Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan. 

Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.

Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut. 

Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS). 

Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam. 

Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal. 

Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun. 

Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.

Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.

Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.

BRICS, dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2010. Pada 2024, aliansi ini diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Blok ini dirancang sebagai penyeimbang terhadap negara-negara maju dalam Group of Seven (G7) yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

Selain Indonesia, Thailand dan Malaysia juga tertarik bergabung dengan BRICS. Menurut Rahul Mishra, profesor di Universitas Jawaharlal Nehru, blok ini dapat membantu ekonomi digital Malaysia tumbuh lebih cepat melalui integrasi dengan pasar digital kuat dan praktik terbaik dari anggota lainnya. Thailand juga akan menarik investasi di sektor jasa, manufaktur, dan pertanian.

Indonesia menjadi anggota penuh ke-10 dalam kelompok internasional BRICS yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi berkembang pada hari Senin (06/01). Pengumuman ini disampaikan oleh Brasil, salah satu pendiri blok tersebut dan pemegang presidensi bergilir untuk tahun 2025. "Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS,” merujuk pada rilis pemerintah Brasil.

Pencapaian ini disebut menjadi peningkatan peran aktif Indonesia dalam tatanan global. BRICS dianggap jadi langkah strategis meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lain. Kemenlu menyebut BRICS menjadi wadah untuk memastikan suara dan aspirasi Global South terdengar dan terwakilkan dalam proses pengambilan keputusan global.

Kepada DW, pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menyatakan keanggotaan BRICS memberikan RI pengaruh global yang signifikan, terutama dengan potensi negara-negara seperti Rusia dan Cina, sambil menjaga hubungan baik dengan Barat. Keanggotaan ini membuka peluang di bidang ekonomi, politik, dan keamanan, meskipun akses ke pasar Eropa mungkin sulit. (mh/ha)