"Panglima perang" (warlord) adalah istilah yang umum digunakan pada tahun 1990-an terkait perang saudara di Liberia, Afghanistan, dan Somalia. Di masa itu, istilah ini digunakan untuk menggambarkan para pemimpin yang mengobarkan perang demi kepentingan pribadi, tanpa memedulikan kehancuran negara mereka. Laporan Perdamaian 2026 dari empat lembaga penelitian perdamaian dan konflik terkemuka di Jerman menyoroti kembalinya aktor semacam itu pada abad ke-21.

"Para panglima perang baru ini merusak tatanan internasional," ujar Conrad Schetter dari Bonn International Center for Conflict Studies saat meluncurkan laporan tersebut pada hari Senin (08/09) di Berlin bersama tiga institut lainnya. Para peneliti konflik tersebut mencantumkan beberapa nama, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Schetter mengkritik mereka dan sejumlah pihak lainnya melakukan hal yang pada dasarnya sama: "Menggunakan kekerasan militer adalah cara yang mereka pilih untuk kepentingan mereka. Dalam melakukan hal itu, mereka tidak peduli soal hukum internasional."

Ursula Schröder, dari Institute for Peace Research and Security Policy di Universitas Hamburg (IFSH), mengatakan, "Kami tidak ingin menyamaratakan apa pun, tetapi kami memang melihat adanya pola," katanya dengan merujuk pada Putin, Trump, Netanyahu, dan sejumlah penguasa lainnya.

Kekerasan sebagai 'instrumen politik yang lazim'

Para penulis Laporan Perdamaian tersebut mengatakan bahwa mereka mengidentifikasi pola dalam penerapan kekerasan yang kembali digunakan dan menjadi preferensi sebagai "instrumen politik yang wajar." Dengan melakukan hal tersebut, aktor-aktor ini juga berupaya "untuk membatasi kedaulatan politik negara-negara lain," demi kepentingan keuntungan dan perluasan kekuasaan.

Menurut studi tersebut, hal ini juga berlaku bagi beberapa negara Teluk, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. "Mereka terlibat dalam berbagai perang saudara, mulai dari Libya hingga Somalia," ungkap Schetter. Bagi mereka, ini juga tentang memajukan kepentingan geopolitik, strategis, atau ekonomi mereka.

Berkurangnya kerja sama dan bantuan kemanusiaan

Inilah alasan mengapa tema "panglima perang” begitu menonjol dalam studi ini, termasuk pada judulnya, jelas Nicole Deitelhoff dari Peace Research Institute Frankfurt (PRIF). Ia menyebut para aktor ini mempercepat runtuhnya tatanan internasional. Deitelhoff menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu contoh.

Deitelhoff mengatakan bahwa pemerintah Jerman dan negara-negara Eropa lainnya perlu lebih banyak terlibat untuk membalikkan tren ini. 

"Kami mendesak mereka untuk mencari mitra guna mempertahankan sistem yang berbasis aturan," ujarnya. Deitelhoff beserta para pakar lainnya menganggap bahwa pemotongan dana untuk kerja sama pembangunan dan bantuan kemanusiaan adalah langkah yang salah untuk mencapai tujuan ini. Pemotongan semacam itu justru memperkuat dinamika krisis, kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama.

Makin banyak kelaparan, penyakit, dan kejahatan

Menurut Laporan Perdamaian tersebut, konsekuensi riil dari tren "panglima perang” itu bersifat multidimensional, yaitu makin banyak krisis pangan dan kelaparan, atau penyebaran infeksi mematikan seperti yang saat ini terjadi pada virus Ebola. Selain itu, "pencabutan bantuan berjalan seiring dengan peningkatan signifikan dalam kriminalitas dan konflik bersenjata, misalnya di Haiti, Republik Demokratik Kongo, atau di Sudan Selatan."

Para peneliti konflik tersebut menyarankan agar Jerman harus membatalkan pemotongan anggaran kerja sama pembangunannya. Hal itu dapat menghadirkan kontras terhadap kesewenang-wenangan para panglima perang modern. Namun, mereka juga memperingkatkan, "Jika kerja sama pembangunan hanya berfungsi untuk mencegah migrasi atau mengamankan sumber bahan mentah, maka hal ia kehilangan makna sebagai sebuah kebijakan perdamaian."

Apakah Jerman menyia-nyiakan kepercayaan?

Keempat lembaga tersebut merekomendasikan jalur kerja sama pembangunan yang berbeda dalam laporan mereka, di mana fokus utamanya adalah inklusi, hak asasi manusia, dan pemeliharaan perdamaian, dengan kata lain kebijakan kooperatif. "Keuntungannya adalah hal ini memperkuat kepercayaan dalam kemitraan dan dalam tatanan internasional," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

Menurut Laporan Perdamaian tersebut, Jerman sebagian besar menyia-nyiakan kepercayaan ini. Deitelhoff menganggap kegagalan Berlin dalam pencalonan masa jabatan dua tahun di Dewan Keamanan PBB sebagai simbol dari hal ini. "Tentu saja hal itu juga disebabkan karena, dalam beberapa tahun terakhir, Jerman sering menghindar dari upaya memperjuangkan hukum internasional," ujarnya.

Komitmen Merz terhadap hukum internasional dipertanyakan

Deitelhoff menyinggung fakta bahwa Kanselir Jerman Friedrich Merz menghindari dengan tegas menyebut penculikan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan AS sebagai pelanggaran hukum internasional, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Sebaliknya, Merz mengatakan, "Klasifikasi hukum terkait intervensi AS ini sangatlah kompleks."

Ia juga menghindari komitmen yang tegas terhadap hukum internasional setelah serangan AS dan Israel ke Iran. Ini bukan waktu yang tepat untuk "menceramahi mitra dan sekutu kita," kata politikus asal partai Uni Demokratik Kristen (CDU) tersebut. Ketika kedua negara itu menggempur fasilitas nuklir Iran pada tahun 2025, Merz menyebutnya sebagai "pekerjaan kotor yang dilakukan Israel untuk kita semua."

Upaya baru untuk kontrol senjata yang lebih ketat?

Peneliti perdamaian Deitelhoff dengan tegas menyampaikan pelajaran yang harus dipetik Jerman dari kekalahannya dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. "Ini tentang memikirkan bagaimana Jerman dapat kembali meningkatkan citranya," kata Deitelhoff

Laporan Perdamaian itu berisi rekomendasi tentang bagaimana Berlin dapat mencapai hal ini. Di saat perlombaan senjata makin meningkat, fondasi untuk kontrol senjata yang andal harus dibangun. "Sebagai langkah-langkah membangun kepercayaan, hal tersebut merupakan persyaratan mutlak bagi pembangunan perdamaian," tulis laporan itu.

Artikel ini diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris

Diadaptasi oleh Algadri Muhmmad

Editor: Yuniman Farid