Thailand Tak Aman Bagi Pembangkang di Asia Tenggara
Emmy Sasipornkarn
21 Januari 2025
Bagi para pengkritik pemerintah di Asia Tenggara, melarikan diri ke luar negeri tidak selalu berarti aman. Thailand misalnya, menjadi semakin berbahaya bagi pengungsi politik yang mencari perlindungan.
Iklan
Kegagalan Bangkok dalam melindungi para pembangkang dan pengungsi politik kembali disorot, setelah pada tanggal 7 Januari lalu seorang mantan anggota parlemen Kamboja, Lim Kimya, ditembak mati di ibu kota Thailand. Padahal, dia baru saja tiba di Bangkok pada hari itu dengan menumpang bus dari Kamboja.
Juga ada laporan terpisah, pemerintah Thailand sedang mempersiapkan pengiriman balik 48 orang Uighur ke Cina. Warga etnis Uighur tersebut sebelumnya telah ditahan di Bangkok selama lebih dari satu dekade.
"Pembunuhan Lim Kimya dan situasi terkait etnis Uighur saat ini, menunjukkan bahwa Thailand bukanlah tempat yang aman bagi para pengungsi,” kata Patrick Phongsathorn, seorang spesialis advokasi senior di Fortify Rights, kepada DW.
Deretan panjang kekerasan terhadap pengungsi politik
Namun, pembunuhan Lim Kimya dan dugaan rencana deportasi warga Uighur itu hanyalah kasus terbaru dalam deretan panjang insiden kekerasan terkait migran di Thailand.
Pada November 2024, otoritas Thailand secara paksa mengembalikan enam aktivis oposisi ke Kamboja untuk dihadapkan pada tuduhan pengkhianatan. Padahal, mereka memiliki status pengungsi yang diakui oleh PBB.
Pada pertengahan 2024, Bangkok juga menangkap Y Quynh Bdap, seorang aktivis hak-hak etnis minoritas Vietnam, menyusul permintaan ekstradisi dari Hanoi.
Setahun sebelumnya, Bounsuan Kitiyano, seorang aktivis politik Laos yang juga memiliki status pengungsi PBB, dibunuh di provinsi Ubon Ratchathani, Thailand bagian timur laut.
Pada tahun 2015, Thailand juga memulangkan 109 tahanan Uighur ke Cina, sebuah keputusan yang dikecam secara luas. 48 orang lainnya yang diduga akan dideportasi berdasarkan laporan terbaru, saat ini masih berada di penjara Thailand.
Menurut Phongsathorn, mengirimkan warga etnis Uighur kembali ke Cina, adalah sebuah tindakan ilegal. Uighur adalah sebuah kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam di provinsi Xinjiang, Cina bagian barat laut, yang kerap mendapat persekusi dari Beijing.
"Pemerintah tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga undang-undang anti-penyiksaannya sendiri, yang melindungi individu dari deportasi ke tempat-tempat di mana mereka menghadapi penyiksaan atau penganiayaan,” kata Phongsathorn.
Potret Muslim Uighur di Cina
Cina melarang minoritas muslim Uighur mengenakan jilbab atau memelihara janggut. Aturan baru tersebut menambah sederet tindakan represif pemerintah Beijing terhadap etnis Turk tersebut. Siapa sebenarnya bangsa Uighur?
Foto: Reuters/T. Peter
Represi dan Larangan
Uighur adalah etnis minoritas di Cina yang secara kultural merasa lebih dekat terhadap bangsa Turk di Asia Tengah ketimbang mayoritas bangsa Han. Kendati ditetapkan sebagai daerah otonomi, Xinjiang tidak benar-benar bebas dari cengkraman partai Komunis. Baru-baru ini Beijing mengeluarkan aturan baru yang melarang warga muslim Uighur melakukan ibadah atau mengenakan pakaian keagamaan di depan umum.
Foto: Reuters/T. Peter
Dalih Radikalisme
Larangan tersebut antara lain mengatur batas usia remaja untuk bisa memasuki masjid menjadi 18 tahun dan kewajiban pemuka agama untuk melaporkan naskah pidatonya sebelum dibacakan di depan umum. Selain itu upacara pernikahan atau pemakaman yang menggunakan unsur agama Islam dipandang "sebagai gejala redikalisme agama."
Foto: Reuters/T. Peter
Balada Turkestan Timur
Keberadaan bangsa Uighur di Xinjiang dicatat oleh sejarah sejak berabad-abad silam. Pada awal abad ke20 etnis tersebut mendeklarasikan kemerdekaan dengan nama Turkestan Timur. Namun pada 1949, Mao Zedong menyeret Xinjiang ke dalam kekuasaan penuh Beijing. Sejak saat itu hubungan Cina dengan etnis minoritasnya itu diwarnai kecurigaan, terutama terhadap gerakan separatisme dan terorisme.
Foto: Reuters/T. Peter
Minoritas di Tanah Sendiri
Salah satu cara Beijing mengontrol daerah terluarnya itu adalah dengan mendorong imigrasi massal bangsa Han ke Xinjiang. Pada 1949 jumlah populasi Han di Xinjiang hanya berkisar 6%, tahun 2010 lalu jumlahnya berlipatganda menjadi 40%. Di utara Xinjiang yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bangsa Uighur bahkan menjadi minoritas.
Foto: picture-alliance/dpa/H. W. Young
Hui Yang Dimanja
Kendati lebih dikenal, Uighur bukan etnis muslim terbesar di Cina, melainkan bangsa Hui. Berbeda dengan Uighur, bangsa Hui lebih dekat dengan mayoritas Han secara kultural dan linguistik. Di antara etnis muslim Cina yang lain, bangsa Hui juga merupakan yang paling banyak menikmati kebebasan sipil seperti membangun mesjid atau mendapat dana negara buat membangun sekolah agama.
Foto: picture-alliance/AP Photo/A. Wong
Terorisme dan Separatisme
Salah satu kelompok yang paling aktif memperjuangkan kemerdekaan Xinjiang adalah Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM). Kelompok lain yang lebih ganas adalah Partai Islam Turkestan yang dituding bertalian erat dengan Al-Qaida dan bertanggungjawab atas serangkaian serangan bom di ruang publik di Xinjiang.
Foto: Getty Images
Kemakmuran Semu
Xinjiang adalah provinsi terbesar di Cina dan menyimpan sumber daya alam tak terhingga. Tidak heran jika Beijing memusatkan perhatian pada kawasan yang dilalui jalur sutera itu. Sejak beberapa tahun dana investasi bernilai ratusan triliun Rupiah mengalir ke Xinjiang. Namun kemakmuran tersebut lebih banyak dinikmati bangsa Han ketimbang etnis lokal.
Foto: Reuters/T. Peter
Ketimpangan Berbuah Konflik
BBC menulis akar ketegangan antara bangsa Uighur dan etnis Han bersumber pada faktor ekonomi dan kultural. Perkembangan pesat di Xinjiang turut menjaring kaum berpendidikan dari seluruh Cina. Akibatnya etnis Han secara umum mendapat pekerjaan yang lebih baik dan mampu hidup lebih mapan. Ketimpangan tersebut memperparah sikap anti Cina di kalangan etnis Uighur. Ed.: Rizki Nugraha (bbg. sumber)
Foto: Getty Images
8 foto1 | 8
Tak ada keamanan di Asia Tenggara
Bukan hanya Thailand, negara-negara lain di Asia Tenggara juga tampaknya mengikuti tren yang sama.
Dalam sebuah email kepada DW, Amnesty International mengaku telah "mengamati eskalasi penindasan transnasional yang mengakhawatirkan” di Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
"Para aktivis, pembela hak asasi manusia, dan pembangkang politik yang melarikan diri dari negara asalnya, dengan harapan mendapatkan tempat berindung yang aman, akhirnya menghadapi penculikan, penghilangan paksa, pembunuhan, dan pemulangan paksa ke tempat-tempat di mana mereka terancam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia,” kata Chanatip Tatiyakaroonwong, peneliti Amnesty International untuk Thailand dan Laos.
Sebagai contoh, aktivis hak asasi manusia Thailand, Wanchalearm Satsaksit, menghilang di Kamboja pada tahun 2020. Setahun sebelumnya, tiga aktivis Thailand, Chucheep Chiwasut, Siam Theerawut, dan Kritsana Tupthai, hilang setelah dilaporkan ditangkap di Vietnam. Keberadaan mereka masih belum diketahui.
Pada akhir 2018, mayat dua aktivis anti-kerajaan Thailand, Chatcharn Buppawan dan Kraidej Luelert, ditemukan tertimbun beton di tepi Sungai Mekong.
Menurut Chanatip, identitas para pelaku masih belum diketahui dalam banyak kasus, "meskipun ada kecurigaan kuat akan keterlibatan negara, karena para korban adalah para pengkritik dan pembangkang.”
Para Pengkritik Pemerintah Ini Telah Merasakan Pahitnya Racun
Tindakan meracuni orang telah digunakan badan intelijen selama lebih dari satu abad. Racun yang dimasukan ke dalam makanan/minuman sering jadi senjata pilihan, seperti dalam kasus pembunuhan Munir, 2004.
Foto: AFP/Getty Images/Dewira
Alexei Navalny
Pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny dilarikan ke rumah sakit di Siberia, setelah merasa tidak enak badan dalam penerbangan ke Moskow. Para ajudannya menuduh bahwa Navalny diracun sebagai balas dendam atas kampanyenya melawan korupsi. Mantan pengacara (44) itu menenggak teh hitam sebelum lepas landas dari bandara Omsk. Timnya meyakini teh tersebut mengandung racun yang membuatnya koma.
Foto: Getty Images/AFP/K. Kudrayavtsev
Pyotr Verzilov
Pada 2018, aktivis keturunan Rusia-Kanada, Pyotr Verzilov dilaporkan dalam kondisi kritis setelah diduga diracun di Moskow. Peristiwa itu terjadi tak lama setelah dia mengkritik sistem hukum Rusia dalam sebuah wawancara TV. Verzilov, juru bicara tak resmi untuk grup band feminis Pussy Riot ini akhirnya dipindahkan ke rumah sakit di Berlin. Dokter mengatakan "sangat mungkin" dia telah diracuni.
Foto: picture-alliance/dpa/Tass/A. Novoderezhkin
Sergei Skripal
Mantan mata-mata Rusia berusia 66 tahun, Sergei Skripal, ditemukan tak sadarkan diri di bangku yang terletak di luar pusat perbelanjaan di kota Salisbury, Inggris. Ia disebut terpapar racun saraf Novichok. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menyebut situasi itu "tragis", tetapi berkata "Kami tidak punya informasi tentang apa yang menjadi penyebab" insiden itu.
Foto: picture-alliance/dpa/Tass
Kim Jong Nam
Saudara tiri Kim Jong Un ini tewas pada 13 Februari 2018 di bandara Kuala Lumpur, setelah dua perempuan diduga mengoleskan racun saraf kimia VX di wajahnya. Pada bulan Februari, pengadilan Malaysia mendengar bahwa Kim Jong Nam telah membawa selusin botol penawar racun saraf mematikan VX di tasnya pada saat keracunan.
Foto: picture-alliance/AP Photo/S. Kambayashi
Alexander Litvinenko
Mantan mata-mata Rusia, Alexander Litvinenko pernah bekerja untuk Dinas Keamanan Federal (FSB) sebelum ia membelot ke Inggris. Ia lalu menjadi jurnalis dan menulis dua buku tuduhan terhadap FSB dan Putin. Ia jatuh sakit setelah bertemu dengan dua mantan perwira KGB dan meninggal pada 23 November 2006. Penyelidikan menemukan, ia dibunuh oleh radioaktif polonium-210 yang dimasukkan ke dalam tehnya.
Foto: picture-alliance/dpa/S. Kaptilkin
Viktor Kalashnikov
Pada November 2010, dokter di rumah sakit Charité Berlin menemukan kadar merkuri yang tinggi di dalam tubuh pasangan pengkritik pemerintah Rusia. Terdapat 3,7 mikrogram merkuri di tubuh Kalashnikov, seorang jurnalis lepas dan mantan kolonel KGB. Sementara di tubuh istrinya terdapat 56 mikrogram merkuri. Kalashnikov mengatakan kepada majalah Jerman Focus, bahwa "Pemerintah Rusia meracuni kami."
Foto: picture-alliance/dpa/RIA Novosti
Viktor Yushchenko
Pemimpin oposisi Ukraina Yushchenko jatuh sakit pada September 2004 dan didiagnosis dengan pankreatis akut yang disebabkan infeksi virus dan zat kimia. Penyakit itu mengakibatkan kerusakan wajah, perut kembung akibat gas berlebih dan penyakit kuning. Dokter mengatakan perubahan pada wajahnya berasal dari chloracne, akibat dari keracunan dioksin. Yushchenko mengklaim, agen pemerintah meracuninya.
Foto: Getty Images/AFP/M. Leodolter
Aktivis HAM Munir diracun dalam penerbangan ke Amsterdam tahun 2004
Munir Said Thalib, aktivis KONTRAS tewas diracun dengan arsenium dalam penerbangan ke Amsterdam dengan pesawat Garuda, September 2004. Kasusnya sampai sekarang belum terungkap tuntas, sekalipun ada tertuduh yang diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Pemerintahan Jokowi hingga kini menolak mengusut kembali kasus ini.
Foto: AFP/Getty Images/Dewira
Khaled Meshaal
Pada 25 September 1997, badan intelijen Israel berusaha membunuh pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, di bawah perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dua agen menyemprotkan zat beracun ke telinga Meshaal saat dia masuk ke kantor Hamas di Amman, Yordania. Upaya pembunuhan tersebut tidak berhasil dan tidak lama kemudian kedua agen Israel tersebut ditangkap.
Foto: Getty Images/AFP/A. Sazonov
Georgi Markov
Pada 1978, pengkritik pemerintah Bulgaria, Georgi Markov, merasakan tusukan di pahanya saat sedang menunggu di halte bus. Dia membalikkan badan dan melihat seorang pria membawa payung. Setelahnya sebuah benjolan kecil muncul di pahanya dan empat hari kemudian dia meninggal. Otopsi menemukan dia dibunuh dengan zat 0,2 miligram risin. Banyak yang percaya panah beracun itu ditembakkan dari payung.
Foto: picture-alliance/dpa/epa/Stringer
Grigori Rasputin
Pada 30 Desember 1916, Grigori Rasputin yang dipercaya punya kekuatan mistik tiba di Istana Yusupov di St Petersburg atas undangan Pangeran Felix Yusupov. Di sana, Rasputin memakan kue yang telah dicampur dengan kalium sianida. Kemudian Rasputin juga menenggak anggur yang gelasnya telah dilapisi sianida. Tidak berhasil diracun, Rasputin akhirnya ditembak dan dibunuh.
Foto: picture-alliance/ IMAGNO/Austrian Archives
11 foto1 | 11
Polisi klaim pembunuhan Lim Kimya tidak bermotif politik
Komisaris Polisi Thailand, Jenderal Pol Kitrat Phanphet, terkait penembakan Lim Kimya di Bangkok mengatakan, kejahatan tersebut "tidak bermotif politik, tetapi berasal dari konflik pribadi.” Kitrat tidak merinci bagaimana polisi bisa sampai pada kesimpulan tersebut.
Namun, politisi Kamboja Sam Rainsy menuding mantan penguasa Kamboja, Hun Sen, sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut.
"Puluhan anggota oposisi telah dibunuh tanpa proses hukum,” kata Rainsy dalam sebuah unggahan online, seraya menambahkan bahwa dirinya juga menghadapi beberapa percobaan pembunuhan.
Dalam wawancara dengan DW, Tyrell Haberkorn, seorang profesor studi Asia Tenggara di University of Wisconsin-Madison, mengatakan kasus Lim Kimya adalah "bagian dari penganiayaan yang sudah berlangsung lama dan tidak berubah” terhadap para pengungsi politik dan pencari suaka di Thailand.
"Apa yang memungkinkan hal ini terjadi dengan impunitas, adalah keengganan untuk menyelidiki atau meminta pertanggungjawaban para pelaku,” katanya.
Selain itu, pemerintah Thailand dan Kamboja juga memiliki hubungan yang sangat dekat.
Sebuah laporan dari Human Rights Watch pada tahun 2024, mengaitkan "intimidasi dan pelecehan, pengawasan, dan kekerasan fisik” yang dihadapi para pembangkang Kamboja di Thailand, dengan dekatnya hubungan antara Hun Sen dan mantan Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha.
Setelah pembunuhan Lim Kimya, otoritas Thailand harus menentukan "apakah ada kolusi antara elemen-elemen politik di Thailand dan Kamboja,” kata Phonsathorn kepada DW.
Thailand menjadi lebih aman dengan bergabung ke UNHRC?
Terlepas dari kegagalannya melindungi para pembangkang, Thailand sukses mewujudkan targetnya mendapatkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) tahun lalu. Keanggotaannya telah dimulai pada 1 Januari dan akan berlaku selama tiga tahun.
"Kinerja hak asasi manusia Thailand akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, dan negara serta pemerintah Thailand akan memiliki standar yang lebih tinggi sebagai anggota UNHRC,” jelas Phongsathorn.
Meski begitu, masih belum jelas bagaimana keanggotaan ini akan berdampak pada dugaan kesepakatan dengan pemerintah lain "terkait penindasan transnasional,” tambahnya.
Sementara Chanatip mengatakan: "Pemerintah Thailand harus menggunakan keanggotaannya sebagai kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam meningkatkan hak-hak pengungsi dan pencari suaka, baik di Thailand maupun di seluruh kawasan.”