Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ditunda akibat pandemi COVID-19. Namun megaproyek di era pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin ini sempat diterpa isu “bagi-bagi” proyek pasca-pilpres. Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diisukan sebagai kepala badan otorita (setingkat menteri) di ibu kota baru. Tahun 2021, rencana ini akan dilanjutkan dengan alokasi anggaran Rp 1,7 triliun.

Adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dalam penanganan pandemi COVID-19 dilihat sejumlah pakar sebagai kebijakan yang cenderung lebih politis dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan. Pemerintah lebih banyak bicara dampak ekonomi ketimbang melakukan upaya mitigasi dan pencegahan saat awal wabah merebak di Indonesia.

Nama Luhut Binsar Pandjaitan kerap kali mendapat julukan “Menteri Segalanya” karena tiga kali menggantikan posisi menteri yang kosong. Namun pada April 2020, Luhut menuai kontroversi lewat pernyataan “kenapa jumlah yang meninggal sampai hari ini, maaf sekali lagi, itu kita angkanya nggak sampai 500 padahal penduduk kita ini kan 270 juta.”

Objektivitas penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan diragukan lantaran kedua pelaku hanya divonis penjara dua tahun dan 1,5 tahun. Tim advokasi Novel menyebut proses hukum ini sebagai “keberhasilan aktor intelektual membuat skenario sempurna.” Namun, Tenaga Ahli KSP, Donny Gahral Adian meminta semua pihak tidak menaruh curiga berlebihan terhadap kepolisian.

Presiden Joko Widodo mengesahkan undang-undang omnibus law pada 2 November 2020, meskipun protes dan penolakan datang dari segala penjuru negeri. Kepentingan politik dibalik UU nomor 11 tahun 2020 tersebut masih menjadi pertanyaan masyarakat. Publik juga dibuat bingung dengan adanya beberapa draft berbeda yang telah disahkan, salah ketik, hingga adanya pasal yang dihapus.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah berjalan lebih dari satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2020. Sejumlah demonstrasi menentang beragam kebijakan pemerintah terjadi di berbagai kota. Penolakan ini tidak dipungkiri menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meski menggandeng influencer, komunikasi publik pemerintah dinilai tidak bekerja maksimal.

Isu dinasti politik melekat pada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan adanya anggota keluarga yang berkompetisi dalam Pilkada 2020. Dari keluarga Jokowi, anak dan menantu sama-sama mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo dan Medan. Adik ipar Jokowi disebut mencalonkan bupati di Gunungkidul namun akhirnya mundur. Sementara putri Ma’ruf maju sebagai calon Wali Kota Tangsel.

Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin corona setelah mendengar masukan dari masyarakat. Kebijakan vaksin gratis ini diyakini sejumlah pengamat akan membuat situasi politik nasional lebih kondusif. Meski sebagian lain menganggap bahwa pemberian vaksin gratis memang sudah menjadi kewajiban negara, asalkan vaksin terjamin efektif dan keamanannya.

Usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pertama kali diwacanakan oleh Komisi III, sejak bulan Oktober 2010, di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian di pertengahan Desember 2010, DPR dan Pemerintah menetapkan RUU KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (5/9/2019), sebanyak 10 fraksi menyepakati RUU KPK menjadi usul inisiatif DPR. Berdasarkan hitungan manual, Rapat Paripurna hanya dihadiri 70 anggota dewan. Draf RUU KPK pun langsung dikirim oleh DPR kepada Presiden.

Presiden Joko Widodo meneken Surat Presiden (Surpres) terkait RUU KPK pada Rabu (11/09) dan mengirim kembali dokumen tersebut ke DPR agar segera dimulai pembahasannya bersama Menkumham sebagai perwakilan pemerintah. Presiden Jokowi menyampaikan pemerintah setuju beberapa poin dalam draf revisi UU KPK, salah satunya soal pembentukan Dewan Pengawas.

Kurang dari dua minggu setelahnya, pada Selasa (17/09) DPR mengesahkan RUU KPK menjadi Undang-Undang. Diketahui pengesahan ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pegiat antikorupsi, elemen masyarakat dan pihak KPK. Mereka menilai revisi UU KPK melemahkan lembaga anti rasuah itu.

Pasca disahkannya RUU KPK, gelombang protes pun bermunculan. Salah satunya Aliansi BEM Seluruh Indonesia turun ke jalan, suarakan aspirasinya. Mereka menuntut Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK, serta mendesak pemerintah segera menindaklanjuti tujuh tuntutan mahasiswa lainnya. Seperti penanganan karhutla dan mengatasi kerusuhan di Papua.

Dokumen revisi UU KPK sempat dikembalikan ke DPR atas instruksi Presiden Jokowi, karena terdapat kesalahan penulisan atau typo, di pasal 29 huruf e, bertuliskan “Berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun. Dokumen telah diperbaiki dan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum mengeluarkan Perppu KPK, meski sebelumnya telah berdialog dengan sejumlah tokoh nasional. Pengamat menilai, Presiden didesak oleh partai pendukungnya untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK, namun diminta untuk menunggu hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi.

UU KPK akan berlaku Kamis 17 Oktober 2019, diundangkan tepat satu bulan setelah disahkan oleh DPR pada 17 September lalu. (pkp/na) (dari berbagai sumber)