“Kalau mudik itu juga enggak cukup 10 juta. Mulai dari ongkos tol, bensin, biaya di perjalanan, sampai bagi-bagi ke keluarga,” kata Yeni Agustina, ibu rumah tangga asal Sleman, DI Yogyakarta.

Di tengah tradisi mudik yang kuat, keputusan tidak pulang masih terasa janggal. Namun bagi Yeni, ini soal menghitung ulang prioritas di tengah tekanan ekonomi. “Tahun ini kami lagi banyak kebutuhan, terutama untuk persiapan anak masuk sekolah dan juga untuk persiapan lahiran anak kedua,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya berasal dari meningkatnya kebutuhan, tetapi juga dari berkurangnya pendapatan bersih, “THR dan gaji itu turun secara bersamaan karena kena PPh 21. Potongannya cukup besar, bahkan bisa lebih dari 20%. Itu cukup menguras.”

Dalam kondisi seperti itu, mudik bukan lagi sekadar perjalanan emosional, tetapi keputusan ekonomi yang harus diperhitungkan secara rinci. “Kalau mudik, bukan cuma ongkos jalan. Ada hampers untuk keluarga besar, salam tempel, baju Lebaran, belum lagi biaya liburan di sana. Kalau kami paksakan, nanti yang nanggung ya kami sendiri. Bukan orang lain,” kata Yeni.

Data Kementerian Perhubungan RI menunjukkan bahwa tren ini bukan kasus tunggal. Setelah mencapai puncak pada 2024 dengan kisaran 162 hingga 193 juta pemudik, jumlahnya menurun menjadi sekitar 154,6 juta pada 2025, dan diproyeksikan kembali turun menjadi 143,9 juta pada 2026. 

Penurunan bertahap ini mengindikasikan bahwa keputusan seperti yang diambil Yeni bukan lagi kasus individual, melainkan bagian dari tren yang mulai meluas di masyarakat.

Tekanan sosial dan standar “sukses” di kampung halaman

“Pasti ada pertanyaan. Kenapa enggak mudik? Ini kan waktunya silaturahmi,” ungkap Yeni.

Bagi Yeni, itu bukan hanya soal ajakan pulang, tetapi juga soal ekspektasi yang menyertainya. Mudik tidak lagi sekadar pulang dan bertemu keluarga, tetapi sering kali membawa standar tertentu tentang keberhasilan di daerah rantau.

“Sekarang sudah dipengaruhi ekspektasi ekonomi. Memang ketemu keluarga, tapi di situ juga ada perbandingan (antar saudara), soal kesuksesan di perantauan,” ujarnya.

Menurutnya, ada anggapan tidak tertulis bahwa merantau identik dengan keberhasilan. “Ada yang mengira kalau sudah di rantau itu pasti sukses, tanpa melihat prosesnya seperti apa,” katanya.

Dalam situasi seperti itu, pertemuan keluarga bisa berubah menjadi ruang evaluasi sosial. “Senang sih tetap ketemu keluarga, tapi pasti ada perbandingan kualitas hidup antara satu dengan yang lain. Ada unsur ekonominya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ada tekanan ekonomi di perkotaan yang kadang tidak dapat dipahami oleh kolega di kampung halaman. 

Angka mudik merosot, apa yang terjadi dalam dua tahun terakhir?

Penurunan jumlah pemudik dalam dua tahun terakhir mencerminkan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga yang memengaruhi keputusan konsumsi, terutama di tengah tekanan daya beli dan ketidakpastian ekonomi.

Menurut Isnawati Hidayah, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), tren penurunan mudik berkaitan erat dengan pelemahan daya beli masyarakat. 

“Penurunan tren mudik tidak bisa dilepaskan dari pelemahan daya beli masyarakat. Ini bukan karena masyarakat tidak ingin bepergian, tetapi karena mereka harus beradaptasi dengan tekanan ekonomi,” ujarnya.

Indikasi tekanan tersebut juga terlihat dari sejumlah indikator makro. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi Indonesia, memang masih tumbuh, tetapi lajunya melambat dibandingkan periode pemulihan pascapandemi. 

Perlambatan ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi tetap berjalan, kemampuan belanja masyarakat tidak lagi sekuat sebelumnya.

Temuan ini sejalan dengan riset SMERU Research Institute pada 2025 yang menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah, khususnya menengah bawah, mengalami tekanan paling besar. Kenaikan biaya hidup, terutama pada komponen pangan dan pendidikan, tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pendapatan riil sehingga mempersempit ruang konsumsi rumah tangga.

“Rumah tangga cenderung melakukan penyesuaian konsumsi dengan mengurangi pengeluaran non-esensial dan memprioritaskan kebutuhan dasar,” tulis SMERU dalam salah satu laporan pemantauan kesejahteraan rumah tangga.

Dalam konteks ini, penurunan mudik dapat dipahami sebagai bagian dari penyesuaian tersebut. Sejumlah riset pasar juga menunjukkan kecenderungan “downtrading”, yaitu pergeseran konsumsi ke produk yang lebih terjangkau, disertai pengurangan pengeluaran untuk kebutuhan non-esensial seperti rekreasi dan perjalanan.

Efek domino dari turunnya jumlah pemudik

Penurunan tren mudik tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga mulai dirasakan di tingkat daerah. Berkurangnya mobilitas saat Lebaran ikut melemahkan perputaran ekonomi lokal, terutama di sektor informal.

Menurut Isnawati, mudik memiliki fungsi ekonomi yang lebih luas. “Mudik itu bukan hanya mobilitas sosial, tetapi juga penggerak ekonomi daerah. Ketika orang pulang, mereka membawa spending yang menghidupkan UMKM dan sektor informal,” ujarnya.

Namun, ketika jumlah pemudik menurun, dampaknya langsung terasa. “Kalau mudik menurun, maka sektor informal seperti pedagang kecil dan jasa lokal akan langsung terdampak karena peredaran uang berkurang,” tambahnya.

Isnawati menilai fenomena ini sebagai sinyal peringatan dini bagi pemerintah. “Ini adalah early warning bahwa ada tekanan nyata pada daya beli masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi domestik, dengan kontribusi sekitar 52–55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Artinya, setiap pelemahan daya beli masyarakat akan langsung berdampak pada kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Ia menekankan bahwa masyarakat menahan konsumsi karena tekanan ekonomi, sehingga kebijakan perlu dirancang hati-hati. Dalam konteks ini, ia menyoroti program pengadaan pangan skala besar seperti MBG. 

“Kebijakan yang mendorong pembelian dalam skala besar, seperti dalam program MBG, bisa memicu kenaikan harga di tingkat lokal, meningkatkan biaya distribusi, dan menekan pedagang kecil,” katanya.

Menurutnya, risiko saat ini berasal dari kombinasi kenaikan harga energi, inflasi pangan, dan ketidakpastian global. “Jika tidak dikelola dengan hati-hati, ini bisa semakin melemahkan daya beli, terutama bagi kelompok rentan dan kelas menengah,” ujarnya.

Di tengah ketidakpastian global, stabilitas konsumsi domestik dinilai menjadi kunci. “Kalau daya beli terus tertekan, maka dampaknya tidak hanya pada rumah tangga, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” pungkasnya.

Editor: Yuniman Farid