Trump ingin Pakistan bergabung dengan Abraham Accords dan membuka hubungan dengan Israel. Namun, langkah tersebut dinilai berisiko memicu tekanan politik, diplomatik, dan domestik bagi Islamabad.
Trump berulang kali memuji para pemimpin sipil dan militer Pakistan atas dukungan mereka dalam perang IranFoto: Suzanne Plunkett/POOL/AFP/Getty Images
Tuntutan itu merupakan bagian dari potensi kesepakatan untuk mengakhiri perang Iran.
Trump mengatakan pada Senin (25/5) bahwa setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang Iran harus membuat negara-negara seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Qatar bergabung dengan Abraham Accords, yang dimediasi Trump pada masa jabatan pertamanya pada 2020.
“Setelah semua upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk menyatukan teka-teki yang sangat kompleks ini, seharusnya wajib bagi semua negara tersebut, setidaknya, secara bersamaan menandatangani Abraham Accords,” tulis Trump dalam unggahan media sosial. “Negara-negara yang dibahas adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab (sudah menjadi anggota), Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, dan Bahrain (sudah menjadi anggota).”
Trump menegaskan bahwa Arab Saudi dan Qatar harus segera menandatangani perjanjian tersebut, “dan semua pihak lain harus mengikuti.”
Abraham Accords adalah serangkaian perjanjian bilateral yang dimediasi AS dan bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab dan muslim. Perjanjian pertama ditandatangani pada 15 September 2020 antara Israel dan Uni Emirat Arab, serta Israel dan Bahrain.
Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.
Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Deportasi migran ilegal
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.
Foto: Isaac Guzman/AFP
AS mundur dari Perjanjian Paris
Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.
Foto: JIM WATSON/AFP
Hengkang dari WHO
Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.
Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Ganti nama Teluk Amerika
Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).
Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Rencana setop hibah dan pinjaman federal
Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.
Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images
Larang atlet transgender di olahraga perempuan
Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.
Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP
Pembekuan dana USAID ke 130 negara
Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.
Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance
Satgas DOGE untuk efisiensi
Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.
Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP
Keinginan AS ambil alih Gaza
Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.
Foto: Khalil Ramzi/REUTERS
Kenaikan tarif impor baja dan alumunium
Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.
Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia
10 foto1 | 10
Pro dan kontra
Sejumlah pejabat Pakistan menolak tuntutan Trump. Tetapi sejauh ini belum ada respons yang tegas dari pemerintah di Islamabad maupun militer Pakistan yang berpengaruh besar.
Iklan
Pakistan memainkan peran penting sebagai mediator untuk mengakhiri perang AS-Israel melawan Iran. Pada April lalu, Islamabad berhasil meyakinkan AS untuk menghentikan serangan terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Pakistan masih terus berupaya memediasi kesepakatan untuk mengakhiri perang secara permanen.
Perannya sebagai mediator beberapa kali dipuji Trump, dengan presiden AS itu menyebut panglima militer Pakistan Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif sebagai orang-orang “favoritnya.”
Islamabad saat ini menikmati peningkatan status global karena kedekatannya dengan Trump. Namun, bergabung dengan Abraham Accords akan jauh lebih sulit bagi negara Asia Selatan itu dibanding memediasi perang Iran.
“Manfaat [bergabung dengan Abraham Accords] memang nyata, tetapi secara politik sering dilebih-lebihkan. Pakistan bisa memperoleh goodwill diplomatik di Washington dan sejumlah ibu kota Teluk, serta ada kemungkinan peluang ekonomi atau teknologi,” kata analis politik Raza Rumi kepada DW.
Namun, Rumi menekankan bahwa langkah tersebut juga membawa risiko besar bagi Pakistan. “Ini dapat merusak posisi Pakistan terkait Palestina, memperburuk ketegangan dengan Iran, dan meningkatkan instabilitas domestik,” tegasnya.
Islamabad tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Namun, pada masa lalu, beberapa interaksi tidak resmi antara kedua pihak pernah dilaporkan.
“Tanpa kemajuan berarti menuju negara Palestina, normalisasi akan terlihat bukan sebagai otonomi strategis, melainkan sebagai bentuk kapitulasi. Untuk saat ini, biaya politiknya kemungkinan lebih besar dibanding keuntungannya,” kata Rumi.
Keputusan Arab Saudi akan menjadi kunci
Keputusan Pakistan untuk bergabung atau tidak dengan Abraham Accords pada akhirnya akan sangat bergantung pada langkah yang diambil Arab Saudi. Islamabad dan Riyadh memiliki hubungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan yang erat, sementara Arab Saudi sebagai penjaga dua kota suci Islam sangat dihormati oleh sebagian besar warga Pakistan.
“Jika Arab Saudi bergerak lebih dulu, pembicaraan akan menjadi lebih mudah bagi Pakistan, tetapi tetap tidak mudah,” menurut Rumi. “Islamabad dapat menggunakan keputusan Riyadh sebagai perlindungan politik, terutama karena Pakistan sering menyesuaikan kebijakan Timur Tengahnya dengan posisi Saudi dan negara-negara Teluk.”
Namun, analis itu tetap menilai langkah tersebut akan rumit bagi Pakistan.
“Pakistan bukan monarki Arab; politik domestiknya, partai-partai agama, ekosistem medianya, dan keterikatan publik terhadap Palestina membuat normalisasi jauh lebih rumit. Jika Riyadh bergerak lebih dulu, itu mungkin membuka pintu, tetapi tidak otomatis membuat Islamabad bisa langsung masuk.”
Para analis meyakini bahwa bahkan jika sekutu Trump seperti Arab Saudi dan Pakistan bergerak menuju normalisasi dengan Israel, hal itu tidak akan terjadi dalam semalam dan akan bersifat kondisional.
Maleeha Lodhi, pakar hubungan internasional dan mantan duta besar Pakistan untuk AS dan PBB, mengatakan kepada DW bahwa Islamabad hanya dapat mempertimbangkannya “jika negara Palestina yang merdeka dan berkesinambungan secara wilayah dibentuk dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.”
“Itu adalah posisi yang tegas dan keputusan Pakistan tidak akan didasarkan pada apa yang dilakukan negara lain,” tambahnya.
Pada 6 Desember 2017, Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengumumkan bahwa kedutaan besar AS akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Inilah kilas balik pendirian negara warga Yahudi yang penuh pertikaian dan gejolak politik.
Foto: Imago/W. Rothermel
Deklarasi yang ditunggu-tunggu warga Yahudi
Tanggal 14 Mei 1948, tokoh Israel David Ben-Gurion mendeklarasikan pembentukan Negara Israel yang independen. Dia menggarisbawahi latar belakang sejarah keagamaan Yahudi. "Orang-orang tetap percaya dan tidak pernah berhenti berdoa dan berharap mereka kembali ke sana," katanya menegaskan kelahiran negara bagi warga Yahudi tersebut.
Foto: picture-alliance/dpa
Sejarah hitam
Peristiwa pembantaian warga Yahudi oleh rezim NAZI Jerman, yang dinamakan Holocaust adalah latar belakang kuat yang mendasari kepentingan pendirian Negara Israel. Foto di atas menunjukkan orang-orang yang selamat dari kamp Auschwitz setelah pembebasan.
Foto: picture-alliance/dpa/akg-images
"Bencana" bagi warga Palestina
"Nakba", artinya "bencana", Itulah kata yang digunakan warga Palestina pada hari yang sama. Sekitar 700.000 warga Arab yang tinggal di Palestina saat itu harus melarikan diri dengan tibanya gelombang pendatang Yahudi yang ingin menetap di negara barunya. Pendirian Israel menjadi awal konflik Israel-Palestina dan dunia Arab, yang tidak terselesaikan sampai sekarang, 70 tahun kemudian.
Foto: picture-alliance/CPA Media
Darurat perang
Ketegangan dengan negara-negara Arab di wilayah itu pecah saat 'Perang Enam Hari' terjadi pada Juni 1967. Militer Israel berhasil memukul mundur pasukan Mesir, Yordania dan Suriah, lalu menduduki kawasan Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan. Namun kemenangan itu tidak membawa ketenangan, melainkan ketegangan dan konflik berkepanjangan hingga kini.
Foto: Keystone/ZUMA/IMAGO
Politik pemukiman di wilayah pendudukan
Pembangunan permukiman Yahudi di kawasan yang diduduki memperburuk konflik dengan Palestina, yang sebenarnya dijanjikan untuk mendirikan negara. Otoritas Palestina menuduh Israel menjalankan politik yang berupaya menihilkan harapan pendirian Negara Palestina Merdeka. Israel tidak mengindahkan protes internasional yang menentang pembangunan permukiman Yahudi.
Foto: picture-alliance/newscom/D. Hill
Kemarahan dan kebencian: Intifada pertama
Akhir 1987, warga Palestina melakukan mobilisasi untuk menentang pendudukan Israel. Kerusuhan menyebar di wilayah permukiman Palestina dari Gaza sampai Yerusalem Timur. Kerusuhan itu menggagalkan Kesepakatan Oslo dari tahun 1993 — kesepakatan pertama yang dicapai dalam perundingan langsung antara perwakilan pemerintah Israel dan pihak Palestina, yang diwakili oleh PLO.
Foto: picture-alliance/AFP/E. Baitel
Upaya perdamaian
Presiden AS Bill Clinton (tengah) menengahi konsultasi perdamaian antara PM Israel Yitzhak Rabin (kiri) dan pimpinan PLO Yasser Arafat (kanan). Perundingan itu menghasilkan Kesepakatan Oslo I, yang memuat pengakuan kedua pihak atas eksistensi pihak lain. Namun harapan perdamaian pupus ketika Rabin dibunuh oleh seorang warga Yahudi radikal dua tahun kemudian.
Foto: picture-alliance/CPA Media
Kursi yang kosong
Rabin ditembak pengikut radikal kanan pada 4 November 1995 ketika akan meninggalkan acara demonstrasi damai di Tel Aviv. Foto di atas menunjukkan Shimon Peres yang kemudian menggantikan Yitzhak Rabin sebagai Perdana Menteri. Kursi kosong di sebelahnya adalah tempat duduk Rabin.
Foto: Getty Images/AFP/J. Delay
Tembok pemisah
Tahun 2002, setelah rangkaian aksi kekerasan dan teror selama Intifada II, Israel mulai membangun tembok pemisah sepanjang 107 kilometer atas alasan keamanan. Tembok ini memisahkan wilayah Israel dan Palestina di wilayah Tepi Barat. Proyek tembok pemisah sekarang masih dilanjutkan dan menurut rencana panjangnya akan mencapai 700 kilometer. (Teks: Kersten Knipp/hp/ts)
Foto: picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand
9 foto1 | 9
Tidak ada jalan keluar yang mudah
Menentang Trump bisa membawa konsekuensi bagi Islamabad. Pakistan memiliki hubungan ekonomi dan militer yang mendalam dengan AS, yang membantu menjaga keseimbangan geopolitik dengan rival regionalnya, India. AS tetap menjadi tujuan ekspor tunggal terbesar Pakistan, sangat penting untuk menghasilkan devisa bagi ekonominya yang sedang kesulitan. Islamabad juga memahami bahwa Washington memiliki pengaruh besar terhadap lembaga keuangan global seperti IMF.
Perang Iran telah mengganggu pasokan energi Pakistan, dengan harga bahan bakar melonjak sejak konflik dimulai. Bagi Pakistan, perang harus segera berakhir. Namun, tuntutan Trump terkait Abraham Accords yang dikaitkan dengan perang Iran membuat negara itu berada dalam posisi sulit tanpa jalan keluar yang mudah.
Otoritas Pakistan menyadari bahwa “reaksi baliknya akan serius,” menurut analis Rumi.
“Partai-partai agama, kelompok Islamis, sebagian media sayap kanan, dan bahkan aktor politik arus utama akan membingkai pengakuan terhadap Israel sebagai pengkhianatan terhadap Palestina dan komitmen ideologis Pakistan,” katanya.
“Setiap pemerintah yang mencoba mengambil langkah tersebut akan menghadapi mobilisasi massa di jalanan, kritik parlemen, mobilisasi ulama, serta tuduhan bertindak di bawah tekanan AS atau negara-negara Teluk. Perang Gaza telah membuat opini publik semakin menolak normalisasi.”
Apakah Pakistan memutuskan untuk bergabung atau tidak, keputusan apa pun yang diambil Islamabad sekarang terkait Abraham Accords akan sangat menentukan dan kemungkinan besar akan membentuk arah masa depan negara itu.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Rizki Nugraha