Sedikitnya 11 pangeran dan 38 mantan menteri dan pengusaha ternama di Saudi ditahan di berbagai tempat di ibukota, Riyadh. Gelombang penangkapan ini dilakukan sebagai bagian dari kampanye terbaru untuk membasmi korupsi. Penangkapan dilakukan tak lama setelah Raja Salman mengumumkan terbentuknya komite anti-korupsi, yang dipimpin putranya, Putra Mahkota Mohammed.

Komite anti-korupsi mengantongi kekuasaan besar, diantaranya mengeluarkan perintah penangkapan, pembekuan aset serta perintah pencekalan. Putra Mahkota Arab Saudi pernah berikrar di hadapan para pengimpor minyak penting dunia, bahwa ia akan membasmi korupsi di Saudi. MBS dianggap sebagai motor penggerak di balik upaya untuk merubah citra ultra-konservatif yang dimiliki Arab Saudi.

Salah satu yang ditahan adalah, Pangeran Alwaleed bin Talal. Dia adalah milyuner dan salah satu pengusaha terkaya Saudi yang memiliki saham di sejumlah perusahaan milik Barat seperti Twitter, Apple, perusahaan media milik Rupert Murdoch, Citigroup, hotel the Four Seasons and perusahaan layanan berkendara, Lyft. Pangeran Alwaleed juga dikenal sebagai anggota istana yang paling blak-blakan.

Ibrahim al-Assaf, tokoh penting lainnya yang turut terseret dalam gelombang penahanan. Ia dulunya adalah mantan menteri keuangan dan anggota komisaris perusahaan minyak nasional, Aramco. Al-Assaf ditahan atas tuduhan melakukan penggelapan dana dalam proyek perluasan Masjidil Haram dan memanfaatkan jabatannya untuk meraih informasi internal dalam upaya membeli sejumlah tanah.

Pangeran Turki bin Abdullah, mantan gubernur Riyadh juga ditahan atas tuduhan kasus korupsi proyek Metro Riyadh. Tokoh lainnya yakni mantan kepala istana, Khaled al-Tuwaijri dan Waleed Ibrahim, pemimpin grup MBC, perusahaan media swasta terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Total ada 11 pangeran, 4 menteri, belasan mantan menteri serta 3 pejabat senior yang ditahan dalam operasi tersebut.

Pada waktu yang sama, Raja Salman juga menyingkirkan pangeran yang bertanggung jawab atas Garda Nasional. Hal ini dilakukan menyusul mundurnya sekutu terdekat Saudi, perdana menteri Lebanon, Saad Hariri. Perkembangan terakhir ini menggoyahkan Arab Saudi dan Timur Tengah, ketika konflik regional semakin besar mengepung kerajaan. (Aasim Saleem/ts)

Dulu, anak perempuan Arab Saudi tidak bisa bersekolah seperti murid-murid sekolah di Riyadh. Penerimaan murid di sekolah pertama untuk perempuan, Dar Al Hanan, baru dimulai 1955. Sementara Riyadh College of Education, yang jadi institusi pendidikan tinggi untuk perempuan, baru dibuka 1970.

Baru di awal abad ke-21, perempuan bisa mendapat kartu identitas. Padahal kartu itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan siapa mereka, misalnya dalam cekcok soal warisan atau masalah properti. Kartu identitas hanya dikeluarkan dengan dengan izin dan diberikan kepada muhrim. Baru tahun 2006 perempuan bisa mendapatkannya tanpa izin muhrim. 2013 semua perempuan harus punya kartu identitas.

Walaupun 2005 sudah dilarang, kontrak pernikahan tetap disetujui antara calon suami dan ayah pengantin perempuan, bukan oleh perempuan itu sendiri.

Tahun 2009, King Abdullah menunjuk menteri perempuan pertama. Noura al-Fayez jadi wakil menteri pendidikan untuk masalah perempuan.

2012 pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya setuju untuk mengizinkan atlit perempuan berkompetisi dalam Olimpiade dengan ikut tim nasional. Salah satunya Sarah Attar, yang ikut nomor lari 800 meter di London dengan mengenakan jilbab. Sebelum Olimpiade dimulai ada spekulasi bahwa tim Arab Saudi mungkin akan dilarang ikut, jika mendiskriminasi perempuan dari keikutsertaan dalam Olimpiade.

Inilah saatnya perempuan untuk pertama kalinya diizinkan naik sepeda dan sepeda motor. Tapi hanya di area rekreasi, dan dengan mengenakan nikab dan dengan kehadiran muhrim.

Februari 2013, King Abdullah untuk pertama kalinya mengambil sumpah perempuan untuk jadi anggota Syura, atau dewan konsultatif Arab Saudi. Ketika itu 30 perempuan diambil sumpahnya. Ini membuka jalan bagi perempuan untuk mendapat posisi lebih tinggi di pemerintahan.

Dalam pemilihan tingkat daerah di tahun 2015, perempuan bisa memberikan suara, dan mencalonkan diri untuk dipilih. Sebagai perbandingan: Selandia Baru adalah negara pertama, di mana perempuan bisa dipilih. Jerman melakukannya tahun 1919. Dalam pemilu 2015 di Arab Saudi, 20 perempuan terpilih untuk berbagai posisi di pemerintahan daerah, di negara yang monarki absolut.

Februari 2017, untuk pertama kalinya bursa efek Arab Saudi mengangkat kepala perempuan dalam sejarahnya. Namanya Sarah Al Suhaimi.

September 26, 2017, Arab Saudi mengumumkan bahwa perempuan akan segera diizinkan untuk mengemudi mobil. Mulai Juni 2018, perempuan tidak akan perlu lagi izin dari muhrim untuk mendapat surat izin mengemudi. Dan muhrim juga tidak harus ada di mobil jika mereka mengemudi.

29 Oktober 2017, Badan Olah Raga mengumumkan perempuan akan boleh menonton di stadion olah raga. Tiga stadion yang selama ini hanya untuk pria, juga akan terbuka untuk perempuan mulai 2018.

Hukum baru dirancang untuk lindungi perempuan saat pernikahan berakhir tanpa sepengetahuan mereka. Perempuan dapat cek status pernikahannya online atau dapat fotokopi surat tanda cerai dari pengadilan. Hukum ini tak sepenuhnya lindungi perempuan karena cerai hanya dapat diajukan dalam kasus terbatas dengan persetujuan suami atau jika suami lakukan tindak kekerasan. (Penulis: Carla Bleiker, ml/hp)

Popularitas Presiden Hassan Rouhani menguat sejak Donald Trump berkuasa di Gedung Putih. Saat ini Iran fokus memanen sebanyak mungkin keuntungan dari perjanjian nuklir dan menjaga pengaruhnya di kawasan yang kian meluas. Konsensus itu ikut menjaga stabilitas politik di Teheran.

Kelonggaran embargo ekonomi membuahkan lonjakan pertumbuhan di sejumlah sektor kunci. Dana Moneter Internasional memperkirakan nilai Produk Domestik Brutto Iran akan meroket dari 23,3 miliar menjadi 427,7 milliar Dollar AS pada 2017. Setelah banjir investasi di Cina, pekan ini giliran Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang dan membawa kontrak energi senilai 30 miliar Dollar AS.

Di panggung Diplomasi Teheran pun rajin menebar pesona. Eropa kini mendukung Iran mempertahankan perjanjian nuklir yang ingin dipreteli oleh Presiden AS Donald Trump. Agresi Gedung Putih juga mendorong Rusia dan Cina memperkuat dukungannya atas rejim di Teheran.

Embargo Arab Saudi dan tiga negara Arab lain hingga kini urung memaksa Qatar memutus pertalian dengan Iran. Malah sebaliknya. Di balik krisis tersebut Doha juga membidik peluang bisnis dengan berekspansi dan menebar investasi. Qatar Airways misalnya membeli Cathay Pacific dan menggandakan kapasitas layanan logistik.

Kedua negara adidaya Islam di Timur Tengah itu tidak hanya merangkai aliansi buat memukul kekuatan Kurdi di Irak dan Suriah, tapi juga bahu membahu menggembosi pengaruh Arab Saudi. Ketika krisis Qatar mulai meruncing, Presiden Recep Tayyip Erdogan buru-buru berikrar dukungan pada Doha. Baru-baru ini ketiga negara berupaya mengakali embargo dengan membangun koridor logistik.

Stabilitas keamanan di Irak saat ini nyaris sepenuhnya bergantung pada Iran. Ketika etnis Kurdi menyatakan kemerdekaan di wilayah utara, adalah milisi Syiah dukungan Iran yang membantu pasukan Irak meredam pemberontakan. AS sempat mendesak Irak agar mengusir milisi tersebut. Tapi Baghdad menolak.

Pengaruh Teheran pekat menyelebungi Libanon, terutama sejak penarikan mundur pasukan Suriah 2005 silam. Saat ini lingkar kekuasaan di Beirut tidak berdaya menghadapi Hizbullah yang dibekingi Iran. Buat memecah kebuntuan, Perdana Menteri Hariri mengundurkan diri atas desakan Riyadh. Langkah itu juga diduga buat memancing konflik antara Israel dan Hizbullah.

Perang saudara yang dikobarkan milisi Houthi di Yaman dengan uluran tangan Teheran menempatkan Arab Saudi dalam posisi pelik. Sejauh ini kampanye militer Riyadh tidak hanya gagal menghancurkan kekuatan milisi Syiah itu, tetapi malah membuahkan hujan kritik dunia internasional karena memicu bencana kemanusiaan.

Presiden Suriah Bashar Assad kian kokoh berkat dukungan militer Rusia dan Iran. Kekuasaan Damaskus saat ini melebar lewat Palmayra hingga ke Raqqa. Takluknya ISIS membuka vakum kekuasaan yang dimanfaatkan oleh serdadu pemerintah buat merebut kembali teritori yang hilang. Bahkan Eropa perlahan harus mengakui, perang saudara ini tidak akan menamatkan riwayat rejim Assad.

Saat tersudut, penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman mengintip peluang lewat Presiden AS Donald Trump. Ketika Trump berikrar bakal mengambil kebijakan garis keras terhadap Teheran, Riyadh menimpali dengan konfrontasi. AS saat ini adalah satu-satunya sekutu Saudi yang bisa mengganyang pengaruh Iran. Ironisnya kelemahan terbesar pada rencana Arab Saudi adalah Trump sendiri.

Hubungan Iran dan Arab Saudi baru tumbuh sejak kekuasaan Syah Reza Pahlevi dan Raja Khalid. Kedua negara sebelumnya sering direcoki rasa saling curiga, antara lain karena tindakan Riyadh menutup tempat-tempat ziarah kaum Syiah di Mekkah dan Madinah. Perseteruan yang awalnya berbasis agama itu berubah menjadi politis seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah dan Revolusi Islam 1979.

Raja Khalid sempat melayangkan ucapan selamat kepada Ayatollah Khomeini atas keberhasilan Revolusi Islam 1979. Tapi hubungan kedua negara memburuk menyusul perang Iran-Irak dan kisruh Haji 1987. Puncaknya, Riyadh memutuskan hubungan pada 1987, ketika Khomeini mengecam penguasa Saudi sebagai "Wahabi yang tidak berperikemanusiaan, ibarat belati yang menusuk jantung kaum Muslim dari belakang."

Saat berkobar perang Iran-Irak, Arab Saudi sejak dini menyatakan dukungan terhadap rejim Saddam Hussein di Baghdad. Riyadh memberikan dana sumbangan sebesar 25 milyar US Dollar dan mendesak negara-negara Teluk lain untuk ikut mengisi pundi perang buat Irak. Demi menanggung biaya perang, Arab Saudi menggenjot produksi minyak yang kemudian mengakibatkan runtuhnya harga minyak di pasar dunia.

Mengikuti ajakan Ayatollah Khomeini, jemaah Iran setiap tahun berdemonstrasi di Mekkah dan Madinah menentang Israel. Tradisi sejak 1981 itu tidak pernah diperkarakan, kecuali pada 1987, ketika polisi memblokade jalan menuju Masjid al-Haram. Akibat bentrokan, 402 jemaah Iran tewas dan 649 luka-luka. Setelah kedutaannya di Teheran diserbu massa, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Arab Saudi sejak awal menolak program nuklir Teheran. Sikap itu tidak berubah bahkan setelah tercapainya Perjanjian Nuklir di Vienna tahun 2015. Riyadh menilai kesepakatan tersebut "sangat berbahaya." Desakan kepada Iran untuk bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB juga disampaikan Saudi pada awal 2023.

Hubungan Iran dan Arab Saudi kembali menegang setelah kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman mengobarkan pemberontakan. Riyadh menuding Teheran mengompori perang bersaudara dan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan memasok senjata. Iran sebaliknya menuding Arab Saudi menghkhianati perannya sebagai mediator konflik dengan membombardir minoritas Houthi di utara Yaman.

Dukungan Iran atas rejim Bashar Assad di Suriah sejak lama dianggap duri dalam daging oleh Arab Saudi. Sejak 2011, Riyadh aktif memasok senjata buat oposisi Sunni di Suriah. Kerajaan di Riyadh juga menjadi yang pertama kali mengecam Assad seputar "tindakan represif pemerintahannya terhadap demonstrasi anti pemerintah," ujar Raja Abdullah saat itu.

Bencana memayungi ibadah Haji 2015 ketika lebih dari 400 jemaah Iran meninggal dunia di terowongan Mina akibat panik massa. Iran menuding pemerintah Arab Saudi ikut bertanggungjawab. Riyadh sebaliknya menyelipkan isu bahwa tragedi itu disebabkan jemaah haji Iran yang tak mau diatur. Kisruh memuncak saat pangeran Arab Saudi, Khalid bin Abdullah, mendesak agar Riyadh melarang masuk jemaah haji Iran.

Sehari setelah pergantian tahun Arab Saudi mengeksekusi mati 46 terpidana, antara lain Syeikh Nimr al-Nimr, seorang ulama yang aktif membela hak-hak minoritas Syiah yang kerap mengalami represi dan diskriminasi di Arab Saudi. Al-Nimr didakwa terlibat dalam terorisme. Sebagai reaksi Pemimpin Spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei melayangkan ancaman, bahwa Saudi akan mendapat "pembalasan tuhan."

Pada November 2017 Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengumumkan pengunduran diri dari Riyadh, Arab Saudi, dan menyalahkan Iran terkait kebuntuan politik di Beirut. Langkah itu diyakini bagian dari manuver Arab Saudi untuk memprovokasi perang antara Iran dan Hizbullah dengan Israel. Saudi dan Iran berebut pengaruh di Lebanon pasca penarikan mundur pasukan Suriah 2005 silam.

Menyusul mediasi Cina, pemerintah Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan dengan Ira pada Maret 2023. Kesepakatan tersebut disusul pembukaan kembali relasi dengan Suriah dan perundingan damai dengan pemberontak Houthi di Yaman. Sebelumnya, negara-negara Teluk juga sepakat mengakhiri perpecahan dengan Katar, sekutu dekat Iran di Teluk Persia.

Setelah orangtuanya bercerai, Putri Ameerah binti Aidan bin Nayef Al-Taweel Al-Otaibi dibesarkan ibu dan kakek-neneknya di Riyadh. Ia menikah dengan Pangeran Alwaleed Bin Talal, keponakan mantan Raja Arab Saudi, sekaligus saudara tiri Raja Arab Saudi saat ini Salman bin Abdulaziz al-Saud, almarhum Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Keduanya bercerai pada tahun 2013.

Harta melimpah tak membuat Putri Ameerah binti Aidan bin Nayef Al-Taweel Al-Otaibi sering berleha-leha. Putri Ameera pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Al Waleed bin Talal yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, seperti mengatasi kemiskinan, edukasi dan pemberdayaan pemuda dan perempuan. Perempuan kelahiran 1983 ini merupakan lulusan terbaik Universitas New Haven.

Selain terkenal gemar beramal dan membantu orang tidak mampu, Putri Ameerah juga disorot karena kenekatannya memerangi diskriminasi jender. Ia mendorong kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, misalnya menentang larangan bagi perempuan untuk menyetir kendaraan di Arab Saudi. Ia juga berjuang agar perempuan di negerinya tak lagi jadi warga kelas dua.

Putri Deena Aljuhani Abdulaziz merupakan istri Sultan bin Fahad bin Nasser bin Abdulaziz, keturunan mantan Raja Arab Saudi, Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Mereka dikaruniai tiga orang anak, seorang anak perempuan dan sepasang putra kembar. Juli 2016 lalu Condé Nast International mengumumkan Putri Deena Aljuhani Abdulaziz sebagai pemimpin editor majalah fesyen Vogue Arabia.

Putri Deena Aljuhani Abdulaziz diakui sebagai salah satu ikon fesyen dunia. Berteman dengan banyak desainer top, sosialita satu ini terkenal trendi. Jika banyak putri digambarkan berambut panjang, ia setia berambut pendek, melengkapi gayanya yang mengikuti perkembangan mode dunia. Kadang tampil dengan rok mini, lain waktu ia muncul dengan gaya musisi rock.

Banyak bergaul dengan desainer internasional, Putri Deena pun terjun ke dunia fesyen, dengan membuka butik internasional dengan merek dagang D’NA. Ia berujar: "Memang benar bahwa wilayah kami adalah konservatif karena lingkungannya, tetapi perempuan Arab tidak berbeda dari rekan-rekan mereka di seluruh dunia, bahwa kita ingin merasa diberdayakan dan terlihat cantik."

Majalah Vanity Fair mengungkap, Putri Maha binti Mohammed bin Ahmad al-Sudairi pada tahun 2009 habiskan Rp. 200-an milyar /hari kala belanja di Paris. 2012, sepupu Pangeran Alwaleed bin Talal ini dilaporkan menunggak tagihan US$ 7 juta di Hotel Shangri-La, dimana ia menginap 5 bulan dan menyewa 41 kamar. Ditambah lagi, utang dari butik-butik. Utang-utang itu akhirnya dilunasi Arab Saudi.

Sementara itu, media memberitakan putri Hassa pernah melarikan diri ke Paris tahun 2016, setelah diduga memerintahkan pengawalnya untuk membunuh seorang pelukis yang juga dekorator. Metro dan Newscrunch memberitakan,anak perempuan raja Salman itu marah, pelukis itu memotrtnya dengan ponsel di apartemennya. Ed: ap/yf