Tokoh paling penting adalah presiden AS Donald Trump. Lewat keputusan kontroversial, Trump membatalkan sejumlah kesepakatan global terpenting, antara lain Kesepakatan Iklim Paris dan zona perdagangan bebas. Presiden AS ini akan jadi aktor utama paling penting yang menentukan kemana arah politik global saat ini dan di masa depan.

Sebagai tuan rumah KTT G20 di Hamburg, Kanselir Jerman Angela Merkel memainkan peranan sentral sebagai pengimbang politik Trump. Merkel saat ini memegang posisi kuat baik di tatanan Eropa maupun internasional. Dijuluki pemimpin "negara merdeka" global, Merkel diharapkan jadi aktor yang bisa menyelamatkan masa depan dunia.

Presiden Rusia, Vladimir Putin kini menjadi tokoh penting yang diperhitungkan di dalam G20 maupun di panggung politik internasional. Rusia jadi salah satu pemain utama dalam krisis Suriah, Kora Utara dan Ukraina. Pertemuan Putin-Trump akan jadi acara paling penting dalam KTT G20. Hubungan Rusia-AS saat ini pada posisi terburuk dalam dekade terakhir.

Presiden Cina, Xi Jinping berambisi meningkatkan peranan negaranya di tatanan politik dunia. Politik Trump yang memicu isolasi AS, dimanfaat untuk makin mencuatkan peranan XI dalam isu perlindungan iklim dan perdagangan bebas. Dominasi Cina di Asia dan Afrika kini juga makin kokoh. Menjelang KTT G20, Xi juga melakukan pendekatan "Panda" kepada kanselir Jerman, Merkel.

Posisi presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin kuat setelah menang referendum konstitusi. Turki kini bisa memainkan peranan menentukan, dalam mencari solusi berbagai konflik, antara lain dalam perang Suriah, perang melawan terorisme serta krisis pengungsi di Eropa. Erdogan kini memainkan kartunya dan menekan Uni Eropa serta Jerman yang dinilai memusuhi dia.

Presiden baru Perancis, Emmanuel Macron tiba-tiba jadi tokoh penting dalam pusaran politik Eropa dan dunia. Setelah hengkangnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit, Perancis kini memainkan peranan jadi mitra tandem terpenting bagi Jerman. Paling tidak, Macron ikut memainkan pernanan penting dan menentukan masa depan Uni Eropa dan juga dunia. (as/ml)

Kabar bohong kembali mengalami kebangkitan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada hakikatnya, berita palsu yang marak di media-media sosial saat ini tidak berbeda dengan propaganda hitam yang disebar buat memicu perang dan kebencian pada abad silam. Fenomena itu mengandalkan jumlah massa untuk membumikan sebuah kebohongan. Karena semakin banyak yang percaya, semakin nyata juga sebuah berita

Pada 1889 pengusaha AS William Hearst ingin agar AS mengobarkan perang terhadap Spanyol di Amerika Selatan. Untuk itu ia memanfaatkan surat kabarnya, Morning Journal, buat menyebar kabar bohong dan menyeret opini publik, antara lain tentang serdadu Spanyol yang menelanjangi perempuan AS. Hearst mengintip peluang bisnis. Karena sejak perang berkecamuk, oplah Morning Journal berlipat ganda

Awal September 1939, Adolf Hitler mengabarkan kepada parlemen Jerman bahwa militer Polandia telah "menembaki tentara Jerman pada pukul 05:45." Ia lalu bersumpah akan membalas dendam. Kebohongan yang memicu Perang Dunia II itu terungkap setelah ketahuan tentara Jerman sendiri yang membunuh pasukan perbatasan Polandia. Karena sejak 1938 Jerman sudah mempersiapkan pendudukan terhadap jirannya itu.

Kementerian Pertahanan AS mengabarkan bahwa kapal perang USS Maddox ditembaki kapal Vietnam Utara pada 2 dan 4 Agustus 1964. Insiden di Teluk Tonkin itu mendorong Kongres AS menerbitkan resolusi yang menjadi landasan hukum buat Presiden Lyndon B. Johnson untuk menyerang Vietnam. Tapi tahun 1995 bekas menhan AS, Robert McNamara, mengakui insiden tersebut adalah berita palsu.

Seorang remaja putri Kuwait, Nariyah, bersaksi di depan kongres AS pada 19.10.1990 tentang kebiadaban prajurit Irak yang membunuh puluhan balita. Kesaksian tersebut ikut menyulut Perang Teluk. Belakangan ketahuan Nariyah adalah putri duta besar Kuwait dan kesaksiannya merupakan bagian dari kampanye perusahaan iklan, Hill & Knowlton atas permintaan pemerintah Kuwait.

April 2000 pemerintah Bulgaria meneruskan laporan dinas rahasia Jerman tentang rencana pembersihan etnis ala Holocaust oleh Serbia terhadap etnis Albania dan Kosovo. Buktinya adalah citra udara dari lokasi kamp konsentrasi. Laporan tersebut menggerakkan NATO untuk melancarkan serangan udara terhadap Serbia. Rencana yang diberi kode "Operasi Tapal Besi" itu tidak pernah terbukti hingga kini.

Pada 5 Februari 2003 Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell, mengklaim memiliki bukti kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak pada sebuah sidang Dewan Keamanan PBB. Meski tak mendapat mandat PBB, Presiden AS George W. Bush, akhirnya tetap menginvasi Irak buat meruntuhkan rejim Saddam Hussein. Hingga kini senjata biologi dan kimia yang diklaim dimiliki Irak tidak pernah ditemukan.