Pemilu Presiden yang akan berlangsung di AS 5 November mendatang juga berdampak pada negara lain, bukan AS saja. Kawasan di luar AS yang akan paling merasakan dampaknya adalah Timur Tengah. Sejak serangan teroris Hamas terhadap Israel 7 Oktober 2023, kawasan itu ibaratnya terperangkap spiral kekerasan. AS yang menjadi sekutu terdekat Israel punya pengaruh geopolitis paling besar atas perkembangan di kawasan itu.

Apakah Kamala Harrisdari Partai Demokrat yang akan menjadi presiden baru AS, atau Donald Trump dari Partai Republik akan kembali menjadi presiden, dampaknya besar bagi Timur Tengah.

Trump menyebut dirinya sebagai "presiden yang paling pro Israel dalam sejarah AS." Begitu pernyataannya dalam video yang diterbitkan dalam Plattform Truth Social.

Kenyataannya, sebagai presiden AS dia berhasil memenuhi keinginan Israel. Misalnya, 2018 Trump memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Negara lain, termasuk Jerman, tidak melakukannya karena situasi yang tidak jelas di Yerusalem timur dari segi hukum internasional.

Sejak Maret 2019 AS juga mengakui Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Suriah sebagai wilayah Israel. Tak lama setelahnya, menantu Trump, Jared Kushner yang menjadi utusan khusus, memperkenalkan rencana perdamaian, yang dinilai terlalu memihak Palestina.

Trump mengurangi sokongan atas organisasi PBB UNRWA yang memberikan sokongan bagi Palestina. Ia juga mempersulit masuknya orang-orang dari beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim. 2020, AS jadi penengah bagi Abraham Accords. Yaitu sejumlah perjanjian, di mana Israel menormalisasi hubungan diplomatis dengan beberapa negara Arab serta Afrika Utara, 70 tahun setelah negara Israel berdiri.

Apakah ini akan terus berlanjut jika Partai Republik menang pemilu? "Trump tentu akan terus mendekati Israel," demikian pendapat Peter Lintl, ahli Timur Tengah pada yayasan Stiftung Wissenschaft und Politik.

Yang bisa dipertimbangkan juga, semua rencana bagi berakhirnya perang bisa menguntungkan Israel. Pada saat bersamaan, Lintl juga menyinggung kembali peringatan dari Trump kepada PM Israel Benyamin Netanyahu. Ketika itu Trump mendesak agar perang Gaza segera diakhiri, karena Israel "akan kalah dalam pertarungan imej," mengingat banyak tersebarnya gambar-gambar kesengsaraan warga sipil di sana.

Jadi, "perang ini bisa jadi beban bagi Trump, oleh sebab itu dia akan melancarkan lebih banyak desakan terhadap Netanyahu, dibanding Biden dalam beberapa bulan terakhir," kata Lintl.

Langkah Harris terhadap Israel

Joe Biden berkali-kali berusaha namun gagal mencegah Netanyahu melancarkan serangan darat di Rafah, Jalur Gaza. Maret lalu, AS tidak memblokir dengan hak veto resolusi Dewan Keamanan PBB tentang gencatan senjata.

Julien Barnes-Dacey, Direktur Program Timur Tengah pada Tangki Pemikir European Council on Foreign Relations (ECFR) mengatakan, Biden punya alat untuk melancarkan tekanan, tetapi tidak ia gunakan.

"Pertanyaannya, apakah Kamala Harris akan memutuskan, bahwa saatnya sudah tiba bagi AS untuk menggunakan pengaruh politiknya terhadap Israel, dan mendesak negara itu untuk melakukan gencatan senjata? Apakah ia akan mengaitkan sokongan militer bagi Israel di masa depan dengan desakan gencatan senjata?" Demikian Barnes-Dacey. Namun menurutnya, Harris kemungkinan tidak akan mengadakan perubahan 180 derajat dari politik Biden.

Dalam pernyataan politiknya selama ini Harris bersikap moderat. Ia menyatakan, Israel berhak untuk membela diri, namun mengeluhkan "terlalu banyaknya" warga sipil yang tewas di Gaza. Dia menuntut deeskalasi dan gencatan senjata di Jalur Gaza dan Lebanon.

Pengamat Peter Lintl mengatakan, "Bagi Trump urusannya jelas. Dia tidak akan membuat jengkel pendukung Partai Republik dengan politik yang pro Israel." Bagi Harris situasinya berbeda, karena Partai Demokrat punya pendukung yang pro Israel, dan dia bisa kehilangan sokongan mereka.

Di lain pihak Harris juga punya pendukung yang sangat kritis terhadap Israel. Itu tentu situasi yang bisa membuat dia kehilangan peluang menang. "Oleh sebab itu dia masih belum menyatakan arah."

Upaya Biden untuk deeskalasi yang selama ini gagal bisa jadi masalah bagi Harris. Itu juga pendapat analis Mohammed Al-Satouhi yang tinggal di AS. "Saat konflik menyebar ke Lebanon di sebelah Utara, dan akibat ketegangan dengan Iran yang menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya perang, sokongan bagi Harris dari warga keturunan Arab dan Muslim menurun, terutama di Michigan," kata Al Satouhi.

Khawatir konfrontasi dengan Iran

Iran tidak mengambil posisi senral dalam bentrokan di Timur Tengah. Tahun ini Teheran tidak hanya menyerang Israel secara langsung, melainkan juga menyokong Hisbullah di Libanon dan Hamas di Jalur Gaza, serta milisi Huthi di Yaman. Program nuklir Iran juga jadi ancaman tambahan. Iran melanjutkan program nuklirnya, setelah Trump tahun 2018 keluar dari perjanjian JCPOA.

Waktu itu, strategi Trump sudah berupa tekanan maksimal terhadap Iran agar menghentikan aktivitas bermusuhan terhadap AS. Ia juga melancarkan sanksi ekonomi, dan 2020 dia memerintahkan serangan drone terarah untuk membunuh Jenderal ranking atas di militer Iran, Ghassem Soleimani.

"Kalau ingin memukul mundur Iran, orang haru menghantam dengan keras", begitu dikatakan calon wakil presiden Trump, J. D. Vance. Apakah jika Partai Republik menang pemilu, konfrontasi militer dengan Iran akan terjadi?

Pengamat Peter Lintl tidak yakin bahwa itu memang keinginan Trump. "Mungkin akan ada beberapa serangan udara, mungkin dia akan mendukung serangan militer dan operasi dinas rahasia Israel." Namun Lintl menduga, Trump tidak akan mengerahkan tentara AS.

Julien Barnes-Dacey dari ECFR juga berpendapat demikian. Trump kemungkinan juga akan memperkuat tekanan ekonomi. "Kali ini sanksi AS akan dilaksanakan lebih ketat, sehingga Iran tidak punya ruang lagi untuk melakukan bisnis minyak."

Kamala Harris sudah menyatakan, salah satu hal yang jadi prioritas politiknya adalah, "Iran tidak boleh mendapat kemampuan menjadi kekuatan nuklir di dunia". 2019 Harris menuntut dihidupkannya kembali perjanjian nuklir. Sejak saat itu, ia tidak pernah mengulang tuntutannya, tetapi dia juga tidak menyatakan bagaimana cara yang akan ia tempuh terhadap Iran.

Bagaimana cara mengikutsertakan Palestina?

Siapapun yang menang pemilu, harus mengikutsertakan Arab Saudi agar stabilitas di Timur Tengah bisa tercapai. Arab Saudi adalah tetangga Israel satu-satunya yang tidak mengakui negara Israel secara resmi.

Bagi Trump, kerajaan itu bisa jadi permata utama dalam Abraham Accords. Joe Biden juga berusaha intensif agar normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel bisa tercapai.

Jadi Trump dan Harris kemungkinan punya minat besar. Namun Arab Saudi sudah mengajukan syarat, yaitu langkah jelas untuk pembentukan negara Palestina harus terlaksana terlebih dahulu.

Partai Demokrat AS dengan tegas mendukung solusi dua negera dan mengutuk langkah pendirian pemukiman Yahudi di Tepi Barat Yordan yang melanggar hukum internasional. Di bawah Biden semua pemukim bahkan ditempatkan dalam daftar orang yang terkena sanksi.

Sebaliknya, Trump dari Partai Republik secara ideologis punya hubungan erat dengan pemerintahan Netanyahu yang religius serta berhaluan kanan, dan menolak solusi dua negara.

Artikel ini diadaptasi dari bahasa Jerman.