Presiden AS Donald Trump menilai NATO "tidak ada" saat AS dan Israel menyerang Iran. Namun Sekjen NATO Mark Rutte menyebut mayoritas negara Eropa tetap memenuhi komitmennya.
Sekjen NATO, Mark Rutte (kiri), dijuluki sebagai “pembisik Trump” karena kemampuannya merayu Presiden AS tersebut.Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Iklan
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku "sangat kecewa" dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Rabu (08/04).
Keduanya bertemu di Gedung Putih untuk membahas perang AS-Israel dengan Iran, di mana sekutu NATO tidak terlibat secara aktif.
"NATO TIDAK ADA SAAT KAMI MEMBUTUHKAN MEREKA, DAN MEREKA JUGA TIDAK AKAN ADA JIKA KAMI MEMBUTUHKAN MEREKA LAGI,” tulis Trump di platform Truth Social tak lama setelah pertemuan.
Rutte, mantan perdana menteri Belanda yang kerap dijuluki "pembisik Trump" karena kemampuannya mengambil pendekatan personal terhadap sang presiden, kemudian mengungkap sebagian isi pembicaraan dalam wawancara dengan CNN.
"Ini adalah diskusi yang sangat terbuka dan terus terang, tapi juga diskusi antara dua sahabat," kata Rutte tentang pertemuan tertutup tersebut.
Pertemuan ini berlangsung sehari setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua minggu.
Spekulasi AS keluar dari NATO
Trump berulang kali menyebut NATO sebagai "macan kertas" dan mengancam akan menarik AS dari aliansi militer beranggotakan 32 negara di Eropa dan Amerika Utara itu.
Menjelang pertemuan, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengakui bahwa Trump kembali membahas kemungkinan keluar dari NATO.
"Saya kira ini akan dibahas presiden dalam beberapa jam ke depan bersama Sekjen Rutte," ujarnya kepada wartawan sebelum pertemuan berlangsung.
Menanggapi komentar Leavitt, pembawa acara CNN Jake Tapper kemudian bertanya kepada Rutte apakah Trump benar-benar menyatakan AS akan keluar dari NATO.
Rutte tidak menjawab secara langsung, tetapi menegaskan kekecewaan Trump terhadap sekutu-sekutunya.
"Perlu saya tegaskan, ia sangat kecewa terhadap banyak sekutu NATO, dan saya bisa memahami alasannya," kata Rutte.
"Namun di saat yang sama, saya juga menyampaikan bahwa mayoritas negara Eropa telah berkontribusi, baik dalam penyediaan pangkalan, logistik, izin lintasan udara, maupun memastikan mereka memenuhi komitmen," tambahnya.
Rutte juga menyinggung upaya Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang mengumpulkan 34 negara lain untuk mencari cara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran.
Iklan
Trump: NATO 'gagal' dalam ujian
Perang Iran semakin memperdalam ketegangan transatlantik di perang Rusia di Ukraina, pernyataan Trump sebelumnya soal keinginan menguasai Greenland, dan tekanan AS agar negara-negara Eropa meningkatkan belanja militer.
Rusia dan Ukraina: Kronik Perang yang Tidak Dideklarasikan
Akar konflik antara Rusia dan Ukraina sangat dalam. Semuanya diyakini bermuara pada keengganan Rusia untuk menerima kemerdekaan Ukraina.
Foto: Maxar Technologies via REUTERS
Berkaitan, tetapi tak sama
Ketegangan antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah sejak Abad Pertengahan. Kedua negara memiliki akar yang sama, pembentukan negara-negara Slavia Timur. Inilah sebabnya mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut kedua negara itu sebagai "satu orang". Namun, sebenarnya jalan kedua negara telah terbagi selama berabad-abad, sehingga memunculkan dua bahasa dan budaya — erat, tapi cukup berbeda.
Foto: AP /picture alliance
1990-an, Rusia melepaskan Ukraina
Ukraina, Rusia, dan Belarus menandatangani perjanjian yang secara efektif membubarkan Uni Soviet pada Desember 1991. Moskow sangat ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan itu dan melihat Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) yang baru dibentuk sebagai alat untuk melakukannya. Sementara Rusia dan Belarus membentuk aliansi yang erat, Ukraina semakin berpaling ke Barat.
Foto: Sergei Kharpukhin/AP Photo/picture alliance
Sebuah perjanjian besar
Pada tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership, yang juga dikenal sebagai "Perjanjian Besar". Dengan perjanjian ini, Moskow mengakui perbatasan resmi Ukraina, termasuk semenanjung Krimea,kawasan hunian bagi mayoritas etnis-Rusia di Ukraina.
Krisis diplomatik besar pertama antara kedua belah pihak terjadi, saat Vladimir Putin jadi Presiden Rusia masa jabatan pertama. Pada musim gugur 2003, Rusia secara tak terduga mulai membangun bendungan di Selat Kerch dekat Pulau Tuzla Ukraina. Kiev melihat ini sebagai upaya Moskow untuk menetapkan ulang perbatasan nasional. Konflik diselesaikan usai kedua presiden bertemu.
Foto: Kremlin Pool Photo/Sputnik/AP Photo/picture alliance
Revolusi Oranye
Ketegangan meningkat selama pemilihan presiden 2004 di Ukraina, dengan Moskow menyuarakan dukungannya di belakang kandidat pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Namun, pemilihan itu dinilai curang. Akibatnya massa melakukan Revolusi Oranye atau demonstrasi besar-besaran selama 10 hari dan mendesak diadakannya pemilihan presiden ulang.
Foto: Sergey Dolzhenko/dpa/picture alliance
Dorongan bergabung dengan NATO
Pada tahun 2008, Presiden AS saat itu George W. Bush mendorong Ukraina dan Georgia untuk memulai proses bergabung dengan NATO, meskipun ada protes dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Jerman dan Prancis kemudian menggagalkan rencana Bush. Pada pertemuan puncak NATO di Bucharest, Rumania, akses dibahas, tetapi tidak ada tenggat waktu untuk memulai proses keanggotaan.
Foto: John Thys/AFP/Getty Images
Tekanan ekonomi dari Moskow
Pendekatan ke NATO tidak mulus, Ukraina melakukan upaya lain untuk meningkatkan hubungannya dengan Barat. Namun, musim panas 2013, beberapa bulan sebelum penandatanganan perjanjian asosiasi tersebut, Moskow memberikan tekanan ekonomi besar-besaran pada Kiev, yang memaksa pemerintah Presiden Yanukovych saat itu membekukan perjanjian. Aksi protes marak dan Yanukovych kabur ke Rusia.
Foto: DW
Aneksasi Krimea menandai titik balik
Saat kekuasaan di Kiev kosong, Kremlin mencaplok Krimea pada Maret 2014, menandai awal dari perang yang tidak dideklarasikan antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, pasukan paramiliter Rusia mulai memobilisasi pemberontakan di Donbas, Ukraina timur, dan melembagakan "Republik Rakyat" di Donetsk dan Luhansk. Setelah pilpres Mei 2014, Ukraina melancarkan serangan militer besar-besaran.
Gesekan di Donbass terus berlanjut. Pada awal 2015, separatis melakukan serangan sekali lagi. Kiev menuding pasukan Rusia terlibat, tetapi Moskow membantahnya. Pasukan Ukraina menderita kekalahan kedua, kali ini di dekat kota Debaltseve. Mediasi Barat menghasilkan Protokol Minsk, sebuah kesepakatan dasar bagi upaya perdamaian, yang tetap belum tercapai hingga sekarang.
Foto: Kisileva Svetlana/ABACA/picture alliance
Upaya terakhir di tahun 2019
KTT Normandia di Paris pada Desember 2019 adalah pertemuan langsung terakhir kalinya antara Rusia dan Ukraina. Presiden Vladimir Putin tidak tertarik untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy. Rusia menyerukan pengakuan internasional atas Krimea sebagai bagian dari wilayahnya, menuntut diakhirinya tawaran keanggotaan NATO bagi Ukraina dan penghentian pengiriman senjata ke sana. (ha/as)
Foto: Jacques Witt/Maxppp/dpa/picture alliance
10 foto1 | 10
Dalam pernyataan yang dibacakan Leavitt sebelum pertemuan, Trump mengatakan negara-negara NATO "telah diuji dan mereka gagal."
Rutte mengakui bahwa "sebagian" memang gagal, tetapi menegaskan "mayoritas besar negara Eropa" tetap memenuhi kewajiban mereka dalam NATO.
"Apa yang dilakukan AS terhadap Iran bisa terjadi karena begitu banyak negara Eropa memenuhi komitmen tersebut," kata Rutte. "Tidak semuanya, dan saya sepenuhnya memahami kekecewaannya, tapi situasinya tidak sesederhana itu."
Seorang juru bicara NATO mengatakan di X: "Sekretaris jenderal menegaskan pentingnya sekutu untuk terus meningkatkan kontribusi guna memperkuat aliansi yang lebih adil."
Meski demikian, situasi di lapangan masih belum sepenuhnya mereda. Serangan dilaporkan masih terjadi di Iran, Israel, dan kawasan Teluk tak lama setelah pengumuman gencatan senjata. Sementara itu, Israel menyatakan dukungan terhadap kesepakatan tersebut, tetapi mengatakan bahwa konflik dengan kelompok Hizbullah di Lebanon tidak termasuk dalam perjanjian.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris
