Rencana Jepang untuk mulai melepaskan air olahan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima pada tahun 2023 telah didukung oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, pemerintah Jepang masih akan menunggu "laporan komprehensif" dari pengawas PBB sebelum dilepaskan, kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno kepada wartawan.

Sistem pendingin di PLTN tersebut sempat kewalahan saat gempa bumi besar di bawah laut pada tahun 2011 memicu tsunami dan menyebabkan kecelakaan nuklir terburuk sejak bencana Chernobyl.

Pengerjaan penonaktifan sedang berlangsung dan diperkirakan akan memakan waktu sekitar empat dekade.

Lokasi tersebut menghasilkan rata-rata 100 meter kubik air yang terkontaminasi setiap hari pada periode April hingga November 2022. Air disaring untuk menghilangkan berbagai radionuklida dan dipindahkan ke tangki penyimpanan, dengan lebih dari 1,3 juta meter kubik sudah tertampung dan hampir penuh.

"Kami memperkirakan waktu pelepasan akan terjadi selama musim semi atau musim panas ini," setelah fasilitas pelepasan selesai dan diuji, serta laporan komprehensif IAEA dirilis, kata Matsuno.

Kekhawatiran para nelayan

"Pemerintah secara keseluruhan akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan keamanan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap rumor yang buruk," tambah Matsuno.

Pernyataan tersebut mengacu pada kekhawatiran terus-menerus yang dimunculkan oleh negara tetangga dan komunitas nelayan setempat terkait rencana tersebut.

Nelayan di wilayah sekitar takut akan merusak reputasi mereka akibat pelepasan air olahan, setelah bertahun-tahun berusaha membangun kembali kepercayaan pada produk mereka melalui pengujian ketat.

Operator pabrik TEPCO mengatakan air yang diolah akan memenuhi standar nasional untuk tingkat radionuklida, kecuali satu unsur, tritium, yang menurut para ahli hanya berbahaya bagi manusia dalam dosis besar.

Mereka berencana mengencerkan air untuk mengurangi kadar tritium dan melepaskannya ke lepas pantai selama beberapa dekade melalui pipa bawah air sepanjang satu kilometer.

IAEA mengatakan pelepasan tersebut memenuhi standar internasional dan "tidak akan membahayakan lingkungan."

Negara tetangga termasuk Cina dan Korea Selatan, juga kelompok-kelompok seperti Greenpeace, telah mengkritik rencana tersebut lantaran bencana pada Maret 2011 di timur laut Jepang telah menyebabkan sekitar 18.500 orang tewas atau hilang, dengan sebagian besar korban yang tewas diakibatkan oleh tsunami.

Puluhan ribu warga di sekitar pabrik Fukushima telah diperintahkan dan atau memilih sendiri untuk mengungsi dari rumah mereka.

Sekitar 12 persen wilayah Fukushima pernah dinyatakan tidak aman, tetapi sekarang zona larangan bepergian mencakup sekitar dua persen, meskipun populasi di banyak kota jauh lebih rendah daripada sebelumnya.

yas/ha (AFP)