Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan bahwa dia akan "mengembalikan kekuasaan kepada rakyat." Kemudian, mengambil langkah untuk membubarkan parlemen dan membuka peluang pemilu dilakukan lebih cepat dari rencana awal.

Pernyataan itu disampaikan PM Thailand pada Kamis (11/12). Kemudian, Juru bicara (Jubir) pemerintah Siripong Angkasakulkiat mengatakan kepada Reuters bahwa langkah tersebut diambil setelah terjadi ketidaksepakatan dengan kelompok terbesar di parlemen dari pihak oposisi, yakni Partai Rakyat.

"Hal ini terjadi karena kita tidak bisa melanjutkan proses di parlemen," kata Jubir Pemerintah Thailand Siripong Angkasakulkiat kepada Reuters.

Pemilu dipercepat dari rencana awal

Pada September 2025, Anutin mengatakan bahwa dia berencana untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari 2026. Kemudian, pemilu akan diadakan pada Maret atau awal April 2026, tetapi langkah ini akan mempercepat jadwal tersebut.

Anutin mengambil alih kekuasaan setelah menarik partainya, Bhumjaithai, dari koalisi pemerintahan dan mendapatkan dukungan dari Partai Rakyat, yang kemudian mengajukan sejumlah tuntutan. Termasuk referendum tentang amandemen konstitusi, sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendukungnya.

"Ketika Partai Rakyat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta PM untuk membubarkan parlemen segera," kata Jubir Pemerintah Thailand Siripong.

Sementara itu, Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat, mengatakan kepada wartawan pada Kamis (11/12) malam, bahwa Partai Bhumjaithai tidak mematuhi ketentuan kesepakatan mereka.

"Kami telah berusaha menggunakan suara oposisi untuk mendorong amandemen konstitusi," jelasnya.

Raja Thailand setujui dekrit di tengah konflik

Kemudian pada Jumat (12/12), melalui pengumuman dalam Lembaran Negara Resmi, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menyetujui dekret tersebut. Artinya, secara hukum, pemilu harus dilakukan dalam waktu 45 hingga 60 hari ke depan.

Krisis politik ini bertepatan dengan hari keempat konflik perbatasan yang sengit antara Thailand dan Kamboja, di mana setidaknya 20 orang tewas dan hampir 200 luka-luka.

Bentrokan mematikan di perbatasan yang disengketakan kedua negara terus berlanjut menjelang panggilan telepon yang diharapkan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja pada Kamis (11/12).

Sedikitnya 20 orang tewas dalam bentrokan terbaru. Korban berasal dari pihak tentara dan warga sipil. Sementara ratusan ribu orang di kedua wilayah perbatasan terpaksa mengungsi.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Ini merupakan bentrokan paling mematikan sejak perang lima hari pada Juli 2025. Konflik saat itu berhasil diakhiri dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

PM Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan pasukannya akan terus bertempur. Dia menambahkan bahwa pembubaran parlemen tidak akan mempengaruhi operasi militer Thailand di perbatasan. Bentrokan telah meletus di lebih dari selusin lokasi, beberapa di antaranya melibatkan jual-beli serangan artileri berat.

Selain itu, Anutin mengatakan bahwa dia akan "menjelaskan dan mengklarifikasi" situasi langsung kepada Trump, jika panggilan telepon terjadi. 

"Dia perlu mendengar detailnya langsung dari saya jika dia menghubungi saya," papar Anutin kepada wartawan. "Saya yakin menteri luar negeri sudah memberikan informasi di tingkat diplomatik," pungkasnya.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz

Editor: Muhammad Hanafi