Kesepakatannya dibuat ringkas, nyaris tak sampai dua halaman. Isinya cenderung mengambang: sebuah deklarasi niat baik seputar perdamaian, ruang dialog, serta kerja sama di bidang sains, seni, medis, dan perdagangan. Tidak ada rincian aksi yang konkret dalam dokumen yang dikenal luas sebagai Abraham Accords itu. Mengambil nama rasul yang diyakini oleh umat Kristen, Yahudi, dan Islam, perjanjian damai itu merupakan warisan periode pertama kepresidenan Donald Trump. Targetnya ambisius: menormalisasi hubungan luar negeri antara Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Muslim, terutama di Arab.

Kini, Trump kembali menabuh genderang. Dia secara terbuka mendesak negara-negara lain di Timur Tengah untuk ikut merapatkan barisan dalam gerbong Abraham Accords. Manuver ini menggelinding tepat di tengah krusialnya negosiasi yang sedang berjalan demi menyudahi perang Iran. Melalui takarir di platform miliknya, Truth Social, Trump tanpa ragu menyodorkan sederet nama mitra potensial baru: Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Yordania.

Ancang-ancang "koalisi global"?

Trump tak menampik adanya keraguan dari beberapa negara. Namun, dia buru-buru menegaskan bahwa "sebagian besar mereka seharusnya siap dan bersedia" demi mengesahkan kesepakatan dengan Iran sebagai sebuah "peristiwa yang jauh lebih historis." Dalam kalkulasi Trump, Arab Saudi dan Qatar mutlak harus bergerak gesit. Bagi yang enggan bergabung, Trump memberi label hitam sebagai negara yang "berniat buruk", dan sebabnya bakal didepak dari kesepakatan di masa depan.

Mengabaikan tensi yang mendidih dan permusuhan di Timur Tengah, Trump berkata betapa "kawasan ini akan bersatu, kuat, dan perkasa secara ekonomi—bahkan mungkin tak tertandingi di dunia," tulisnya.

Bahkan Iran, yang notabene musuh bebuyutan Israel, masuk dalam radar rencana Trump. Jika Teheran sudi meneken perjanjian dengan AS, Trump menganggapnya sebagai sebuah "kehormatan" untuk melebur Iran ke dalam apa yang dia sebut sebagai "koalisi global yang tiada tanding."

Melacak jejak Abraham Accords

Riwayat Kesepakatan Abraham bermula pada masa jabatan pertama Trump. Pada 2020, Washington sukses menjembatani rekonsiliasi bersejarah antara Tel Aviv dan beberapa ibu kota negara Arab. Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko, dan Sudan sepakat membuka lembaran baru dengan Israel. Tahun lalu, Kazakhstan—bekas republik Uni Soviet yang sebenarnya sudah punya ikatan diplomatik dengan Israel sejak 1992—ikut menandatangani pakta tersebut.

Bagi para penyokongnya, traktat ini adalah batu pijakan penting. Ia mengawali normalisasi antara Israel dan dunia Arab sejak perjanjian damai dengan Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994. Dampak instannya adalah gurita bisnis dan inisiatif regional yang kian subur. Hubungan Israel dan UEA, misalnya, melaju kencang lewat berbagai kesepakatan, termasuk program pertukaran jaringan sains pertanian selama lima tahun.

Dunia internasional sempat memuji langkah ini sebagai terobosan diplomatik yang brilian. Sebab, kesepakatan itu mendobrak pakem lama: bahwa normalisasi dengan Israel hanya bisa terjadi jika konflik Israel-Palestina tuntas lewat Solusi Dua Negara.

Namun, celah itulah yang dihantam kritik. Banyak pihak menilai kesepakatan ini abai terhadap inti masalah. Sentimen terbesar datang dari warga Palestina yang merasa posisinya kian terjepit dan dikhianati. Kesepakatan ini "merampas kartu as diplomasi Palestina di hadapan Israel," ujar Khaled Elgindy kepada IPG-Journal, media yang berafiliasi dengan partai SPD Jerman. Dampaknya fatal bagi masa depan Palestina: "Israel kehilangan insentif terakhirnya untuk mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina atau sekadar mengakui hak-hak mereka."

Menakar realitas ekspansi Trump

Di atas kertas, ambisi Trump memperluas cakupan kesepakatan ini dalam waktu dekat rasanya masih jauh panggang dari api. Riyadh, misalnya, tetap bergeming: normalisasi hubungan dengan Israel hanya akan terjadi jika ada langkah nyata menuju kemerdekaan negara Palestina.

Sementara itu bagi Qatar, bergabung dengan pakta ini adalah langkah bunuh diri politik. Doha selama ini merawat reputasinya sebagai mediator netral dalam berbagai konflik regional. Mereka juga menjaga kanal komunikasi dengan faksi perlawanan Islam Hamas—yang dicap organisasi teroris oleh Uni Eropa dan sekutunya—sembari terus mengonsolidasikan citra sebagai pembela utama isu Palestina. Menyeberang ke kubu Israel jelas akan melemahkan peran mediator tersebut.

Lebih utopis lagi jika melihat posisi Iran. Mendudukkan Teheran di meja yang sama dengan Israel dipandang mustahil, mengingat permusuhan yang sejak lama mengkristal.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid