Ketegangan akibat krisis politik di Turki cukup terasa. Tidak ada yang menduga, Abdurrahman Yalcinkaya akan berhasil dalam usahanya. Jaksa ini mengajukan tuntutan ke pengadilan konstitusi Turki untuk melarang keberadaan partai islam konservatif AKP yang kini memegang pemerintahan. Bagi Yalcinkaya, AKP adalah 'pusat aktivitas yang menentang negara sekuler'. Bersamaan dengan tuntutan larangan AKP, ia juga mengajukan tuntutan agar presiden Abdullah Gül dan beberapa politisi lain dari partai tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan politik di masa yang akan datang. Tuntutan Yalcinkaya diterima. Berikut keterangan singkat juru bicara pengadilan.

"Pihak kejaksaan pengadilan revisi telah mengajukan tuntutan tertulis kepada kami. Tuntutan tersebut disetujui dengan suara bulat kecuali bagian tentang Abdullah Gül. Pada tuntutan menyangkut Abdullah Gül, ada empat suara yang menolak, namun tetap diterima karena mayoritas menyetujuinya."

Maka, tuntutan terhadap partai pemerintahan Turki menjadi puncak krisis politik yang telah berlangsung selama berminggu-minggu ini. Krisis dimana elit kekuasaan lama yang sekuler bertentangan dengan simpatisan AKP yang berorientasi ke agama. Tuntutan pengadilan ini dianggap sebagai bagian kampanye para pendukung kelompok sekuler untuk membalas keputusan diperbolehkannya pemakaian jilbab bagi para mahasiswi bulan Februari lalu.

Tuntutan larangan partai bukanlah hal yang baru di Turki. Dulu, formasi politik pimpinan islam Necmettin Erbakan berulang kali dilarang. Baru-baru ini juga ada tuntutan terhadap partai oposisi Kurdi DTP. Tuntutan terhadap AKP adalah untuk pertama kalinya dilakukan terhadap partai pemerintah yang tengah menjabat. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan, pertengahan tahun lalu, memenangkan pemilihan parlemen dengan 47 persen mayoritas suara. Semenjak itu partai AKP memiliki jumlah mayoritas kursi dalam parlemen Turki.

Akhir pekan lalu, Uni Eropa menentang tuntutan pengadilan ini. Komisaris Uni Eropa Olli Rehn menuntut adanya perubahan dalam konstitusi untuk menghindari terjadinya tuntutan larangan keberadaan AKP. Rehn mengatakan, ini menunjukkan sistem yang salah dalam sistem konstitusi Turki yang bisa dibenarkan dengan perubahan konstitusi.

Diterimanya pengajuan tuntutan Senin kemarin, tidak berati bahwa AKP akan segera dinonaktifkan. Perdana Menteri Erdogan dan tim politiknya terlebih dahulu menyampaikan jawaban atas tuntutan tersebut. Baru setelah ini diterima pengadilan dan Yalcinkaya kembali dikonfrontasi dengan jawaban tersebut, pengadilan bisa mengambil keputusan. Tetapi hingga ini terjadi, diperkiarakan setidaknya akan memakan waktu hingga setengah tahun. Krisis politik yang tengah melanda Turki sepertinya masih akan belum berakhir. (vl)