Presiden AS, Donald Trump, menyebut rencana Elon Musk membentuk partai politik baru sebagai hal yang “konyol”. Musk merupakan mantan penasihat dan penyokong dana kampanye Trump, sebelum keduanya terlibat pertikaian.
Musk berencana membentuk partai politik baru setelah terlibat pertikaian sengit secara terbuka dengan Presiden Trump.Foto: Brandon Bell/REUTERS
Iklan
Presiden AS Donald Trump kritik peluncuran partai politik baru oleh CEO multitriliuner Elon Musk yang diberi nama America Party pada Minggu (06/07).
CEO Tesla dan SpaceX itu, yang tadinya merupakan penasihat Trump, mengumumkan pembentukan America Party melalui serangkaian unggahan di media sosial X pada Sabtu (05/07) malam.
"Negara terus dibebani pemborosan dan korupsi, seolah kita hidup dalam satu partai, bukan demokrasi. Hari ini, America Party dibentuk untuk mengembalikan kebebasan Anda," tulis Musk di X, platform media sosial yang ia miliki.
Pada Minggu (06/07), Trump menyebut pembentukan partai ketiga sebagai sesuatu yang "konyol".
"Partai Demokrat memang telah kehilangan arah, tetapi sejak dulu sistem (di AS) selalu dua partai,” ujar Trump, seraya menambahkan, "dan saya pikir adanya partai ketiga hanya menambah kebingungan. Konsep ini mungkin memang sengaja dikembangkan, tapi konsep tiga partai tidak pernah berhasil.”
Iklan
Musk menentang UU 'Big Beautiful Bill' kebanggaan Trump
Musk pernah menyumbangkan ratusan juta dolar untuk kampanye periode kedua Trump, serta memimpin lembaga bernama Departemen Efisiensi Pemerintahan DOGE yang dibentuk untuk mengurangi pengeluaran negara. Hubungan keduanya kemudian memburuk dan pertikaian mereka mencuat ke publik.
Ide pembentukan partai baru kembali mencuat dari Musk pekan lalu, seiring dengan disahkannya rancangan undang-undang besar terkait pajak dan belanja negara yang diusulkan Trump.
Musk menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap kebijakan tersebut. Ia bertekad mendirikan partai baru untuk menentang Partai Republik yang mendukung RUU tersebut.
Lewat jajak pendapat yang ia unggah di X pada Jumat (04/07), Musk mempertanyakan apakah publik ingin "merdeka dari sistem dua partai, atau seperti yang diyakini sebagian orang, sistem satu partai yang disamarkan.” Survei itu direspons oleh lebih dari 1,2 juta pengguna X, dan lebih dari 60 persen menyatakan mendukung hadirnya partai baru.
Kembali Berkuasa, Trump Bikin Kebijakan Baru yang Kontroversial
Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.
Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Deportasi migran ilegal
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.
Foto: Isaac Guzman/AFP
AS mundur dari Perjanjian Paris
Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.
Foto: JIM WATSON/AFP
Hengkang dari WHO
Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.
Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Ganti nama Teluk Amerika
Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).
Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Rencana setop hibah dan pinjaman federal
Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.
Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images
Larang atlet transgender di olahraga perempuan
Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.
Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP
Pembekuan dana USAID ke 130 negara
Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.
Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance
Satgas DOGE untuk efisiensi
Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.
Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP
Keinginan AS ambil alih Gaza
Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.
Foto: Khalil Ramzi/REUTERS
Kenaikan tarif impor baja dan alumunium
Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.
Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia
10 foto1 | 10
Upaya Musk membentuk partai ketiga dibayangi kegagalan di masa lalu
Ide untuk membentuk partai ketiga yang benar-benar kompetitif dan berpotensi menggoyahkan dominasi Partai Demokrat dan Republik telah berlangsung lebih dari satu abad di seluruh tingkat pemerintahan AS.
Namun, Musk bukan orang pertama yang mencoba mendirikan partai untuk menantang dominasi tersebut.
Mantan Presiden Theodore Roosevelt menjadi sosok yang paling mendekati keberhasilan dalam pembentukan partai ketiga pada tahun 1912, setelah berpisah dari Partai Republik. Ia maju sebagai kandidat dari Partai Progresif dan berhasil meraih 27 persen suara populer serta 88 suara elektoral.
Pada 1992, miliarder Ross Perot mencatatkan perolehan 19 persen suara populer sebagai kandidat independen dalam pemilu presiden. Ia tidak berhasil meraih suara elektoral, tetapi akhirnya ia membentuk Partai Reformasi.
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Kekayaan Musk diuji oleh realitas politik
Musk telah memberi sinyal bahwa ia tidak menargetkan kemenangan mutlak. Sebaliknya, America Party akan fokus pada upaya merebut beberapa kursi di DPR dan Senat melalui pendekatan, "kekuatan yang sangat terfokus di titik tertentu di medan tempur.”
Musk meyakini bahwa dengan menyasar pemilihan di daerah-daerah kunci, America Party dapat meraih suara penentu dalam proses legislasi yang diperdebatkan dengan sengit.
Dana kampanye yang sangat besar bisa menjadi keunggulan Musk.
Partai politik biasanya menghabiskan miliaran dolar untuk memenangkan kandidat mereka. Menurut pemantau sumbangan politik, OpenSecrets, hampir USD16 miliar (sekitar Rp260,8 triliun) dihabiskan untuk pemilu presiden dan kongres AS tahun 2024.
Musk sendiri tercatat sebagai penyumbang terbesar dalam periode pemilu 2023-2024. Ia menyumbangkan lebih dari USD291 juta kepada kandidat Partai Republik di berbagai tingkatan pemilu.
Namun, uang bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan dalam politik.
Pada April lalu, Musk memberikan cek jutaan dolar kepada sejumlah pemilih di Wisconsin menjelang pemilihan hakim Mahkamah Agung negara bagian tersebut.
Namun, pemilih justru memilih kandidat yang didukung Partai Demokrat, Susan Crawford. Ia mengalahkan kandidat konservatif Brad Schimel, meskipun Schimel memiliki anggaran belanja kampanye sebesar USD25 juta dari Elon Musk.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Pratama Indra
Editor: Tezar Aditya/Hendra Pasuhuk