Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan menjadi tuan rumah perundingan damai antara Thailand dan Kamboja pada Senin (28/07). Bentrokan di perbatasan kedua negara masih terus berlanjut hingga Minggu (27/07).
Thailand dan Kamboja telah mengumumkan rencana perundingan damai pada Senin (28/07), tetapi baku tembak di perbatasan masih berlanjut pada Minggu (27/07).Foto: STR/AFP
Iklan
Para pemimpin Thailand dan Kamboja akan bertemu di Malaysia, pada Senin (28/07), untuk melakukan perundingan akhir guna mengakhiri bentrokan mematikan yang terjadi selama empat hari di perbatasan. Informasi ini telah dikonfirmasi pada Minggu (27/07).
Pertemuan antara pejabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Kuala Lumpur, akan dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
"Mereka meminta saya untuk mencoba merundingkan penyelesaian damai," kata Anwar pada Minggu (27/07). "Saya sedang membahas parameternya, syarat-syaratnya, tetapi yang terpenting adalah gencatan senjata segera."
Juru bicara pemerintah Thailand mengonfirmasi partisipasi Phumtham dalam pertemuan tersebut untuk "membahas upaya perdamaian di kawasan."
Hun Manet mengatakan sebelumnya, pada Minggu (27/07), bahwa negaranya telah sepakat untuk melakukan “gencatan senjata segera dan tanpa syarat.”
Setidaknya 34 orang telah tewas dan sekitar 200.000 orang mengungsi akibat pertempuran antara kedua negara Asia Tenggara tersebut selama seminggu terakhir. Konflik ini berkaitan dengan sengketa kuil perbatasan, dan baku tembak artileri masih berlanjut pada Minggu (27/07).
Ratusan warga Thailand mengungsi di area evakuasi sementara dan menerima bantuan di dalam gedung olahraga Universitas Surindra RajabhatFoto: AdryelxTalamantes/IMAGO/ZUMA Press Wire
Trump dorong perundingan damai dan ancam akan memberi tarif
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim telah berperan dalam rencana perundingan damai tersebut. Ia mengatakan pada Minggu (27/07), menjelang pertemuannya dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Turnberry, Skotlandia:
Iklan
“Saya berbicara dengan kedua perdana menteri dan saya pikir, ketika saya menutup telepon, mereka tampaknya ingin menyelesaikannya sekarang.”
Sebelumnya, Trump telah mengancam akan mengenakan tarif terhadap kedua negara tersebut jika mereka gagal menghentikan pertempuran dan menyetujui kesepakatan dagang.
“Setelah berbicara dengan kedua pihak, Gencatan Senjata, Perdamaian, dan Kemakmuran tampaknya menjadi hal yang alami,” tulisnya di media sosial pada hari Sabtu (26/07), setelah berbicara dengan kedua kepala pemerintahan. “Kami... tidak ingin membuat kesepakatan apa pun dengan kedua negara jika mereka masih berperang. Saya sedang mencoba menyederhanakan situasi yang kompleks!”
Kembali Berkuasa, Trump Bikin Kebijakan Baru yang Kontroversial
Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.
Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Deportasi migran ilegal
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.
Foto: Isaac Guzman/AFP
AS mundur dari Perjanjian Paris
Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.
Foto: JIM WATSON/AFP
Hengkang dari WHO
Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.
Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Ganti nama Teluk Amerika
Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).
Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Rencana setop hibah dan pinjaman federal
Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.
Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images
Larang atlet transgender di olahraga perempuan
Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.
Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP
Pembekuan dana USAID ke 130 negara
Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.
Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance
Satgas DOGE untuk efisiensi
Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.
Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP
Keinginan AS ambil alih Gaza
Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.
Foto: Khalil Ramzi/REUTERS
Kenaikan tarif impor baja dan alumunium
Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.
Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia
10 foto1 | 10
Bentrokan Thailand-Kamboja berlanjut hingga Minggu
Kedua pihak masih saling menembakkan artileri pada Minggu (27/07), dengan juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan pasukan Thailand mulai menyerang wilayah sekitar desa Samraong pada pukul 04.50 waktu setempat, yang kemudian diikuti oleh “serangan berskala besar” yang melibatkan tank dan pasukan darat di beberapa wilayah.
“Tindakan semacam itu merusak semua upaya menuju penyelesaian damai dan menunjukkan niat jelas Thailand untuk memperburuk konflik, bukan meredakannya,” katanya.
Namun, juru bicara militer Thailand mengatakan bahwa pasukan Kamboja mulai menembakkan artileri sekitar pukul 04.00 dan menuduh mereka menembakkan peluru ke rumah-rumah warga sipil di Provinsi Surin, Thailand bagian timur.
“Gencatan senjata tak mungkin tercapai selama Kamboja terus menunjukkan kurangnya itikad baik dan berulang kali melanggar prinsip dasar hak asasi manusia serta hukum kemanusiaan,” kata Kementerian Luar Negeri Thailand, seraya mengonfirmasi kematian seorang tentara Thailand.
Seorang perempuan yang melarikan diri dari rumahnya di dekat perbatasan Kamboja dan Thailand duduk di sebuah pagoda di Provinsi Oddar Meanchey pada 26 JuliFoto: TANG CHHIN Sothy/AFP
“Kami buru-buru meninggalkan rumah pagi ini,” kata seorang warga perbatasan Thailand berusia 61 tahun kepada kantor berita AFP saat menunggu menaiki truk evakuasi. “Semua tetangga saya sudah pergi dan kami tidak merasa aman untuk tinggal di sini lebih lama.”
Dengan konflik yang memicu sentimen nasionalis, pemerintah Thailand juga mengeluarkan peringatan kepada warganya agar “menghindari segala bentuk kekerasan, baik secara lisan maupun tindakan” terhadap warga Kamboja yang tinggal di Thailand.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
