Tentara rakyat Cina mengoperasikan kapal induk Liaoning sejak 2012. Kapal buatan Uni Sovyet tahun 1985 ini dibeli tahun 1998 dari Ukraina. Setelah dirombak dan direnovasi, dilanjutkan dengan pelatihan marinir Cina, sejak 2016 kapal induk ini dinyatakan siap tempur.

Indonesia juga melakukan modernisasi alat utama sistem pertahanan laut dengan membeli kapal perang baru. Korvette KRI Sultan Hasanuddin buatan 2007 sdibuat di Belanda. Jerman sejak lama juga menyuplai senjata ke Indonesia dan negara jiran di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

Vietnam tak mau ketinggalan, dan tahun silam membeli enam kapal selam pemburu buatan Rusia. Angkatan laut AS dan menjulukinya "lubang hitam" karena kapal selam ini sulit dilcak radar dan nyaris tak berbunyi saat dioperasikan. Zona jelajahnya di kawasan perairan dangkal dan kapal selam ini tangguh menangkal kapal perang maupun kapal selam musuh.

Angkatan laut Filpina andalkan kapal perang BRP Gregorio del Pilar dalam sengketa kawasan laut itu. Ini juga bukan kapal baru, melainkan kapal bekas penjaga pantai AS buatan tahun 1967. Setelah dimodernisasi, kapal perang ini diiproklamirkan siap tempur pada 2012. Kawasan operasinya sekitar kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan.

Singapura negara terkecil di Asia Tenggara mengandalkan kapal perang berteknologi tinggi. Kapal siluman kelas Formidable buatan Perancis ini dioperasikan negara pulau itu sejak 2007.

Amerika Serikat tetap dominasi kekuatan militer di kawasan. Armada ke 7 Pasifik di Asia berkekuatan hingga 60 kapal perang, 350 pesawat tempur dan 60.000 serdadu. Kapal induk USS Ronald Reagan adalah satu-satunya yang dioperasikan terus menerus di luar perairan AS. Pangkalan kapal induk ini adalah basis AL di Yokosuka, Jepang. Penulis. Rodion Ebbighausen (as/ap)

Selama berpuluh tahun warga Brunei menikmati kemakmuran tak berbatas berkat produksi minyak berlimpah. Namun kemakmuran tersebut tidak bertahan lama. Pasalnya cadangan minyak Brunei bakal pupus dalam dua dekade ke depan. Negeri kesultanan itu pun dilanda resesi sejak tiga tahun terakhir dan terpaksa memangkas berbagai subsidi.

Tidak heran jika laju pertumbuhan ekonomi Brunei merangkak di kisaran 0,6% pada 2016 silam dan bahkan anjlok menjadi minus 2,7% pada 2017. Pondasi ekonomi yang terlalu bergantung pada pemasukan dari sektor migas menjadi petaka ketika harga minyak dunia menukik tajam sejak beberapa tahun terakhir.

Menurut analis pasar tenaga kerja, warga Brunei cendrung menginginkan pekerjaan di pemerintahan, perusahaan pelat merah atau industri minyak. Tapi justru ketiganya sedang babak belur. Akibatnya angka pengangguran meroket tajam. Kondisi ini memaksa Sultan Hassanal Bolkiah mencari sumber duit baru.

Biasanya Brunei melirik negara-negara Arab untuk mencari investasi. Namun kali ini Sultan Hasanah Bolkiah melirik poros ekonomi baru dan mendapati Cina sebagai juru selamat. Sejak beberapa tahun terakhir Beijing aktif menyuntikkan dana untuk perekonomian Brunei yang tengah lesu.

Ketika Citibank hengkang setelah mengawal investasi asing untuk Brunei selama 41 tahun, Bank of China justru membuka cabang di Bandar Seri Begawan. Kehadiran bank pelat merah itu diharapkan menjadi pintu masuk aliran dana investasi langsung dari Tiongkok. Sejauh ini Cina telah menginevatasikan 4,1 miliar USD di Brunei.

Investasi Cina mencakup berbagai sektor, mulai dari industri pertanian dan makanan, energi dan perikanan. Menurut klaim pemerintah, aliran dana investasi dari Tiongkok akan menciptakan 1.600 lapangan kerja baru dan menopang sekitar 5.000 lapangan kerja di sektor pendukung seperti logistik dan perbankan.

Pertautan itu bukan tak beriak. Sultan Bolkiah banyak membisu ihwal konflik di Laut Cina Selatan. Sikap gamang Brunei dinilai merupakan hasil dari strategi Cina mendekati negara kecil di ASEAN terkait klaim teritorial Beijing. Padahal kawasan laut yang diperebutkan diyakini mengandung cadangan energi dalam jumlah besar, sesuatu yang dibutuhkan Brunei buat menjamin kemakmuran warganya di masa depan

Sejak Xi Jinping memegang jabatan Sekretaris Jendral PKC 2012 silam, Beijing aktif menggunakan 'diplomasi buku cek' terhadap negara-negara ASEAN untuk mengamankan klaimnya di Laut Cina Selatan. Selain Brunei, Cina juga aktif menanam investasi di Malaysia, Laos dan Kamboja. Harapannya dengan meningkatnya kebergantungan ekonomi, ASEAN akan sulit menyatukan suara dalam konflik Laut Cina Selatan.