Trump Pecat Pejabat Keamanan Pemilu AS Lewat Twitter
18 November 2020
Donald Trump memecat Direktur CISA, sebuah badan federal yang bertugas mengamankan pemilu AS. Badan tersebut sebelumnya menolak klaim tidak berdasar dari Trump ihwal kecurangan pemilu yang meluas.
Iklan
Melalui sebuah cuitan Twitter pada Selasa (17/11), Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemecatan Chris Krebs, yang merupakan Direktur Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Keamanan (CISA) di negara itu.
Dalam serangkaian cuitan di akun Twitternya, Trump mengatakan bahwa pernyataan Krebs yang menyebut pemilu AS baru-baru ini adalah yang “paling aman” adalah pernyataan yang “sangat tidak akurat.”
CISA dan pejabat pemilu negara bagian pada pekan lalu merilis pernyataan yang mengatakan bahwa “tidak ada bukti” surat suara atau mesin pemungutan suara diubah-ubah, seraya menambahkan bahwa pemilu 2020 adalah yang “paling aman” dalam sejarah AS.
Iklan
‘Merasa terhormat bisa melayani’
Krebs mengonfirmasi pemecatannya lewat cuitan di akun Twitter pribadinya. “[Saya] merasa terhormat bisa melayani. Kami melakukan hal yang benar,” tulisnya. Dia juga mengubah deskripsi biografinya di Twitter menjadi “Direktur Pertama @CISAgov (mantan).”
Menurut laporan media-media lokal, Krebs dikabarkan mengetahui pemecatan dirinya dari cuitan Trump di Twitter. Mark Warner yang merupakan Wakil Ketua Komite Intelijen Senat di AS menyuarakan dukungan untuk Krebs setelah berita pemecatannya beredar.
“Chris Krebs adalah seorang pegawai negeri yang luar biasa dan merupakan sosok yang tepat seperti yang diinginkan warga Amerika untuk melindungi keamanan pemilu kita. Ini menunjukkan bahwa presiden memilih untuk memecatnya hanya karena mengatakan yang sebenarnya,” kata Warner.
CISA adalah sebuah badan yang bertugas mengamankan mesin pemungutan suara dan penghitungan suara dari campur tangan asing dan domestik. CISA, yang berada di bawah Departemen Kemanan Dalam Negeri AS, didirikan oleh pemerintahan Trump pada 2018 lalu setelah tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.
Pemilu AS: Seberapa Besar Kekuasaan Presiden AS?
Siapa pun yang berhasil duduk di Ruang Oval di Gedung Putih berhak untuk memutuskan - atau begitulah perkiraan mereka. Seberapa besar sebenarnya kekuasaan Presiden Amerika Serikat?
Foto: Klaus Aßmann
Apa Kata Konstitusi AS?
Seorang presiden dipilih untuk masa jabatan 4 tahun, dengan batas maksimum dua masa jabatan. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memegang kendali eksekutif federal yang mempekerjakan sekitar 4 juta orang (termasuk personel militer). Ia juga bertanggung jawab menerapkan undang-undang yang telah disetujui oleh Kongres dan menjabat sebagai diplomat tertinggi AS.
Foto: Klaus Aßmann
Berfungsi sebagai pemeriksa dan penyeimbang
Tiga cabang pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, adalah pembuat keputusan bersama yang saling membatasi kekuasaan. Presiden dapat memaafkan seseorang dan menunjuk hakim federal, tetapi butuh persetujuan Senat untuk mengonfirmasi keputusan ini. Presiden, dengan persetujuan Senat, juga dapat menunjuk anggota kabinet dan duta besar. Ini salah satu cara legislatif mengontrol eksekutif.
Foto: Klaus Aßmann
Kekuatan 'State of the Union'
Presiden diminta untuk secara berkala menginformasikan kongres tentang keadaan negara - persyaratan ini telah berkembang menjadi pidato tahunan "Negara Persatuan". Meski tidak dapat memperkenalkan RUU legislatif, presiden dapat mendiskusikan topik dan inisiatif yang ia inginkan. Ini adalah cara untuk menempatkan Kongres untuk bertindak di bawah tekanan publik.
Foto: Klaus Aßmann
Punya hak veto terhadap RUU
Presiden dapat memveto rancangan undang-undang dengan mengirimkannya kembali ke Kongres tanpa menandatanganinya. Tapi veto ini dapat dibatalkan dengan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres yakni di DPR dan Senat. Dan menurut Senat, hanya sekitar tujuh persen atau 111 dari 1.516 veto presiden yang berhasil diubah kembali.
Foto: Klaus Aßmann
Wilayah kekuasaan yang dinilai abu-abu
Konstitusi dan keputusan MA tidak sepenuhnya menentukan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki presiden. Ada satu ciri khas yang dikenal sebagai "veto saku" memungkinkan presiden untuk dengan mudah memasukkan RUU yang dikirim kepada mereka oleh Kongres "ke dalam saku," dan mencegahnya berlaku. Kongres tidak dapat membatalkan veto jenis ini. Trik ini telah digunakan lebih dari 1.000 kali.
Foto: Klaus Aßmann
Perintahnya berkekuatan hukum
Presiden dapat memerintahkan pegawai pemerintah untuk laksanakan tugas dengan cara dan untuk tujuan tertentu. Perintah eksekutif ini berkekuatan hukum; dan tidak butuh persetujuan lain. Tapi bukan berarti presiden bisa seenaknya. Pengadilan bisa membatalkan perintah itu, atau Kongres dapat memberlakukan UU yang menentangnya. Lagi pula, presiden selanjutnya juga bisa langsung mencabutnya.
Foto: Klaus Aßmann
Mengesampingkan Kongres
Presiden dapat merundingkan perjanjian dengan lembaga pemerintah lain, tetapi perjanjian ini perlu disetujui oleh mayoritas dua pertiga Senat. Presiden dapat melewati proses ini dengan mengeluarkan "perjanjian eksekutif" yang tidak memerlukan persetujuan Kongres. Ini berlaku selama Kongres tidak mengajukan keberatan atau mengesahkan undang-undang yang membatalkan perjanjian tersebut.
Foto: Klaus Aßmann
Mengontrol posisi pasukan militer
Presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata AS, tetapi pernyataan deklarasi perang ada di tangan Kongres. Presiden dapat melibatkan pasukan dalam konflik bersenjata tanpa persetujuan Kongres, namun aturan ini masih agak kabur. Misalnya, saat Kongres melihat keterlibatan AS dalam Perang Vietnam sebagai tindakan yang terlalu jauh, Kongres dapat membatasinya lewat UU.
Foto: Klaus Aßmann
Tidak punya kekuasaan tanpa batas
Jika seorang presiden menyalahgunakan jabatannya atau melakukan kejahatan, Dewan Perwakilan Rakyat dapat memulai proses pemakzulan. Ini telah terjadi tiga kali sepanjang sejarah Amerika, tetapi pada akhirnya tidak ada yang dihukum. Kongres memiliki kartu as di tanggannya karena mereka bertanggung jawab dalam menyetujui anggaran, dan dapat memotong arus kas negara. (ae/vlz)
Foto: Klaus Aßmann
9 foto1 | 9
Pemecatan kedua di bulan ini
Krebs juga dilaporkan telah membuat marah Gedung Putih atas situs web yang dijalankan CISA yang disebut “Rumor Control”, karena membantah informasi yang salah tentang pemilu.
Dalam beberapa hari terakhir, situs web tersebut secara teratur melakukan pemeriksaan fakta atas klaim pemilu yang diunggah oleh Trump dan pendukungnya – yang sering kali berujung dengan penggunaan emoji sirine merah. Di hari pemilihan, Krebs juga meminta warga AS untuk “skeptis atas semua klaim sensasional dan tidak terverifikasi.”
Pemecatan terhadap Krebs merupakan pemecatan kedua melalui Twitter yang dilakukan Trump di bulan ini. Pekan lalu, Trump juga telah memecat Menteri Pertahanan Mark Esper dengan cara yang sama.
Sementara rival Trump yang diproyeksikan memenangkan pemilu, Joe Biden dan cawapresnya Kamala Harris belum berkomentar terhadap pemecatan Krebs.