fokus memanen sebanyak mungkin keuntungan dari perjanjian nuklir dan menjaga pengaruhnya di kawasan yang kian meluas. Konsensus itu ikut menjaga stabilitas politik di Teheran.

Kelonggaran embargo ekonomi membuahkan lonjakan pertumbuhan di sejumlah sektor kunci. Dana Moneter Internasional memperkirakan nilai Produk Domestik Brutto Iran akan meroket dari 23,3 miliar menjadi 427,7 milliar Dollar AS pada 2017. Setelah banjir investasi di Cina, pekan ini giliran Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang dan membawa kontrak energi senilai 30 miliar Dollar AS.

Di panggung Diplomasi Teheran pun rajin menebar pesona. Eropa kini mendukung Iran mempertahankan perjanjian nuklir yang ingin dipreteli oleh Presiden AS Donald Trump. Agresi Gedung Putih juga mendorong Rusia dan Cina memperkuat dukungannya atas rejim di Teheran.

Embargo Arab Saudi dan tiga negara Arab lain hingga kini urung memaksa Qatar memutus pertalian dengan Iran. Malah sebaliknya. Di balik krisis tersebut Doha juga membidik peluang bisnis dengan berekspansi dan menebar investasi. Qatar Airways misalnya membeli Cathay Pacific dan menggandakan kapasitas layanan logistik.

Kedua negara adidaya Islam di Timur Tengah itu tidak hanya merangkai aliansi buat memukul kekuatan Kurdi di Irak dan Suriah, tapi juga bahu membahu menggembosi pengaruh Arab Saudi. Ketika krisis Qatar mulai meruncing, Presiden Recep Tayyip Erdogan buru-buru berikrar dukungan pada Doha. Baru-baru ini ketiga negara berupaya mengakali embargo dengan membangun koridor logistik.

Stabilitas keamanan di Irak saat ini nyaris sepenuhnya bergantung pada Iran. Ketika etnis Kurdi menyatakan kemerdekaan di wilayah utara, adalah milisi Syiah dukungan Iran yang membantu pasukan Irak meredam pemberontakan. AS sempat mendesak Irak agar mengusir milisi tersebut. Tapi Baghdad menolak.

Pengaruh Teheran pekat menyelebungi Libanon, terutama sejak penarikan mundur pasukan Suriah 2005 silam. Saat ini lingkar kekuasaan di Beirut tidak berdaya menghadapi Hizbullah yang dibekingi Iran. Buat memecah kebuntuan, Perdana Menteri Hariri mengundurkan diri atas desakan Riyadh. Langkah itu juga diduga buat memancing konflik antara Israel dan Hizbullah.

Perang saudara yang dikobarkan milisi Houthi di Yaman dengan uluran tangan Teheran menempatkan Arab Saudi dalam posisi pelik. Sejauh ini kampanye militer Riyadh tidak hanya gagal menghancurkan kekuatan milisi Syiah itu, tetapi malah membuahkan hujan kritik dunia internasional karena memicu bencana kemanusiaan.

Presiden Suriah Bashar Assad kian kokoh berkat dukungan militer Rusia dan Iran. Kekuasaan Damaskus saat ini melebar lewat Palmayra hingga ke Raqqa. Takluknya ISIS membuka vakum kekuasaan yang dimanfaatkan oleh serdadu pemerintah buat merebut kembali teritori yang hilang. Bahkan Eropa perlahan harus mengakui, perang saudara ini tidak akan menamatkan riwayat rejim Assad.

Saat tersudut, penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman mengintip peluang lewat Presiden AS Donald Trump. Ketika Trump berikrar bakal mengambil kebijakan garis keras terhadap Teheran, Riyadh menimpali dengan konfrontasi. AS saat ini adalah satu-satunya sekutu Saudi yang bisa mengganyang pengaruh Iran. Ironisnya kelemahan terbesar pada rencana Arab Saudi adalah Trump sendiri.