Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dirangkum dalam Agenda 2030. Berdasarkan tujuan tersebut, dunia harus terbebas dari kelaparan dan kemiskinan pada tahun 2030 dan semua orang harus memiliki akses terhadap pendidikan, air bersih, dan energi yang dapat diandalkan. Kesetaraan gender dan membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius juga termasuk dalam daftar.

Saat ini, sudah jelas bahwa sebagian besar dari tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebuah laporan khusus PBB menemukan bahwa sekitar 30% dari target yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan atau malah sebaliknya. Jika dunia tetap berada dalam kondisi saat ini, PBB memperkirakan lebih dari 600 juta orang akan menderita kelaparan pada tahun 2030.

Johannes Varwick, ilmuwan politik dan pakar hubungan internasional di Universitas Halle, berbicara kepada DW tentang tantangan yang dihadapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. "Tujuan-tujuan itu memang ambisius, tapi bisa dicapai dengan kemauan politik yang tepat," katanya. "Namun, tidak cukup banyak negara yang menanggapi komitmen mereka dengan serius."

Satu masalah lain yang ia lihat adalah bahwa hubungan internasional selalu bersifat "jangka pendek dan dipicu oleh konflik." Ia menambahkan bahwa "krisis seperti krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, atau perang di Ukraina telah mengubah prioritas. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi hal ini juga merupakan cara pandang yang picik."

Pemerintah Jerman mengeluarkan banyak uang

Meskipun demikian, 193 negara anggota PBB telah berkomitmen kembali pada SDGs. Deklarasi baru tersebut menyatakan: "Kami akan bertindak dengan segera untuk mewujudkan visi (Agenda 2030) sebagai rencana aksi untuk manusia, planet, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan, tanpa meninggalkan siapa pun." Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan "rencana penyelamatan" untuk SDGs.

Pemerintah Jerman juga telah membuat seruan yang semakin mendesak. "Waktu hampir habis," kata kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Selasa (20/09). Ia menambahkan bahwa Jerman menganjurkan agar "tujuan-tujuan tersebut tetap berada di puncak agenda internasional." Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze juga meminta negara-negara untuk meningkatkan tempo.

Namun, para kritikus percaya bahwa Berlin turut bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan tersebut. Organisasi bantuan Katolik Jerman, Misereor, misalnya, mengatakan bahwa "bukan tanda yang menggembirakan", bahwa anggaran federal yang akan datang mengalokasikan dana 15% lebih rendah untuk bantuan pembangunan. Lembaga bantuan Protestan, Bread for the World (Brot für die Welt), juga mengkritik rencana pemerintah federal untuk memangkas anggaran.

Erosi kekuatan Barat

Sementara Kanselir Scholz berbicara di hadapan ruangan yang hampir kosong, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membuat semua mata tertuju padanya di Majelis Umum PBB. Dia menggunakan pidatonya untuk mengeluarkan peringatan yang mengerikan tentang agresi Rusia.

Namun, jumlah perhatian yang diberikan PBB terhadap perang di Ukraina masih menjadi perdebatan. Banyak negara dari Global South menuduh Barat terlalu serius menanggapi perang ini dan mengabaikan isu-isu penting seperti pengurangan kemiskinan global dalam prosesnya.

"KTT G77+ Cina di Havana juga menunjukkan meningkatnya klaim Global South," tambah Varwick. Namun, ia juga menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya alternatif yang layak selain PBB. "Kami tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dari PBB."

Inisiatif Jerman

Apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap SDGs? Pemerintah Jerman telah meluncurkan beberapa inisiatif. Di New York, Kanselir Scholz dan Menteri Pembangunan Schulze mengundang para tamu ke Konferensi Keberlanjutan Hamburg pada bulan Juni 2024, "untuk mempertemukan perwakilan pemerintah dari Global North dan Global South, serta para pemimpin pemikiran dari sektor swasta, ilmu pengetahuan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mengembangkan solusi bersama bagi transformasi sosial-ekologis yang sangat dibutuhkan," seperti yang dinyatakan oleh lembaga yang dipimpin Schulze.

Jerman saat ini merayakan 50 tahun keanggotaannya di PBB, dan bersama dengan rekan fasilitatornya, Namibia, sedang merencanakan KTT PBB Masa Depan untuk tahun depan. Mungkin kerja sama antara kedua negara ini akan menandakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan dapat mendefinisikan dan mengejar tujuan bersama.

(bh/ha)