Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Minggu (27/12) menandatangani undang-undang bantuan corona sebesar US$ 2,3 triliun (Rp 32,2 kuadriliun) dan paket belanja untuk memulihkan tunjangan pengangguran bagi jutaan orang Amerika dan mencegah penutupan sebagian pemerintahan federal.

Presiden AS mengumumkan penandatanganan tersebut melalui sebuah pernyataan pada Minggu (27/12) malam. "Saya menandatangani RUU ini untuk memulihkan tunjangan pengangguran, menghentikan penggusuran, memberikan bantuan sewa, menambah uang untuk PPP, mempekerjakan lagi para pekerja maskapai kita, menambahkan lebih banyak uang untuk distribusi vaksin, dan banyak lagi," kata Trump dalam sebuah pernyataan di tengah liburan Natalnya di Resor Mar-a-Lago di Florida.

Trump, yang akan meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari setelah kalah dalam pilpres November lalu, akhirnya mundur dari ancamannya untuk memblokir RUU tersebut. Ia meneken RUU yang telah disetujui oleh Kongres pekan lalu, setelah mendapat tekanan kuat dari anggota parlemen di kedua belah pihak.

Sebelumnya, Trump menyebut RUU itu "aib", menuntut agar berbagai ketentuan pengeluaran, termasuk beberapa bantuan asing, dicabut dari anggaran. Dia juga bersikeras bahwa pembayaran stimulus langsung ke rumah tangga ditingkatkan dari US$ 600 (Rp 8,4 juta) dalam tagihan menjadi US$ 2.000 (Rp 28 juta) yang sontak membuat anggota Kongres kaget.

Trump tidak menjelaskan mengapa dia baru memutuskan untuk menandatangani RUU tersebut sekarang. Namun, beberapa jam sebelumnya, dia mencuit di akun Twitter-nya akan ada "kabar baik".

Meminta lebih banyak bantuan

Demokrat setuju dengan pembayaran US$ 2.000 (Rp 28 juta) tetapi banyak anggota Partai Republik menentangnya. Banyak ekonom setuju bantuan keuangan dalam RUU harus lebih tinggi untuk membuat ekonomi bergerak lagi, tetapi mengatakan bahwa bantuan langsung untuk orang Amerika yang terkena pembatasan virus corona masih sangat dibutuhkan.

Tunjangan pengangguran yang dibayarkan kepada sekitar 14 juta orang melalui program pandemi telah berakhir pada hari Sabtu (26/12), tetapi akan dimulai kembali setelah Trump menandatangani RUU tersebut.

Paket tersebut mencakup pengeluaran US$ 1,4 triliun (Rp 19,6 kuadriliun) untuk mendanai lembaga pemerintah hingga September dan berisi prioritas akhir sesi lainnya seperti dana untuk sistem transit yang kekurangan uang tunai dan peningkatan tunjangan kupon makanan. UU bantuan corona juga akan menyediakan dana bagi negara bagian AS untuk mendistribusikan vaksin, melengkapi program pinjaman untuk usaha kecil, dan menyediakan dana bantuan untuk maskapai penerbangan.

Jika Trump tidak menandatangani undang-undang tersebut, maka penutupan sebagian pemerintahan akan dimulai pada hari Selasa (29/12) yang akan membahayakan pendapatan jutaan pekerja pemerintah. Demokrat menjanjikan lebih banyak bantuan datang begitu Presiden terpilih Joe Biden menjabat, tetapi Partai Republik masih akan menunggu dan melihat.

rap/ha (AP, Reuters, AFP, dpa)