Seperti diberitakan, Turki sudah mempersiapkan sebuah paket reformasi undang-undang, untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota Uni Eropa . Paket reformasi undang-undang tersebut akan mengubah undang-undang lama Turki yang sudah berusia 78 tahun. Dalam rancangan UU baru itu , antara lain terdapat klausul hukuman yang lebih berat bagi pelaku penyiksaan, juga terdapat klausul soal genosida, kekejaman terhadap kemanusiaan, dan penyelundupan manusia. Hukuman terhadap pemerkosa diperberat, juga terhadap apa yang disebut sebagai kejahatan demi kehormatan terhadap perempuan. Namun yang dikritik oleh UE adalah pasal rancangan UU yang mengkategorikan perselingkuhan dan perzinahan sebagai kejahatan kriminal. Klausul itu di UE termasuk hukum perdata. Karena perdebatan mengenai klausul itu semakin memuncak di dalam mau pun luar negeri , akhirnya PM Turki Erdogan memutuskan untuk meninjau ulang seluruh paket perundangan.

Harian Jerman Frankfurter Rundschau berkomentar :

Yang penting, Ankara mensahkan paket reformasi UU yang melarang penyiksaan . Dan UU hukum pidana baru sesuai dengan norma Uni Eropa, misalnya menjamin kebebasan mengutarakan pendapat, melarang penganiayaan, melindungi kelompok minoritas dan hak asasi ditaati dalam kehidupan nyata di Turki, sampai ke kawasan terpencil Anatolia.

Harian Austria Der Standard di Wina membahas sikap mengalah Turki dalam soal reformasi UU hukum pidana:

Sikap mengalah PM Turki Erdogan membuktikan sejauh mana Turki bersedia untuk menyesuaikan diri dengan keinginan UE. Itu membenarkan pandangan para politisi bahwa perundingan keanggotaan juga merupakan motor bagi reformasi. Tidak dapat dipungkiri, sejak keanggotaannya dalam UE berada di depan mata, Turki telah mencatat kemajuan besar. Meski keanggotaannya tampaknya sudah pasti, namun perundingannya akan berjalan sulit, alot dan lama. Dan tawar-menawar soal hukum pidana bukanlah konflik terakhir antara Ankara dan Brussel.

Harian Swiss Basler Zeitung sebaliknya memuji Erdogan sebagai tokoh besar.

Günter Verheugen, ketua Komisi Perluasan UE menegaskan, pada prinsip tidak ada halangan lagi bagi dimulainya perundingan keanggotaan. Erdogan sudah hampir pasti akan mendapat persetujuan dari para pemimpin UE. Dengan menelan kejengkelannya, Erdogan menjadi negarawan besar. Ia akan masuk dalam buku sejarah sebagai tokoh yang membawaTurki ke Eropa. Yang berhasil justru Erdogan, tokoh yang berasal dari kalangan Islam. Di zaman, di mana kelompok-kelompok radikal atas nama Islam melancarkan perang total terhadap nilai-nilai barat, ini dapat diartikan sebagai peringatan kepada dunia Islam.

Jerman bersama tiga negara lainnya, Brasil, Jepang dan India mengupayakan keanggotaan tetap dalam DK-PBB. Pers Jerman rupanya skeptis dengan gagasan tsb. Harian Frankfurter Allgemeine Zeitung berkomentar:

Apakah kanselir Jerman serius dengan keanggotaan tetap untuk Jerman di DK-PBB, dengan atau tanpa hak veto. Ataukah tuntutan itu hanya untuk menggaris bawahi semakin besar tanggung jawab internasional negaranya? Pemerintah Jerman dengan tiga calon anggota lainnya membentuk kelompok penuntut untuk kepentingannya sendiri. Tetapi kalau ketiga negara lain itu diwakili oleh pemimpinnya di New York, Schröder hanya mengirim menteri luar negerinya. Adalah tugas Schröder untuk mengemukakan dan mewakili tuntutan Jerman , bila ia menganggapnya serius. Ataukah mungkin Schröder telah puas dengan mengumbar pernyataan saja. Rivalitas dan kecemburuan di Asia, Amerika-Latin atau Afrika , bahkan di Eropa, tidak dapat dihilangkan, hanya karena keempat negara menginginkannya.

Harian Stuttgarter Zeitung juga kritis menanggapi upaya Jerman untuk keanggotaan tetap di DK-PBB:

Negara-negara Eropa lainnya, seperti Italia dan Polandia, juga negara-negara Skandinavia dengan penuh kecurigaan mencermati upaya Jerman. Perpecahan di dalam UE dapat menjadi semakin dalam. Dalam prakteknya, tidak banyak yang dapat diharapkan dari Jerman. Pemerintah Jerman pada tahun 1994 tidak mampu mengirim missi yang efektif ke Ruanda. Tidak satu pun menteri luar negeri Jerman pada tahun 1999 dapat membujuk Rusia untuk menerima resolusi Kosovo. Juga sebagai anggota tidak tetap DK , Jerman tidak dapat mencegah invasi AS ke Irak. Hendaknya Jerman lebih memusatkan diri pada masalah-masalah lain, soal lingkungan, politik keamanan, bantuan pembangunan, pencegahan musibah. Ada banyak bidang politik di mana PBB dapat membantu umat manusia. Namun untuk itu perlu reformasi organisasi dunia .

Dan akhirnya komentar harian Tageszeitung – TAZ:

Tentu saja mengupayakan keanggotaan tetap bukanlah sesuatu yang tidak legitim. Namun harus dapat dijawab mengapa keanggotaan tetap itu adalah baik untuk negaranya sendiri , dan untuk dunia. Kalau alasannya hanya, salah satu kontributor terbesar, terlibat dalam berbagai missi militer PBB di banyak negara, maka itu akan merusak citra PBB. Sebab timbul kesan, seakan-akan keanggotaan tetap , dapat dibeli dengan uang atau dengan keterlibatan dalam missi- militer.