Tatiana Lukman, putri sulung dari M.H. Lukman — seorang pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) — hidup dalam bayang-bayang kelam sejartah 1965. Di usianya yang menjelang kepala delapan, ia masih mengingat kenangan masa kecilnya di rumahnya di Menteng, Jakarta, yang dipenuhi kehangatan sang ayah, sebuah kenangan yang ia simpan sebagai harta batin. Sebuah kehangatan bagaikan nyala lilin di tengah kegelapan.

Namun, cahaya itu padam tiba-tiba. Ia tengah studi di Cina, kala mendengar setelah peristiwa G/30/S, ayahnya ditangkap. Rumah disita. Keluarga tercerai berai. Dan hingga kini, jasad sang ayah tak pernah ditemukan — kematiannya tetap menjadi teka-teki yang tak kunjung terjawab. Yang tersisa: Kerinduan, keterasingan, trauma dan kehilangan akan tanah air yang menjauh.

Puluhan tahun berlalu Tatiana masih menunggu jawaban. Ia menulis memoar, menggugat narasi dominan Orde Baru, dan menyuarakan bahwa pelurusan sejarah bukan sekadar pengakuan melainkan kewajiban moral bangsa. Dalam dialog dengan pemerintah, ia berbicara dengan tenang, tetapi penuh ketegasan. Harapan itu tetap rapuh karena tindakan nyata belum juga datang.

Kepada Deutsche Welle di Amsterdam dalam sebuah diskusi para eksil di perhelatan peringatan 60 tahun peristiwa 1965,  ia meringkas penggalan-penggalan dalam sejarah hidupnya.

DW: Anda tengah studi di Cina tahun 1965 saat terjadi huru-hara di tanah air. Bagaimana Anda melihat dari jauh apa yang terjadi di tanah air?

Tatiana Lukman: Saya sedang sekolah di Peking (Ed: Kini bernama Beijing), dan mendengar kabar soal huru-hara politik G/30/S, dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada ayah saya. Saya tinggal di asrama di sebuah gedung tingkat di Peking. Saya berpikir keluarga saya sudah "habis". Tinggal saya dan bulik [adik ayah] Rollah. Sama sekali kehilangan kontak dengan keluarga di Jakarta, saya nyaris saban hari menyempatkan diri mendengar berita dari siaran radio-radio asing. Suatu hari, di tahun 1966, sekian bulan setelahnya saya mendengar nama ayah disebut oleh seorang penyiar asing di radio. Bapak saya ditangkap, lalu saya bergegas menelepon adik ayah, lalu kami menangis.

Saya hidup di Peking hingga beberapa tahun, akhirnya saya ambil keputusan untuk pindah ke Kuba dan berhasil karena solidaritas dari Kuba, kira-kira tahun 1970-an.

DW: Lalu mengapa meninggalkan Kuba?

Saya meninggalkan Kuba pada tahun 1990-an karena sudah mulai mendengar berita dari tanah air tentang mahasiswa yang berani mengemukakan pendapatnya. Dulu membaca buku-buku yang dilarang pada waktu itu bisa ditangkap, misalnya karena membaca bukunya Pramoedya Ananta Toer. Lalu saya juga mendengar kabar soal solidaritas mahasiswa dengan penduduk lokal, yang melawan penggusuran di kawasan Kedung Ombo. Warga melawan karena akan dibangun waduk dan oleh karenanya mereka harus pergi dari situ. Kalau saya terus di Kuba, negeri itu agak terpencil dan sulit untuk mengikuti situasi di Indonesia. Saya berpikir, Belanda itu satu-satunya negeri di Eropa yang ada kemudahan untuk berhubungan dengan Indonesia. Bukannya karena pemerintah memfasilitasi, tapi karena ada hubungan antara pemerintah kolonial dengan Indonesia, yang merupakan bekas koloninya Belanda. Di Belanda ada masyarakat Indonesia yang agak besar, makanya hubungan dengan Indonesia jadi lebih mudah. Di situlah saya juga ambil keputusan untuk meninggalkan Kuba.

DW: Lalu apa yang Anda lakukan di Belanda?

Setelah saya dapat izin tinggal di Belanda dan sudah dapat status, saya mencari pekerjaan, ikut dalam kegiatan yang diorganisasi oleh berbagai macam organisasi baik di Belanda maupun di Eropa, dan juga mengikuti perkembangan situasi di Indonesia.

Makanya hasil dari situ, corat-coret saya dalam bentuk buku. Buku pertama adalah Panta Rhei: Tidak Ada Pengorbanan yang Sia-sia. Air Sungai Digul Mengalir Terus! Buku ini dicetak dua kali, jadi ada dua versi. Versi kedua lebih tebal sedikit dari yang pertama.

Pelangi adalah buku kedua yang isinya tentang persahabatan, kisah kehidupan saya di Belanda, di mana saya bekerja, di situ mayoritas pegawainya homoseksual; mulailah saya mengenal kehidupan mereka.

Saya juga menulis buku berjudul Alternatif. Di buku itu saya mengulas politik, sosial, dan demokrasi. Ada satu bab tentang Tiongkok, apa yang terjadi di Tiongkok dan bagaimana kemudian berubah warna karena kudeta yang mengkhianati sosialisme. Saya juga menulis di buku itu tentang Venezuela karena saya diundang dua kali ke Venezuela, waktu itu presidennya Hugo Chavez kala ada pemilu. Saya tulis pengalaman selama kunjungan di sana. Lalu buku berikutnya berjudul: Trotskyisme? Sosialisme di Satu Negeri atau Revolusi Permanen?

Buku yang terakhir berjudul Irian Barat Sesesionisme Rasial atau Pembebasan Nasional. Saya pernah ke Irian Barat saat ada pembentukan cabang dari serikat buruh.

DW: Bagaimana pandangan Anda soal peristiwa 1965?

Sudah banyak sekali buku yang ditulis baik oleh sejarawan peneliti Amerika Serikat atau Australia. Sudah banyak juga korban yang menulis tentang pengalamannya dipenjara, bagaimana mereka disiksa. Sekarang ini sudah banyak bahan-bahan (kajian) yang membongkar kebohongan, fitnah, yang disebarkan dan dipertahankan sampai sekarang oleh Orde Baru atau rezim Soeharto, hingga sekarang meski tanpa Soeharto tetap politiknya masih antikomunis.

DW: Anda juga aktif di International People's Tribunal (IPT) 1965?

Ya saya ikut menghadirinya, bukan sebagai organisatornya. IPT 1965 mengundang korban-korban yang dipenjara, yang disiksa dan para ahli hukum. Semua yang ikut serta di dalam pengadilan rakyat itu bukan hanya pengacara dari Indonesia, tapi juga dari banyak negeri. Sampai akhirnya tercapai kesimpulan hakim bahwa memang yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 adalah genosida.

DW: Kini para korban 1965 sudah banyak yang meninggal, apa Anda yakin akan terbuka misteri di balik tragedi itu?

Saya tidak percaya keadilan akan kami dapatkan, selama pemerintah masih bersifat seperti sekarang, karena pemerintah sekarang ini mewakili kelas tuan tanah besar, kaum kapitalis birokrat, kaum kapitalis komprador, dan juga kepentingan kaum kapitalis internasional asing, multinasional, jadi kita ini belum merdeka. Merdeka itu secara hanya secara formalitas. Merdeka melawan Belanda, tetapi secara ekonomi sama sekali kita belum merdeka. Ekonomi kita dikuasai oleh modal asing. Utang kita luar biasa besarnya di zaman Presiden Jokowi itu meningkat dan terus meningkat  dan pemerintah sekarang juga mengundang modal asing itu. Oleh sebab itu terjadi demonstrasi di Indonesia Agustus lalu, lalu disusul tewasnya pengemudi ojol, hingga berapa ribu warga yang turun ke jalan karena keterpurukan dan kemiskinan sudah semakin parah.

DW: Anda masih mengikuti perkembangan politik terkini dari tanah air ya…

Ya saya mengikuti. Terlepas dari situasi tanah air, tiap hari di sini (Ed: menunjuk ke dahi) masih terkenang nasib bapak saya. Masa berkabung saya itu tidak selesai. Selama saya belum tahu apa yang terjadi pada ayah saya, diapakan ayah saya, bagaimana dibunuh, di mana kuburannya, masa berduka saya tidak selesai sampai sekarang, belum selesai, sampai sekarang tidak tahu, tidak pernah ada yang memberi informasi ke saya.

Apa yang terjadi? Padahal bapak saya Itu bukannya orang yang tidak dikenal. Bapak saya itu wakil ketua pertama Partai Komunis Indoensia (PKI) dan juga wakil ketua DPR-Gotong Royang (GR) dan menteri (Ed: dalam kabinet Presiden Sukarno) pada waktu dia dibunuh. Ia masih menjabat semua jabatan itu.

Dia hanyalah satu dari sekian juta korban yang dibunuh dan disiksa. Di sinilah saya sedih. Tidak ada keadilan. Saya berpendapat, perjuangan para korban 1965-1966 harus bergandengan tangan dengan perjuangan rakyat pada umumnya. Sekarang di Indonesia, rakyat kecil itu masih terus menderita. Jadi kepentingan kita sebagai korban itu sama, karena kita menginginkan sebuah masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan itu belum tercapai.

DW: Bagaimana dengan itikad rekonsiliasi?

Rekonsiliasi itu sebetulnya sudah terjadi di akar rumput, di daerah-daerah itu sudah ada rekonsiliasi tanpa ikut campur pemerintah. Pemerintah tetap tidak mau meluruskan sejarah, tetap dengan interpretasi sejarah yang membelokkan, menyelewengkan, dan menipu. Itu kami tidak terima. Rekonsiliasi harus didahului oleh pelurusan sejarah, harus dibongkar sejarah itu, tuduhan-tuduhan itu. Orang-orang yang dituduh itu tidak ada yang diadili. Tiga pemimpin utama PKI tidak diadili, tapi sudah dibunuh langsung, dan juga masih banyak lagi ribuan orang yang begitu nasibnya, tanpa kita ketahui apa dosanya. Bagaimana mau ada rekonsiliasi? Sejarah harus dibongkar. Nah pemerintah sampai sekarang menolak. Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya pelanggaran HAM itu, tapi dia tidak mau menunjuk siapa yang melakukan pelanggaran HAM berat itu. Lucu, kan? Memangnya setan yang membunuh?

DW: Apa lagi upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong pelurusan sejarah?

Tuduhan masih terus begitu dan memang kita para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia akan mati, ya. Nah makanya kita harus juga terjun ke dalam perjuangan rakyat Indonesia. Rakyat itu akan bangkit karena rakyat tidak akan mau terus diperlakukan sebagai binatang. Demonstarsi baru-baru ini terjadi secara spontan. Yang masih diperlukan sekarang adalah kesadaran politik, harus ada perjuangan politik. Nah itulah rakyat harus sadar pelan-pelan.

DW: Jika saja ayah Anda di depan Anda saat ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada beliau?

Saya bangga punya ayah seorang komunis yang tidak mengkhianati cita-cita, tidak mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya. Pengkhianatan adalah hal yang merendahkan nilai dan martabat sebagai manusia.

Dan saya dengan kemampuan yang ada, berusaha meneruskan cita-cita mulia yang diperjuangkan oleh generasi kakek saya.

Kakek-kakek saya juga pejuang. Mereka berjuang melawan Belanda. Dari tahun 1926 ditangkap Belanda, dibuang ke Boven Digoel. Itu saya ceritakan di buku saya yang berjudul Panta Rhei.

DW: Apa cita-cita yang dimaksud?

Membangun sebuah masyarakat dengan keadilan sosial bagi semua rakyat. Tidak peduli segala suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke itu, dan musuhnya itu satu yaitu imperialisme, oligarki yang sekarang menguasai pemerintah Indonesia.

DW: Anda komunis?

Secara organisasi, saya bukan anggota partai komunis, sekarang tidak ada partai komunis, tapi saya mengagumi orang-orang komunis. Orang-orang komunis tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia dan di mana-mana orang komunis itu selalu mendapat fitnah, selalu banyak kebohongan. Saya merasa sebagai anak orang komunis harus juga berusaha untuk melawan kebohongan dan fitnah.

*Editor: Agus Setiawan