Gedung Putih menyebut ada banyak alasan untuk melakukan serangan terhadap Iran, namun diplomasi tetap menjadi pilihan utama. Pernyataan ini muncul saat AS mempercepat penumpukan kekuatan militer di sekitar wilayah Iran.
Trump mengatakan bahwa “hal-hal buruk” akan terjadi jika Amerika Serikat dan Iran tidak dapat mencapai kesepakatanFoto: Saul Loeb/AFP
Iklan
Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump mengatakan bahwa waktu 10 hingga 15 hari sudah cukup baginya untuk memutuskan apakah akan melancarkan serangan terhadap Iran.
“Kita akan mendapatkan kesepakatan, atau itu akan menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi mereka,” ujar Trump kepada para jurnalis di dalam pesawat Air Force One, Kamis (19/2).
Sebelumnya di Washington, Trump juga menyampaikan tenggat waktu serupa. “Mungkin kita akan membuat kesepakatan [dengan Iran]. Anda akan mengetahuinya dalam 10 hari ke depan,” katanya saat berpidato dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang menuai kontroversi.
Donald Trump telah secara resmi menarik AS dari perjanjian nuklir internasional dengan Iran. Pemerintah AS terdahulu telah dengan susah payah menegosiasikannya selama bertahun-tahun dengan lima mitra internasional.
Foto: picture-alliance/epa/D. Calma
Yang menjadi masalah
Fasilitas nuklir Iran Bushehr adalah salah satu dari lima fasilitas yang dikenal oleh pengamat internasional. Israel, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu telah sepakat bahwa usaha Iran memperkaya uranium - untuk keperluan energi domestik, menurut para pejabat di Teheran - dapat menjadi ancaman bagi kawasan jika hal itu berujung pada pengembangan senjata nuklir.
Foto: picture-alliance/dpa
Akhir dari masalah
Pada 2006, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Cina, Rusia, Prancis, Inggris) dan Jerman (P5+1) memulai proses negosiasi yang melelahkan dengan Iran yang akhirnya mencapai kesepakatan pada 14 Juli 2015. Negara-negara tersebut sepakat memberikan kelonggaran sanksi pada Iran. Sebagai gantinya, pengayaan uranium Iran harus terus dipantau.
Foto: picture alliance / landov
Rakyat Iran setuju
Di Teheran dan kota-kota lain di Iran, warga merayakan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari isolasi ekonomi bertahun-tahun yang memberi efek serius pada kesehatan dan gizi masyarakat karena kurangnya akses ke pasokan medis dan makanan untuk warga biasa. Banyak juga yang melihat perjanjian itu sebagai bukti bahwa Presiden Hassan Rouhani berusaha untuk membuka Iran ke dunia dengan cara lain.
Foto: picture alliance/AA/F. Bahrami
Peran IAEA
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ditugaskan untuk memantau kepatuhan Iran kepada kesepakatan itu. Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano (kiri) pergi ke Teheran untuk bertemu dengan Rouhani pada bulan Desember 2016, hampir satu setengah tahun setelah kesepakatan itu ditandatangani. Dalam laporan yang disampaikan setiap tiga bulan, IAEA berulang kali menyertifikasi kepatuhan Iran.
Foto: picture alliance/AA/Iranian Presidency
Sang oponen
Setelah delapan tahun dengan Barack Obama, PM Israel Benjamin Netanyahu menemukan sosok presiden AS yang ia inginkan dalam Donald Trump. Meski Trump tidak memiliki pengalaman dalam diplomasi dan ilmu nuklir, ia menyebut perjanjian internasional tersebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan." Hal ini juga menjadi pokok kampanye pemilunya di 2016.
Foto: Reuters/R. Zvulun
Siapa yang masih ada?
Meskipun ada sertifikasi IAEA dan protes dari Kemlu AS, Trump tetap menarik AS dari perjanjian pada 8 Mei. Pihak-pihak lain telah berjanji untuk tetap berada dalam kesepakatan. Diplomat top Uni Eropa, Federica Mogherini (kiri), sudah melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri dari (ki-ka) Iran, Prancis, Jerman dan Inggris.
Foto: picture-alliance/Photoshot
6 foto1 | 6
AS kerahkan armada dan jet tempur terbesar ke Timur Tengah
Amerika Serikat mengirimkan kekuatan kapal perang dan pesawat tempur terbesar ke Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Iklan
Kapal induk USS Abraham Lincoln beserta tiga kapal perusak telah berada di kawasan sejak Januari, dengan sekitar 5.700 personel. Sementara itu, USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia, sedang menuju wilayah tersebut, dikawal tiga kapal perusak dan membawa lebih dari 5.000 personel.
Kapal induk USS Gerald R. Ford diperintahkan bergerak dari Laut Karibia menuju Laut MediteraniaFoto: US Navy/REUTERS
Dengan pengerahan ini, total kehadiran Angkatan Laut AS di kawasan mencapai 14 kapal, menurut Associated Press.
AS juga memindahkan sejumlah pesawat tempur, termasuk F-15, F-16, dan F-22, ke Eropa dan Timur Tengah. Washington sebelumnya telah memiliki beberapa skuadron F-35 di kawasan itu. Selain itu, lebih dari 100 pesawat tanker pengisian bahan bakar udara dilaporkan bergerak ke wilayah tersebut.
Matthew Hoh, mantan kapten Marinir AS dan pejabat Departemen Luar Negeri yang kini bergabung dengan Center for International Policy, menilai pengerahan ini bukan sekadar simbolis. “Saya pikir ini serius, ini bukan gertakan. Ini bukan untuk pertunjukan. Ini bukan aksi sensasional,” katanya. “Jenis kekuatan yang ditempatkan Amerika Serikat di Timur Tengah adalah kekuatan yang mampu melaksanakan operasi yang ingin dilakukan oleh pihak-pihak di Washington, DC.”
Ia menekankan bahwa bukan hanya kapal induk dan skuadron tempur yang penting, tetapi juga pesawat khusus. “Kita melihat kapal induk, kita melihat kapal perusak, kita melihat skuadron tempur. Namun yang lebih penting, Anda melihat pesawat khusus,” ujarnya. “Pesawat perang elektronik dan pesawat komando serta kendali yang hanya akan ditempatkan Angkatan Udara AS di kawasan dalam jumlah seperti itu jika mereka benar-benar serius untuk menggunakannya.”
Hoh juga memperingatkan dampaknya terhadap diplomasi nuklir Iran. “Yang pertama dan utama di benak Iran adalah apakah mereka bisa mempercayai Amerika. Tentu saja, sebuah kesepakatan pernah dibuat dengan Iran lebih dari satu dekade lalu yang membatasi aktivitas nuklir Iran, yang kemudian ditarik secara sepihak oleh pemerintahan Trump pada 2018, serta sejarah konflik militer AS-Iran,” katanya. “Satu dekade terakhir sabotase oleh AS dan Israel, pembunuhan ilmuwan, serangan siber terhadap Iran. Semua hal itu harus diperhitungkan dan membawa Iran pada pertanyaan, bagaimana mereka bisa mempercayai Amerika.”
Iran peringatkan akan merespons “tegas”
Iran memperingatkan akan merespons secara “tegas” jika menghadapi agresi militer. Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Misi Tetap Iran untuk PBB menyatakan akan menganggap pangkalan, fasilitas, dan aset milik “kekuatan yang bermusuhan” di kawasan sebagai target sah jika diserang.
Dalam surat tersebut, Iran menilai retorika Presiden AS Donald Trump “mengisyaratkan risiko nyata terjadinya agresi militer”. Teheran menegaskan tidak menginginkan perang, namun jika menjadi sasaran serangan, militernya akan bertindak “tegas dan menentukan”.
Di tengah ketegangan, Iran pada Kamis (19/2) menggelar latihan militer tahunan bersama Rusia, termasuk latihan tembak langsung di Teluk Oman dan Selat Hormuz. Kantor berita IRNA menyebut latihan itu bertujuan “meningkatkan koordinasi operasional serta pertukaran pengalaman militer”. Perairan tersebut merupakan jalur pelayaran vital bagi Iran, Irak, dan kawasan Teluk. Latihan ini telah digelar sejak 2019 dan tahun ini menjadi yang ketujuh.
Meski belum membuat konflik tak terhindarkan, situasi menunjukkan peningkatan ketegangan di kawasan. Dalam setahun terakhir, pemerintahan teokratis Iran menghadapi tekanan berat, mulai dari konflik singkat dengan Israel, yang disertai serangan AS ke sejumlah target program nuklir, hingga gelombang protes domestik pada Januari yang ditindak keras oleh otoritas.
Kekuasaan Berdarah Ayatollah Khomeini
Ayatollah Khomeini mengobarkan revolusi 1979 buat mengakhiri kekuasaan monarki yang represif dan sarat penindasan. Ironisnya negara agama yang ia dirikan justru menggunakan cara-cara serupa untuk bisa bertahan.
Foto: picture-alliance/AP Photo/FY
Reformasi Setengah Hati
Iran pada dekade 1970an mengalami perubahan besar lewat "Reformasi Putih" yang digenjot Syah Reza Pahlevi. Program yang antara lain berisikan reformasi agraria dan pendidikan itu sebenarnya diarahkan untuk mempersempit pengaruh kaum Mullah dan tuan tanah. Namun Reformasi Putih menciptakan ketegangan sosial yang justru ingin dihindari pemerintah. Seluruh negeri tiba-tiba bergejolak.
Foto: picture-alliance/AP Photo
Monarki Tanpa Oposisi
Iran pada era Pahlevi membungkam oposisi lewat penculikan, pembunuhan, penyiksaan dan eksekusi mati. Pada demonstrasi massal 1963, sekitar 15.000 mahasiswa tewas terbunuh. Antara 1971 hingga Revolusi Islam 1979, sebanyak 100 tokoh oposisi melepas nyawa di tiang gantungan. Sampai 1975 pemerintah menahan hampir semua jurnalis, seniman, sastrawan, ulama dan akademisi yang bersimpati pada oposisi
Foto: picture alliance/Herbert Rowan
Arus Balik Khomeini
Ayatollah Khomeini yang awalnya mendukung kekuasaan terbatas Monarki Iran, berbalik arah memperkenalkan sistem pemerintahan Islam berbasis kekuasaan Ulama, Wilayatul Faqih. Oleh Pahlevi ia dikucilkan. Putra Khomeini, Mostafa, dibunuh oleh pasukan rahasia Syah Iran, Savak, setahun sebelum revolusi.
Foto: picture-alliance/AP Photo/FY
Sekulerisme Islam
Namun begitu Khomeini tidak serta merta membangun pemerintahan Mullah di tahun pertama revolusi. Sebaliknya ia mengakui peran kelas menengah dalam menjatuhkan Pahlevi dengan membentuk pemerintahan sekuler di bawah tokoh liberal dan moderat Mehdi Bazargan (gambar) sebagai perdana menteri dan kemudian Abolhassan Banisadr yang merupakan aktivis HAM Iran.
Foto: Iranian.com
Kebangkitan Islam Militan
Tapi menguatnya militansi pengikut Khomeini yang ditandai dengan penyerbuan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyudahi peran kaum liberal. Terutama sejak perang Iran-Irak, Khomeini banyak memberangus oposisi. Antara 1981 dan 1985, pemerintah Islam Iran mengeksekusi mati 7900 simpatisan oposisi.
Foto: picture-alliance/AP Photo
Pengkhianatan Ayatollah
Untuk mempertahankan idenya tentang kekuasaan Ulama, Khomeini tidak cuma mengucilkan perdana menterinya sendiri, ia juga memenjarakan ulama besar Syiah, Ayatollah Sayid Muhammad Kazim Shariatmadari (gambar) dengan tudingan makar dan calon penggantinya, Ayatollah Hossein-Ali Montazeri karena menentang tindakan represif pemerintah.
Foto: tarikhirani.ir
Dekade Berdarah
Dekade 1980-an menandai kekuasaan berdarah Khomeini. Dalam Tribunal Iran, PBB menuding rejim Islam Iran melakukan "pelanggaran berat Hak Azasi Manusia." Selama tahun 1980-an, sebanyak 20.000 tahanan politik meninggal dunia di penjara dan lusinan media diberangus paksa.
Foto: sarafsazan.com
Derita di Balik Jeruji
Pengadilan Kejahatan HAM Iran yang digelar di Den Haag tahun 2012 silam mengungkap berbagai kesaksian mantan tapol. Sebagian besar mengabarkan penyiksaan di penjara, antara lain digantung terbalik selama berhari-hari dan dipaksa melihat adegan penyiksaan terhadap rekannya, serta dikurung di sel isolasi tanpa sinar matahari selama berminggu-minggu.
Foto: iranwebgard.ir
Eksekusi Massal
Hingga kini Iran menjadi salah satu negara dengan jumlah hukuman mati tertinggi di dunia terhadap tahanan politik. Setahun menjelang kematiannya (3 Juni 1989), Khomeini menggulirkan gelombang eksekusi massal terhadap tokoh oposisi. Tidak jelas berapa jumlah tahanan politik yang tewas. Sebuah sumber menyebut jumlah tapol yang dieksekusi mati mencapai 30.000 orang.
Foto: picture-alliance/dpa
9 foto1 | 9
Harga minyak naik di tengah ketegangan
Harga minyak melanjutkan kenaikan tajam dari Rabu (18/2) ke perdagangan Kamis di Asia, Eropa, hingga pembukaan pasar Amerika Serikat.
Minyak mentah Brent kembali menembus US$70 (sekitar Rp1,18 juta) per barel untuk pertama kalinya sejak Juli tahun lalu. Pada pukul 16.30 GMT/UTC, Brent mencapai US$71,57 per barel, naik 1,7% dalam sehari.
Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) menguat 2% menjadi US$66,37 per barel pada waktu yang sama, level tertinggi dalam enam bulan terakhir bagi patokan minyak AS tersebut.
Sejak lonjakan awal 2022, beberapa pekan setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina ketika harga sempat menyentuh sekitar US$120 per barel (sekitar Rp2,03 juta), harga minyak relatif stabil dan cenderung bergerak turun secara bertahap.
Terakhir kali harga berada di atas level saat ini terjadi pada musim panas 2025, dalam kenaikan singkat namun tajam di tengah konflik Israel-Iran, ketika Amerika Serikat juga menyerang target program nuklir Iran.
Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Rizki Nugraha