1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Tekanan atas Yunani dan Italia dari Zona Euro

7 November 2011

Para menteri keuangan negara-negara bermata uang Euro adakan pertemuan untuk bicarakan krisis Euro, Senin (07/11). Beberapa langkah berhasil disepakati.

Berlin/ ARCHIV: Eine griechische Ein-Euro-Muenze steht in Berlin fuer eine Fotoillustration auf einer Flagge der Europaeischen Union (EU) (Foto vom 25.07.11). Durchbruch im Morgengrauen: Die Eurozone und die Banken haben sich in der Nacht zum Donnerstag auf einen Schuldenschnitt von 50 Prozent fuer Griechenland geeinigt, der den Hellenen wieder auf die Beine helfen soll. In die Gipfelerklaerung wurde das Ziel festgeschrieben, dass die Schuldenlast Athens bis 2020 auf ertraegliche 120 Prozent der Wirtschaftskraft zurueckgefahren wird. Dazu steuert der Privatsektor 100 Milliarden Euro bei, und die Europartner und der Internationale Waehrungsfonds weitere 130 Milliarden Euro. (zu dapd-Text) Foto: Steffi Loos/dapd
Gambar simbol mata uang EuroFoto: dapd

Negara-negara pengguna mata uang Euro akan menambah tekanan atas Yunani dan Italia untuk meningkatkan penghematan dan mengadakan reformasi, agar penajaman krisis utang dapat dihindari. Menteri keuangan dari kedua negara, yang sekarang menjadi masalah terbesar bagi Eropa, harus menjawab pertanyaan dari menteri keuangan lainnya, dalam pertemuan di Brussel.

Pengucuran Kredit Ditunda

Menteri Keuangan Jerman Wolfgang SchäubleFoto: dapd

Jika oposisi Yunani tidak menyatakan akan ikut menanggung program penghematan anggaran, negara itu tidak akan mendapat kredit berikutnya dari paket penyelamatan. Oleh sebab itu, belum dikeluarkan keputusan mengenai pembayaran kredit berikutnya, yang berjumlah lebih dari delapan milyar Euro. Demikian dikatakan pemimpin zona mata uang Euro, Jean-Claude Juncker.            

Selama ini Yunani menyatakan akan bangkrut pertengahan November, jika bantuan berikutnya tidak diperoleh. Ternyata kredit yang sudah diberikan baru akan habis pertengahan Desember. Negara-negara Eropa lainnya sekarang menunda pembayaran pinjaman berikutnya agar dapat terus menekan oposisi Yunani, yang selama ini menolak mendukung paket reformasi dan penghematan pemerintah.

Harus Didukung Semua Pihak

Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schäuble mengajukan tuntutan. "Dalam situasi seperti saat ini sangat penting, bahwa bukan hanya pemerintah dan kekuatan politik yang bertanggungjawab, yang mendukung kesepakatan, melainkan juga oposisi," tandas Schäuble.

Menteri Keuangan Austria Maria Fekter juga mengajukan tuntuan sama. Kredit berikutnya baru akan dibayar setelah ada kepastian, bahwa semua kekuatan politik di Yunani ikut menyokong, demikian dikatakan Fekter.  

Italia juga tidak akan bisa lolos hanya dengan janji-janji. Negara dengan ekonomi terbesar ketiga di zona Euro itu harus memenuhi tujuan penghematan dan melakukan lebih banyak reformasi. Demikian dikatakan komisaris urusan mata uang Euro, Olli Rehn. PM Italia Silvio Berlusconi sudah menyetujui reformasi pasaran tenaga kerja dan sistem dana pensiun dalam KTT istimewa akhir Oktober lalu. Ia juga setuju, bahwa komisi Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF) mengontrol pelaksanaan penghematan itu.

Di Bawah Pengawasan

Perdana Menteri Italia Silvio BerlusconiFoto: picture-alliance/dpa

Seperti halnya di Yunani, Irlandia dan Portugal, tim ahli dari kedua institusi itu berada di Italia untuk mengadakan pengawasan. Menteri Keuangan Luxemburg Luc Frieden mengatakan, Italia tidak boleh menjadi kasus yang butuh penyelamatan seperti Yunani. Penghematan harus berhasil dilaksanakan di negara itu.

Lebih cepat dari rencana semula, akhir November mendatang, para menteri keuangan dari zona Euro sudah hendak menyepakati penambahan dana penyelamatan EFSF, yang terbatas pada 440 milyar Euro, menjadi lebih dari satu trilyun Euro. Tetapi cara pelaksanaannya belum dapat diputuskan. Dalam KTT G-20, yang dihadiri wakil negara-negara industri maju dan ambang industri pekan lalu, tidak ada negara yang menyatakan bersedia membantu Eropa dalam hal ini. Keikutsertaan IMF dalam dana khusus tersebut juga masih dipertimbangkan.

dpa/rtr/dw/Marjory Linardy

Editor: Dyan Kostermans

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait