Setelah aksi teror yang terjadi pada parade LGBTQ+ Berlin akhir pekan lalu, para politisi menuntut tindakan yang lebih tegas. Para ahli menilai, pengawasan terhadap mereka yang berisiko mengancam keamanan masih lemah.
Berlin dalam keadaan syok setelah serangan teror Islamis terhadap komunitas LGBTQ+Foto: BREUEL-BILD/IMAGO
Iklan
Ibu kota Jerman masih dalam keadaan "syok berat", dua hari pascapenyerangan "Christopher Street Day” (CSD).
"Duka dan Perlawanan Pasca Serangan di CSD Berlin,” demikian bunyi judul utama surat kabar "Tagesspiegel” pada hari Senin (27/07). Ratusan ribu orang hari itu merayakan secara damai dan turun ke jalan memperjuangkan hak-hak komunitas kwir hingga seorang pelaku menyeruduk kerumunan orang dengan mobil putih sekitar pukul 22.00. Tepat di Taman Tiergarten yang terletak di jantung kota.
Seorang perempuan tewas dan 29 orang lainnya terluka, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis. Menurut saksi mata, mobil tersebut melaju kencang melintasi taman dengan kecepatan hingga 80 kilometer per jam.
Saat ini pihak berwenang menduga bahwa insiden tersebut merupakan aksi terorisme yang dilakukan oleh seorang radikal Islam. Setelah mobilnya menabrak pohon, pelaku dilaporkan menyerang peserta CSD dengan senjata tajam, lalu meninggalkan mobil di lokasi kejadian dan melarikan diri.
Pada hari Minggu (26/07), suasana duka dan keadaan syok masih terpancar jelas di wajah warga Berlin. Suasana hening menyelimuti kota. Pada sore hari, banyak orang berkumpul untuk mengikuti ibadah duka di Gereja Marienkirche, tak jauh dari Gerbang Brandenburg.
Kanselir Federal Friedrich Merz turut hadir. Ia berkata: "Kami akan melakukan segalanya untuk melindungi kebebasan negara dan masyarakat kami, segalanya!” Kepada para pelayat, ia menyerukan, "Bersatulah, rayakanlah, tunjukkanlah sukacita dari masyarakat kita yang terbuka dan bebas.” Namun, saat ini tak ada seorang pun yang merasa ingin bersukacita merayakan sesuatu.
Oposisi pemerintahan turut bersuara, "Kebencian tidak boleh menang,” kata Luigi Pantisano, pemimpin Partai Kiri. "Terlepas dari apakah kebencian itu berasal dari fanatisme agama atau serangan permusuhan dari tempat lain,” lanjutnya.
Tersangka adalah warga negara Jerman berusia 21 tahun, putra seorang perempuan asal Lebanon, sosok yang tampaknya tak asing bagi pihak kepolisian sebagai simpatisan ISIS di Suriah. Di pertengahan tahun 2025, ia mencoba pergi ke Suriah melalui Turki dan Lebanon untuk bergabung dengan para pejuang ISIS. Namun, dia ditahan di Lebanon, dibawa kembali ke Jerman pada November 2025, dan ditahan dalam tahanan praperadilan.
Sejak lama dunia mengkhawatirkan paham Wahabisme sebagai wadah terorisme global. Ajaran puritan itu diyakini tidak cuma menjadi rumah ideologi, tapi penganutnya juga ikut membiayai tindak terorisme di Timur Tengah.
Foto: Reuters/C. Barria
Wahabisme Telurkan Radikalisme?
Sejak 2013 silam parlemen Eropa mewanti-wanti terhadap paham Wahabisme. Bahkan Dewan Fatwa Malaysia menilai faham tersebut kerap melahirkan pandangan radikal dan bisa berujung pada tindak terorisme. Pasalnya Wahabisme menganut prinsip pemurnian Islam. Bentuknya yang cenderung eksklusif dan intoleran terhadap ajaran lain membuat penganut Wahabisme rentan terhadap radikalisasi.
Foto: Reuters
Sumber Ideologi
Kebanyakan kelompok teror dari Nigeria, Suriah, Irak hingga ke Pakistan mengklaim Wahabisme atau Salafisme sebagai ideologi dasar. Al-Qaida, Islamic State, Taliban, Lashkar-e-Toiba, Front al Nusra dan Boko Haram adalah kelompok terbesar yang jantung ideologinya merujuk pada paham Islam puritan itu.
Foto: picture-alliance/dpa
Propaganda dari Riyadh
Hingga kini pemerintah Arab Saudi sudah mengucurkan dana hingga 100 miliar dolar AS untuk mempromosikan paham Wahabisme ke seluruh dunia. Sebagai perbandingan, Uni Soviet cuma menghabiskan dana propaganda Komunisme sebesar 7 miliar dolar AS selama 70 tahun sejak dekade 1920-an. Pakar keamanan mencurigai, sebagian dana dakwah itu disalahgunakan untuk membiayai terorisme.
Foto: picture-alliance/dpa/T. Brakemeier
Dana Gelap di Musim Haji
Pada nota rahasia senat AS dari tahun 2009 yang bocor ke publik, calon presiden AS Hillary Clinton menyebut hartawan Arab Saudi sebagai "donor terbesar" kelompok terorisme di seluruh dunia. Biasanya teroris memanfaatkan musim haji untuk masuk ke Arab Saudi tanpa mengundang kecurigaan aparat keamanan.
Foto: AFP/Getty Images/M. Al-Shaikh
Bisnis Perang
Penyandang dana teror terbesar di Arab Saudi tidak lain adalah hartawan berkocek tebal. Dengan mengandalkan uang minyak, mereka secara langsung atau tidak langsung menyokong konflik bersenjata di Pakistan atau Afganistan. Hal tersebut terungkap dalam dokumen rahasia Kementerian Pertahanan AS yang bocor di Wikileaks.
Foto: Getty Images/AFP/A. Karimi
Sumbangan buat Laskar Tuhan
Kelompok teroris tidak jarang menggunakan perusahaan atau yayasan untuk mengumpulkan dana perang. Lashkar-e-Toiba di Pakistan misalnya menggunakan lembaga kemanusiaan Jamaat-ud Dakwa, untuk meminta sumbangan. Kedoknya adalah dakwah Islam. Salah satu sumber dana terbesar biasanya adalah Arab Saudi.
Foto: AP
Senjata dari Emir
Arab Saudi bukan satu-satunya negara Islam yang menyokong terorisme. Menurut catatan Pentagon yang dipublikasikan majalah The Atlantic, Qatar membantu Jabhat al-Nusra dengan perlengkapan militer dan dana. Kelompok teror tersebut sempat beroperasi sebagai perpanjangan tangan Al-Qaida di Suriah. Jerman juga pernah melayangkan tudingan serupa terhadap pemerintah Qatar ihwal dana untuk Islamic State
Foto: picture-alliance/AP Photo/K. Jebreili
Dinar untuk al Nusra
Tahun 2014 silam Washington Post memublikasikan laporan yang mengungkap keterlibatan Kuwait dalam pembiayaan kelompok teror di Suriah, seperti Jabhat al Nusra. Laporan yang berlandaskan kesaksikan perwira militer dan intelijen AS itu menyebut dana sumbangan raksasa senilai ratusan juta dolar AS.
Foto: Reuters/H. Katan
Dukungan "tak langsung"
Harus ditekankan tidak ada bukti keterlibatan kerajaan al-Saud dalam berbagai aksi teror di seluruh dunia. Namun pada serangan teror 11 September 2001 di New York, AS, komite bentukan senat menemukan bahwa pelaku memiliki hubungan "tidak langsung" dengan kerajaan dan "mendapat dukungan dari kaum kaya Saudi dan pejabat tinggi di pemerintahan."
Foto: AP
Pencegahan Setengah Hati
Sejauh ini pemerintah Arab Saudi terkesan setengah hati membatasi transaksi keuangan gelap untuk pendanaan terorisme dari warga negaranya. Dalam dokumen rahasia Kementerian Pertahanan AS yang bocor ke publik, Riyadh misalnya aktif melumat sumber dana Al-Qaida, tapi banyak membiarkan transaksi keuangan untuk kelompok teror lain seperti Taliban atau Lashkar-e-Toiba.
Foto: picture-alliance/dpa/Saudi Press Agency
Bantahan Riyadh
Namun Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, membantah hubungan antara ideologi Wahabi dengan terorisme. "Anggapan bahwa Saudi membiayai ekstremisme atau Ideologi kami menyokong ekstremisme adalah omong kosong. Kami aktif memburu pelaku, uang dan dalang di balik tindak terorisme," tukasnya.
Foto: Reuters/C. Barria
11 foto1 | 11
Bebas sejak pertengahan Mei 2026
Di Berlin, ia diadili atas tuduhan mempersiapkan tindak kekerasan berat yang mengancam negara. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara selama dua tahun dan sepuluh bulan. Namun, putusan pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun dan sepuluh bulan penjara dengan masa percobaan, karena kasus ini diputuskan berdasarkan hukum pidana remaja yang meringankan. Masa percobaan itu membuat pemuda tersebut dibebaskan dari tahanan.
Sejak pertengahan Mei 2026, simpatisan ISIS tersebut kembali bebas. Namun, jaksa penuntut umum mengajukan banding atas putusan tersebut. Untuk sementara waktu, telepon pria tersebut masih disadap, tetapi ia tidak lagi diawasi secara menyeluruh.
Bebas meskipun ia simpatisan ISIS? Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, kata Menteri Dalam Negeri Federal Alexander Dobrindt (CSU) pada hari Minggu (26/07), "Ini akan menjadi bagian dari evaluasi, apakah memang bisa menerapkan hukuman percobaan dalam kasus ini,” kata Dobrindt di stasiun televisi ZDF, "Intinya adalah bahwa kita juga dapat membatasi kebebasan bergerak orang-orang ini.”
Sebastian Fiedler, pakar urusan dalam negeri dari Partai Sosial Demokrat (SPD), yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan mengkritik, "Apa yang sebenarnya terjadi setelah dia bebas dari penjara? Dengan siapa saja dia masih menjalin kontak? Meskipun dia memang berada di bawah pengawasan, jelas ada celah di sini, dan celah itulah yang harus kita perbaiki dengan sangat teliti, dan kami pasti akan melakukannya, Anda bisa yakin akan hal ini.”
Partai oposisi terbesar di Bundestag, yaitu AfD yang sebagian anggotanya berhaluan ekstrem kanan, menyebut hal ini sebagai kegagalan total dalam kebijakan keamanan. "Jika seorang pelaku ancaman Islamis yang sudah dikenal polisi dapat melakukan tindakan semacam itu, maka harus diselidiki secara menyeluruh, mengapa masih bisa bergerak bebas?” kata Martin Hess, anggota AfD urusan kebijakan dalam negeri.
Di stasiun televisi ZDF, pakar terorisme Peter Neumann dari King's College London mengatakan bahwa "Secara keseluruhan, hukum pidana terorisme Jerman terlalu lunak.” Hukuman yang ada dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain, seperti Prancis dan Inggris.
Bulan Pride yang merayakan hak-hak LGBTQ+ dirayakan di berbagai belahan dunia dengan ragam parade. Untuk pertama kalinya Thailand menggelar selebrasi serupa, setelah negara tersebut melegalisasi pernikahan sesama jenis.
Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS
Lautan Pelangi
Ribuan orang menggunakan busana warna-warni memenuhi jalanan ibukota, merayakan Bulan Pride pertama mereka. Sebagian menari, sebagian berpawai keliling kota melambaikan bendera warna-warni.
Foto: Adryel Talamantes/ZUMA Press Wire/IMAGO
Berpawai memberi dukungan
Acara Pride diselenggarakan pada Minggu (1/6) dibuka dengan partisipasi Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra (foto tengah, berjubah putih) berpartisipasi dalam pawai. Ia adalah perdana menteri kedua yang berpartisipasi dalam perayaan LGBTQ+. Perayaan terkait LGBTQ+ diselenggarakan pertama kalinya tahun 1999 dengan nama Bangkok Gay Festival.
Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS
'Festival Pride terbesar di Asia'
Digadang sebagai “Festival Pride terbesar di Asia,” penyelenggara memperkirakan aacra ini dihadiri lebih dari 300.000 orang. Pawai membentang sepanjang 3 kilometer melalui pusat kota Bangkok, melewati sejumlah landmark terkemuka seperti kuil Wat Pathum Wanaram.
Foto: Adryel Talamantes/ZUMA Press Wire/IMAGO
Kali pertama untuk Thailand dan dunia
Sorotan pawai tahun ini adalah arak-arakan bendera pelangi kurang lebih 200 meter - “yang pertama untuk Thailand dan dunia,” menurut Pemerintah Kota Bangkok.
Foto: REUTERS
Thailand ranking 10 sepuluh besar dunia
Sebuah survei tahun 2025 oleh World Population Review memperkirakan bahwa sekitar 10% dari 71,6 juta penduduk Thailand mengidentifikasi diri mereka sebagai lesbian, gay, biseksual, panseksual, omniseksual, atau aseksual - menempatkan Thailand dalam ranking 10 besar dunia - proporsi tertinggi individu LGBTQ+.
Foto: Sakchai Lalit/AP Photo/picture alliance
Pernikahan sesama jenis yang membuka jalan baru
Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis melalui Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan, 23 Januari 2025 lalu, menapaki jejak yang sama dengan negara asia lainnya, Taiwan dan Nepal. Ribuan orang merayakan tonggak bersejarah ini dengan mengikat janji pernikahan, termasuk aktor Thailand Apiwat “Porsch” Apiwatsayree (kiri) dan Sappanyoo “Arm” Panatkool.
Foto: Chanakarn Laosarakham/AFP/Getty Images
Rancangan Undang-Undang Pengakuan Gender
Kaum transgender dan interseks masih menghadapi tantangan untuk menikah - dokumen resmi mencantumkan jenis kelamin terkadang tidak sesuai dengan identitas mereka. Aktivis mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Pengakuan Gender, yang akan memungkinkan seseorang memilih opsi gender netral. Empat versi RUU tersebut saat ini masih dalam pembahasan.
Foto: Sakchai Lalit/AP/picture alliance
Dalam progres
Kesetaraan hak bagi LGBTQ+ di Thailand masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kata salah satu penyelenggara Pride, Puncharus “Candy” Talert pada hari Minggu. “Saya ingin pemerintah mengesahkan undang-undang, seperti Undang-Undang Pengakuan Gender, yang sedang dalam proses, Undang-Undang Non-diskriminasi dan undang-undang lain yang mempromosikan kesetaraan gender,” jelasnya
Foto: Adryel Talamantes/ZUMA Press Wire/IMAGO
Kerusuhan Stonewall menjadi katalisator gerakan hak-hak gay modern
Perayaan Pride yang berlangsung selama sebulan penuh di seluruh dunia ini bermula dari Gay Pride Week, Juni 1970 - yang diselenggarakan satu tahun setelah polisi menggerebek Stonewall Inn, sebuah bar gay di New York. Penggerebekan memicu bentrokan antara pelanggan dan pengunjung. Hal ini pada akhirnya mendorong terbentuknya kelompok aktivis baru dan lahirnya gerakan hak-hak kaum gay modern.
Foto: Drew Angerer/Getty Images
9 foto1 | 9
Hampir mustahil mengawasi semua orang yang berisiko
Namun, banyak pakar juga mengatakan bahwa orang-orang yang tidak dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan Jerman sulit untuk diawasi secara menyeluruh. Badan Perlindungan Konstitusi Federal memperkirakan bahwa di Jerman terdapat sekitar 420 orang yang saat ini diklasifikasikan sebagai "ancaman Islam radikal” yang berpotensi melakukan aksi terorisme. Belum jelas apakah Abdul B. termasuk di antaranya.
Namun, para ahli memperkirakan bahwa memantau semua orang tersebut sepanjang waktu akan memberikan beban yang begitu berat bagi pihak berwenang. Terlebih, potensi Islam radikal yang siap melakukan kekerasan di Jerman jumlahnya jauh lebih tinggi dan diperkirakan mencapai sekitar 9.000 orang.
Hungaria: Demonstrasi Mengecam Larangan Acara LGBTQ+
01:26
This browser does not support the video element.
Tersangka pelaku serangan sedang mengikuti kursus deradikalisasi
Ketua Federasi Petugas Kriminal Jerman, Dirk Peglow, mengatakan kepada surat kabar "Handelsblatt” pada hari Senin (27/07), "Bagi seseorang dengan potensi ancaman setinggi itu, pembebasan dari tahanan tidak berarti berakhirnya perhatian negara.”
Namun, Peglow juga menekankan: Jika pihak berwenang diharapkan untuk memantau orang-orang yang sangat berbahaya dalam jangka waktu yang lama, maka badan keamanan negara dan unit pemantauannya harus "dilengkapi secara memadai dari segi personel, teknis, dan organisasi”. Hal yang saat ini belum terpenuhi.
Hal lainnya yang menimbulkan kegemparan: Pengadilan telah mewajibkan pemuda tersebut untuk menghadiri total 26 sesi deradikalisasi di sebuah lembaga. Abdul B. telah menyelesaikan dua di antaranya, dan sesi konseling ketiga seharusnya berlangsung pada hari Senin (27/07).
Seorang tersangka lain, yang diduga juga berada di dalam mobil tersebut, kini telah dibebaskan dari tahanan. Dugaan keterlibatan pria tersebut dalam kasus ini tidak terbukti.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman