1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Trump ‘Blackmail’ soal Greenland, Apa Langkah Uni Eropa?

21 Januari 2026

Uni Eropa memiliki tiga opsi utama untuk merespons ‘blackmail’ atau ancaman ekonomi dari Trump. Jika mereka tidak mengambil langkah yang tepat, Trump bisa merasa semakin berani untuk mengambil alih Greenland.

Bendera AS dan UE berkibar di Côte d’Azur
‘Trade bazooka’ adalah istilah untuk kebijakan yang dipakai Eropa untuk menahan langkah ambisius AS di GreenlandFoto: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana mengenakan tarif perdagangan 10% terhadap delapan negara Eropa yang menentang aneksasi Greenland, para pejabat Uni Eropa(UE) mulai mempertimbangkan langkah-langkah respons.

Para pemimpin Eropa memiliki tiga opsi utama:

  1. Menggunakan "Trade Bazooka" atau senjata perdagangan, sebuah instrumen yang belum pernah digunakan sebelumnya, bahkan bisa membatasi akses pasar perusahaan AS di UE.
  2. Menerapkan tarif balasan.
  3. Menangguhkan kesepakatan perdagangan UE-AS, yang bahkan belum berlaku.

Para kepala negara dan pemerintahan UE akan bertemu dalam KTT pada Kamis mendatang (22/01) , sebuah pertemuan darurat untuk menyepakati strategi respons terhadap ancaman Trump.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan, "Eropa tidak akan diintimidasi." Kanselir Jerman Friedrich Merz menambahkan, "Kami tidak ingin sengketa perdagangan dengan AS."

Namun kenyataannya, sengketa itu memang terjadi. Setelah Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Finlandia menjadi target tarif Trump, negara-negara tersebut sebelumnya mengirim perwakilan militer ke Greenland. Langkah ini sebagai bentuk solidaritas dengan Denmark, yang sejak 1953 menganggap Greenland sebagai negara otonom dalam kerajaannya.

Trade Bazooka: Senjata berat ekonomi UE

Di Brussel saat ini, yang ramai dibicarakan adalah "Trade Bazooka", nama slang untuk undang-undang teknis UE yang disepakati pada 2023, secara resmi bernama EU Anti-Coercion Instrument (ACI).

Jika digunakan, ACI memungkinkan Komisi Eropa memberlakukan hambatan perdagangan yang luas terhadap negara manapun yang menjadi target, termasuk pembatasan akses pasar dan larangan investasi asing.

Presiden Prancis Emmanuel Macron ingin UE memanfaatkannya, tetapi beberapa pemimpin lain, seperti Perdana Menteri Italia Georgia Meloni, masih ragu.

"ACI memiliki banyak alat yang bisa berdampak jika diterapkan, seperti pengendalian pengadaan atau ekspor bahan penting untuk rantai pasok AS," kata Penny Naas, Wakil Presiden senior German Marshall Fund, kepada DW. "Namun, alat ini membutuhkan waktu untuk diterapkan."

ACI awalnya dibuat sebagai respons terhadap pemaksaan ekonomi Cina terhadap Lituania, negara pendukung kemerdekaan Taiwan dari Beijing. Instrumen ini sejatinya tidak dimaksudkan untuk digunakan terhadap sekutu dekat Eropa.

Ignacio García Bercero, mantan negosiator utama UE untuk kesepakatan perdagangan Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) yang gagal terealisasi di bawah pemerintahan Obama dan kemudian dibatalkan setelah Trump terpilih pada 2016, menilai dasar penggunaan ACI sudah terpenuhi.

"Apa yang terjadi sekarang dengan Greenland adalah kasus paling jelas dari pemaksaan," kata Bercero kepada DW. "Ini merupakan ancaman terhadap integritas teritorial negara anggota UE."

Sebagai wilayah Arktik, Greenland memiliki peluang ekonomi besar melalui penangkapan ikan hingga eksplorasi minyak, gas, dan energi terbarukan lepas pantaiFoto: Marko Djurica/REUTERS

Apakah €93 miliar cukup untuk menekan AS?

Salah satu hasil kemungkinan dari KTT UE pada Kamis (22/01) nanti adalah menghidupkan kembali paket tarif timbal balik terhadap produk AS senilai €93 miliar atau sekitar Rp1.82 kuadriliun.

Paket ini awalnya disepakati pada awal 2025 sebagai respons terhadap tarif Trump terhadap berbagai negara di dunia.

Beberapa pihak menilai respons ini akan terlihat lembek di mata Gedung Putih, tetapi Heather Grabbe, peneliti senior di Lembaga think tank Bruegel, meyakini tekanan terhadap ekonomi AS menjelang pemilu tengah periode bisa signifikan.

"Tarif ini dipilih untuk memberikan tekanan pada perusahaan yang bisa melobi Trump, misalnya produsen rokok Amerika," kata Grabbe di Brussels.

"Namun perang dagang timbal balik pada akhirnya juga merugikan Eropa, karena kami cukup berorientasi ekspor," tambahnya. "Banyak barang di AS juga naik harga karena kebijakan tarif Trump, yang akan memengaruhi kandidat Partai Republik menjelang pemilu tengah periode."

Dari tarif ke regulasi: Strategi Eropa terhadap AS

Opsi ketiga adalah mengikuti permintaan kelompok politik mainstream di Parlemen Eropa untuk membatalkan kesepakatan perdagangan 2025 dengan AS menyusul ancaman tarif atas Greenland.

Brussels dan Washington menandatangani kesepakatan pada musim panas 2025, di mana UE setuju menerima tarif 15% saat berdagang dengan AS, bukan 20% seperti yang diumumkan Trump pada apa yang ia sebut "Liberation Day". Sebagai imbalannya, UE sepakat menerapkan tarif nol terhadap AS, dan menunda paket €93 miliar yang sebelumnya direncanakan.

Saat itu, Alberto Alemanno, Profesor Hukum Uni Eropa di Hautes Études Commerciales (HEC) Paris, menyebutnya sebagai "penyerahan ekonomi" oleh UE.

Ia menegaskan bahwa UE kini bisa menekan AS di area yang paling sensitif.

"Pengaruh sebenarnya Eropa bukan dari menyaingi tarif Trump," kata Alemanno. "Pengaruh itu datang dari apa yang paling mengganggu pemerintahan Amerika: standar tinggi Eropa, perlindungan rakyat dan pasar kami, mulai dari perlindungan data, tata kelola akal imitasi (AI), hingga akuntabilitas korporasi global."

"Yang harus dilakukan Eropa adalah memperkuat penegakan aturan dan mengekspor standar regulasinya lebih agresif daripada sebelumnya," tambahnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Yuniman Farid

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait