Thailand bakal menggelar pemungutan suara untuk memilih perdana menteri baru akhir pekan ini. Dari lima kandidat yang memenuhi syarat, siapa yang paling kuat?
Suasana parlemen Thailand saat pemungutan suara pada 22 Agustus 2023 laluFoto: CHALINEE THIRASUPA/REUTERS
Iklan
Parlemen Thailand akan menggelar pemungutan suara untuk memilih perdana menteri baru. Dari lima kandidat yang memenuhi syarat, Anutin Charnvirakul, Ketua Partai Bhumjaithai disebut sebagai kandidat terkuat setelah mendapat dukungan luas dari sejumlah partai.
Dalam pemilihan yang akan diselenggarakan pada Jumat (05/09) tersebut, Anutin mengklaim telah mengantongi 146 kursi dari partainya dan sekutu. Selain itu, dia juga mendapat tambahan dukungan 143 kursi dari Partai Rakyat. Secara keseluruhan, Anutin menguasai 289 kursi dari 492 anggota parlemen. Hal ini jauh melampaui ambang batas 247 kursi untuk bisa terpilih.
Namun, dukungan dari Partai Rakyat tidak datang begitu saja. Dalam perjanjian politik, Anutin wajib membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah menjabat untuk menyelenggarakan pemilu baru. Selain itu, dia juga harus menggelar referendum untuk menyusun konstitusi baru melalui majelis konstituante yang terpilih.
Masa Depan Tenaga Surya di Thailand Cerah
03:48
Sosok Anutin?
Lelaki berusia 58 tahun ini merupakan mantan Menteri Kesehatan yang dikenal karena mendorong dekriminalisasi ganja. Dia juga menjadi sorotan pada masa pandemi Covid-19, ketika dianggap lambat mengamankan pasokan vaksin.
Dalam karier politiknya, Anutin pernah bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Partai Pheu Thai. Sebelumnya, dia menduduki kursi menteri di kabinet Prayuth Chan-ocha, seorang mantan jenderal yang menjadi perdana menteri pascakudeta militer.
Parade Pride di Thailand, Ajang Protes dan Selebrasi
Bulan Pride yang merayakan hak-hak LGBTQ+ dirayakan di berbagai belahan dunia dengan ragam parade. Untuk pertama kalinya Thailand menggelar selebrasi serupa, setelah negara tersebut melegalisasi pernikahan sesama jenis.
Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS
Lautan Pelangi
Ribuan orang menggunakan busana warna-warni memenuhi jalanan ibukota, merayakan Bulan Pride pertama mereka. Sebagian menari, sebagian berpawai keliling kota melambaikan bendera warna-warni.
Foto: Adryel Talamantes/ZUMA Press Wire/IMAGO
Berpawai memberi dukungan
Acara Pride diselenggarakan pada Minggu (1/6) dibuka dengan partisipasi Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra (foto tengah, berjubah putih) berpartisipasi dalam pawai. Ia adalah perdana menteri kedua yang berpartisipasi dalam perayaan LGBTQ+. Perayaan terkait LGBTQ+ diselenggarakan pertama kalinya tahun 1999 dengan nama Bangkok Gay Festival.
Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS
'Festival Pride terbesar di Asia'
Digadang sebagai “Festival Pride terbesar di Asia,” penyelenggara memperkirakan aacra ini dihadiri lebih dari 300.000 orang. Pawai membentang sepanjang 3 kilometer melalui pusat kota Bangkok, melewati sejumlah landmark terkemuka seperti kuil Wat Pathum Wanaram.
Foto: Adryel Talamantes/ZUMA Press Wire/IMAGO
Kali pertama untuk Thailand dan dunia
Sorotan pawai tahun ini adalah arak-arakan bendera pelangi kurang lebih 200 meter - “yang pertama untuk Thailand dan dunia,” menurut Pemerintah Kota Bangkok.
Foto: REUTERS
Thailand ranking 10 sepuluh besar dunia
Sebuah survei tahun 2025 oleh World Population Review memperkirakan bahwa sekitar 10% dari 71,6 juta penduduk Thailand mengidentifikasi diri mereka sebagai lesbian, gay, biseksual, panseksual, omniseksual, atau aseksual - menempatkan Thailand dalam ranking 10 besar dunia - proporsi tertinggi individu LGBTQ+.
Foto: Sakchai Lalit/AP Photo/picture alliance
Pernikahan sesama jenis yang membuka jalan baru
Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis melalui Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan, 23 Januari 2025 lalu, menapaki jejak yang sama dengan negara asia lainnya, Taiwan dan Nepal. Ribuan orang merayakan tonggak bersejarah ini dengan mengikat janji pernikahan, termasuk aktor Thailand Apiwat “Porsch” Apiwatsayree (kiri) dan Sappanyoo “Arm” Panatkool.
Foto: Chanakarn Laosarakham/AFP/Getty Images
Rancangan Undang-Undang Pengakuan Gender
Kaum transgender dan interseks masih menghadapi tantangan untuk menikah - dokumen resmi mencantumkan jenis kelamin terkadang tidak sesuai dengan identitas mereka. Aktivis mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Pengakuan Gender, yang akan memungkinkan seseorang memilih opsi gender netral. Empat versi RUU tersebut saat ini masih dalam pembahasan.
Foto: Sakchai Lalit/AP/picture alliance
Dalam progres
Kesetaraan hak bagi LGBTQ+ di Thailand masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kata salah satu penyelenggara Pride, Puncharus “Candy” Talert pada hari Minggu. “Saya ingin pemerintah mengesahkan undang-undang, seperti Undang-Undang Pengakuan Gender, yang sedang dalam proses, Undang-Undang Non-diskriminasi dan undang-undang lain yang mempromosikan kesetaraan gender,” jelasnya
Foto: Adryel Talamantes/ZUMA Press Wire/IMAGO
Kerusuhan Stonewall menjadi katalisator gerakan hak-hak gay modern
Perayaan Pride yang berlangsung selama sebulan penuh di seluruh dunia ini bermula dari Gay Pride Week, Juni 1970 - yang diselenggarakan satu tahun setelah polisi menggerebek Stonewall Inn, sebuah bar gay di New York. Penggerebekan memicu bentrokan antara pelanggan dan pengunjung. Hal ini pada akhirnya mendorong terbentuknya kelompok aktivis baru dan lahirnya gerakan hak-hak kaum gay modern.
Foto: Drew Angerer/Getty Images
9 foto1 | 9
Manuver Politik Partai Pheu Thai
Sementara itu, pemerintah sementara dari Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh Phumtham Wechayachai, berusaha menghalangi langkah Anutin. Partai ini meminta Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui pembubaran parlemen dan pemilu kilat.
Namun, laporan dari media di Thailand menyebut Dewan Penasihat Raja menolak permintaan itu karena rancangan dekritnya bermasalah secara hukum. Beberapa pakar hukum juga memperdebatkan kewenangan pemerintahan sementara untuk mengajukan pembubaran parlemen.
"Situasi sekarang menunjukkan bagaimana sistem demokrasi sudah dipelintir," ujar Phumtham Wechayachai, Pelaksana Tugas Perdana Menteri. "Kami memutuskan menyerahkan kembali mandat kepada rakyat, tapi ini tergantung pada hak prerogatif Raja."
Iklan
Krisis politik berulang
Thailand kembali terjebak dalam krisis politik setelah Mahkamah Konstitusi pada akhir Agustus 2025 memecat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena melanggar etika dalam komunikasi dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, soal konflik perbatasan berdarah.
Paetongtarn adalah perdana menteri keenam dari keluarga Shinawatra yang dijatuhkan oleh militer atau pengadilan dalam dua dekade terakhir. Sebelumnya, pada 2023, kandidat perdana menteri dari Partai Rakyat (saat itu bernama Move Forward) juga gagal dilantik setelah ditolak senat. Kini, senat sudah tidak lagi memiliki kewenangan ikut dalam pemilihan perdana menteri.
Pemerintahan Thailand selanjutnya
Jika pemungutan suara Jumat (05/09) ini berjalan mulus, Anutin hampir pasti akan terpilih. Namun, pemerintahannya hanya akan berlangsung singkat sesuai kesepakatan dengan Partai Rakyat, sebelum pemilu baru digelar dan konstitusi baru dirancang.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh: Felicia Salvina dan Muhammad Hanafi
