Lebih dari 500 pegawai Voice of America (VOA) terancam PHK setelah perintah Trump memangkas dana dan operasi lembaga penyiaran internasional AS. Hakim federal menilai langkah ini bermasalah secara hukum.
Presiden Donald Trump baru-baru ini memecat ratusan pegawai VOA, dengan gelombang pemangkasan yang masih akan berlanjut usai putusan pengadilan bandingFoto: Annabelle Gordon/Sipa USA/picture alliance
Iklan
Lebih dari 500 pegawai di lembaga penyiaran internasional Amerika Serikat yang membawahi Voice of America (VOA) dan media lain dengan dana pemerintah akan terkena pemutusan kerja. Hal ini diumumkan langsung oleh pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump.
Kari Lake, penjabat CEO United States Agency for Global Media (USAGM), pada Sabtu (30/8) menyampaikan lewat media sosial X bahwa lembaga tersebut sedang melakukan pengurangan pegawai tetap berskala besar.
"USAGM telah memulai apa yang dikenal sebagai reduction in force (RIF) terhadap sejumlah besar pegawai federal penuh waktu,” tulis Lake dalam pernyataan tertanggal 29 Agustus 2025. "Saya berencana melanjutkan langkah-langkah tambahan dalam beberapa bulan ke depan untuk memperbaiki lembaga yang sangat bermasalah ini, sekaligus memastikan suara Amerika tetap terdengar di luar negeri di tempat yang paling penting.”
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Langkah ini dilakukan meski seorang hakim federal sebelumnya memutuskan bahwa Lake tidak bisa memecat Michael Abramowitz dari posisi direktur VOA, karena pemecatan itu dianggap jelas bertentangan dengan hukum.
Hakim Distrik AS Royce Lamberth juga memutuskan bahwa pemerintahan Trump belum menunjukkan kepatuhan terhadap perintah pengadilan untuk mengembalikan operasi VOA seperti semula. Pada Senin, hakim memberi "satu kesempatan terakhir, sebelum sidang penghinaan pengadilan” untuk mematuhi aturan, dan memerintahkan Lake hadir dalam pemeriksaan hukum paling lambat 15 September.
Sekelompok pegawai lembaga yang menggugat rencana pembubaran VOA mengecam langkah terbaru Lake. "Kami menganggap serangan Lake terhadap lembaga ini sangat menjijikkan,” kata mereka dalam pernyataan. "Kami menantikan pemeriksaannya nanti untuk mengetahui apakah rencananya membongkar VOA benar-benar melalui proses ketat yang diwajibkan Kongres.”
Kembali Berkuasa, Trump Bikin Kebijakan Baru yang Kontroversial
Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.
Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Deportasi migran ilegal
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.
Foto: Isaac Guzman/AFP
AS mundur dari Perjanjian Paris
Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.
Foto: JIM WATSON/AFP
Hengkang dari WHO
Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.
Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Ganti nama Teluk Amerika
Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).
Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Rencana setop hibah dan pinjaman federal
Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.
Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images
Larang atlet transgender di olahraga perempuan
Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.
Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP
Pembekuan dana USAID ke 130 negara
Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.
Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance
Satgas DOGE untuk efisiensi
Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.
Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP
Keinginan AS ambil alih Gaza
Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.
Foto: Khalil Ramzi/REUTERS
Kenaikan tarif impor baja dan alumunium
Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.
Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia
10 foto1 | 10
Pemerintahan Trump mengincar media
Sejak Januari, ketika Trump kembali menjabat, ia langsung memerintahkan pemangkasan besar-besaran. Dana federal untuk Voice of America ditarik, dan operasionalnya dipangkas sampai batas minimum yang masih diperbolehkan Kongres.
Iklan
Gelombang PHK terbaru ini, yang akan memengaruhi 532 pegawai, disebut sebagai bagian dari upaya menjalankan instruksi Trump "untuk memangkas birokrasi federal, meningkatkan layanan lembaga, dan menghemat lebih banyak uang rakyat.”
VOA dan jaringan penyiaran lain di bawah USAGM sendiri sudah ada sejak era Perang Dingin. Mereka menjadi alat bagi pemerintah AS untuk memperluas pengaruh sekaligus menentang otoritarianisme di berbagai belahan dunia.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
Editor: Rahka Susanto