Trump Kecam Dakwaan sebagai 'Penghinaan terhadap Negara'
5 April 2023
Trump mengaku tidak bersalah atas 34 dakwaan yang dijeratkan terhadap dirinya dalam sebuah sidang dramatis yang berlangsung di New York pada Selasa (04/04). Ia menjadi mantan presiden AS pertama yang didakwa pidana.
Foto: Timothy A. Clary/Pool Photo/AP/picture alliance
Iklan
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam dakwaan pidana terhadap dirinya sebagai "penghinaan terhadap negara.” Hal itu ia sampaikan dalam sambutan publik pertamanya pada Selasa (04/04), sejak didakwa atas pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno.
Beberapa jam sebelumnya, Trump mengaku tidak bersalah atas 34 dakwaan pidana yang dijeratkan terhadap dirinya dalam sebuah sidang dramatis yang berlangsung di New York.
"Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi di Amerika,” kata Trump di hadapan para pendukungnya di Mar-a-Lago, kediamannya di Florida selatan.
"Satu-satunya kejahatan yang saya lakukan adalah membela negara kita tanpa rasa takut dari orang-orang yang berusaha menghancurkannya … Ini adalah penghinaan bagi negara kita,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Presiden AS berusia 76 tahun itu juga menyebut bahwa jaksa-jaksa penuntut umum yang "kiri radikal” di seluruh negeri telah berupaya menjatuhkannya "dengan cara apa pun.”
Siapa pun yang berhasil duduk di Ruang Oval di Gedung Putih berhak untuk memutuskan - atau begitulah perkiraan mereka. Seberapa besar sebenarnya kekuasaan Presiden Amerika Serikat?
Foto: Klaus Aßmann
Apa Kata Konstitusi AS?
Seorang presiden dipilih untuk masa jabatan 4 tahun, dengan batas maksimum dua masa jabatan. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memegang kendali eksekutif federal yang mempekerjakan sekitar 4 juta orang (termasuk personel militer). Ia juga bertanggung jawab menerapkan undang-undang yang telah disetujui oleh Kongres dan menjabat sebagai diplomat tertinggi AS.
Foto: Klaus Aßmann
Berfungsi sebagai pemeriksa dan penyeimbang
Tiga cabang pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, adalah pembuat keputusan bersama yang saling membatasi kekuasaan. Presiden dapat memaafkan seseorang dan menunjuk hakim federal, tetapi butuh persetujuan Senat untuk mengonfirmasi keputusan ini. Presiden, dengan persetujuan Senat, juga dapat menunjuk anggota kabinet dan duta besar. Ini salah satu cara legislatif mengontrol eksekutif.
Foto: Klaus Aßmann
Kekuatan 'State of the Union'
Presiden diminta untuk secara berkala menginformasikan kongres tentang keadaan negara - persyaratan ini telah berkembang menjadi pidato tahunan "Negara Persatuan". Meski tidak dapat memperkenalkan RUU legislatif, presiden dapat mendiskusikan topik dan inisiatif yang ia inginkan. Ini adalah cara untuk menempatkan Kongres untuk bertindak di bawah tekanan publik.
Foto: Klaus Aßmann
Punya hak veto terhadap RUU
Presiden dapat memveto rancangan undang-undang dengan mengirimkannya kembali ke Kongres tanpa menandatanganinya. Tapi veto ini dapat dibatalkan dengan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres yakni di DPR dan Senat. Dan menurut Senat, hanya sekitar tujuh persen atau 111 dari 1.516 veto presiden yang berhasil diubah kembali.
Foto: Klaus Aßmann
Wilayah kekuasaan yang dinilai abu-abu
Konstitusi dan keputusan MA tidak sepenuhnya menentukan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki presiden. Ada satu ciri khas yang dikenal sebagai "veto saku" memungkinkan presiden untuk dengan mudah memasukkan RUU yang dikirim kepada mereka oleh Kongres "ke dalam saku," dan mencegahnya berlaku. Kongres tidak dapat membatalkan veto jenis ini. Trik ini telah digunakan lebih dari 1.000 kali.
Foto: Klaus Aßmann
Perintahnya berkekuatan hukum
Presiden dapat memerintahkan pegawai pemerintah untuk laksanakan tugas dengan cara dan untuk tujuan tertentu. Perintah eksekutif ini berkekuatan hukum; dan tidak butuh persetujuan lain. Tapi bukan berarti presiden bisa seenaknya. Pengadilan bisa membatalkan perintah itu, atau Kongres dapat memberlakukan UU yang menentangnya. Lagi pula, presiden selanjutnya juga bisa langsung mencabutnya.
Foto: Klaus Aßmann
Mengesampingkan Kongres
Presiden dapat merundingkan perjanjian dengan lembaga pemerintah lain, tetapi perjanjian ini perlu disetujui oleh mayoritas dua pertiga Senat. Presiden dapat melewati proses ini dengan mengeluarkan "perjanjian eksekutif" yang tidak memerlukan persetujuan Kongres. Ini berlaku selama Kongres tidak mengajukan keberatan atau mengesahkan undang-undang yang membatalkan perjanjian tersebut.
Foto: Klaus Aßmann
Mengontrol posisi pasukan militer
Presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata AS, tetapi pernyataan deklarasi perang ada di tangan Kongres. Presiden dapat melibatkan pasukan dalam konflik bersenjata tanpa persetujuan Kongres, namun aturan ini masih agak kabur. Misalnya, saat Kongres melihat keterlibatan AS dalam Perang Vietnam sebagai tindakan yang terlalu jauh, Kongres dapat membatasinya lewat UU.
Foto: Klaus Aßmann
Tidak punya kekuasaan tanpa batas
Jika seorang presiden menyalahgunakan jabatannya atau melakukan kejahatan, Dewan Perwakilan Rakyat dapat memulai proses pemakzulan. Ini telah terjadi tiga kali sepanjang sejarah Amerika, tetapi pada akhirnya tidak ada yang dihukum. Kongres memiliki kartu as di tanggannya karena mereka bertanggung jawab dalam menyetujui anggaran, dan dapat memotong arus kas negara. (ae/vlz)
Foto: Klaus Aßmann
9 foto1 | 9
Sejumlah dakwaan terhadap Trump
Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg mendakwa Trump telah merekayasa buku perusahaannya untuk menyembunyikan pembayaran yang dia atur kepada bintang porno bernama Stormy Daniels beberapa hari sebelum pemilu 2016, untuk menutupi dugaan hubungan seksual antara keduanya satu dekade sebelumnya.
Jaksa Bragg mengatakan bahwa Trump "berulang kali dan secara curang memalsukan catatan bisnis New York untuk menyembunyikan tindakan kriminal yang menyembunyikan informasi merusak dari masyarakat yang menjadi pemilih dalam pemilihan presiden 2016.”
Sebuah "pernyataan fakta” yang dirilis bersama dengan dakwaan pidana memuat rincian pembayaran uang tutup mulut kepada tiga orang, yaitu Stormy Daniels, seorang model Playboy bernama Karen McDougal, serta seorang mantan penjaga pintu Trump Tower yang mengaku memiliki cerita tentang seorang anak Trump di luar nikah.
Daniels dibayar US$130.000 oleh mantan pengacara Trump, Michael Cohen. Sementara McDougal dan si penjaga pintu masing-masing mendapat bayaran US$150.000 dan US$30.000 dari AMI, sebuah perusahaan penerbit tabloid bernama National Enquirer.
Iklan
Sidang pidana Trump
Hakim Juan Merchan mengatakan bahwa persidangan kemungkinan besar dimulai paling cepat pada Januari 2024, sebulan sebelum pemilihan pendahuluan presiden dimulai.
Meski begitu, pengacara Trump telah mengindikasikan bahwa mereka ingin persidangan diundur ke musim semi berikutnya.