Kepala pemerintahan pertama di Turki yang dipilih langsung oleh rakyat tidak berusia lama. Kekuasaan Adnan Menderes dan Partai Demokrat diwarnai pelanggaran HAM dan upaya untuk mengembalikan Syariat Islam ke pemerintahan Turki. Militer kemudian melancarkan upaya kudeta pertama. Setahun berselang Menderes dihukum mati oleh junta militer.

Selang 11 tahun setelah kudeta terakhir, militer melayangkan memorandum yang menyebut pemerintah telah "menyeret negara dalam anarki dan kerusuhan sosial." Surat yang ditandatangani semua perwira tertinggi militer itu mengultimatum pemerintahan untuk segera membubarkan diri dan membentuk pemerintahan kesatuan.

Muak dengan pertikaian antara kaum kanan dan komunis kiri, panglima militer Jendral Kenan Evren melancarkan kudeta buat menyingkirkan pemerintahan sipil. Turki pada dekade 80an ikut terseret dalam arus perang dingin yang ditandai dengan konflik berdarah di level akar rumput. Hingga akhir 70an negeri dua benua itu mengalami 10 pembunuhan per hari terhadap aktivis komunis atau sayap kanan

Kudeta 1980 membuahkan pertumbuhan ekonomi buat Turki yang nyaris bangkrut. Namun kekuasaan Jendral Evren hingga 1989 banyak diwarnai oleh penculikan dan penyiksaan terhadap oposisi dan kelompok anti pemerintah. Tahun 2014 Evren akhirnya divonis penjara seumur hidup oleh sebuah pengadilan di Ankara. Namun lantaran faktor usia, vonis tersebut cuma bersifat simbolis.

Kembali militer bereaksi ketika pemerintahan Necmettin Erbakan dinilai menanggalkan prinsip sekulerisme Ataturk. Saat itu dewan jendral, termasuk Panglima Militer Jendral Ismail Hakki Karadayi, mengultimatum pemerintah untuk melaksanakan enam butir tuntutan yang membatasi gerak kelompok Islam. Kudeta itu berhasil menjatuhkan Erbakan. Tapi para jendral yang terlibat kemudian diadili tahun 2012

Pada Jumat malam, 15 Juli 2016, militer tiba-tiba mendeklarasikan kudeta dan mengklaim telah merebut pemerintahan dari tangan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Saat itu Erdogan sedang berlibur di luar negeri. Militer lalu bergerak merebut tempat-tempat strategis, termasuk kantor stasiun televisi CNN Turki di Istanbul

Lewat pesan ponsel Erdogan memerintahkan pendukungnya untuk turun ke jalan. Aparat kepolisian dan pasukan pemerintah dikerahkan buat menghalau kelompok makar. Hasilnya ratusan orang tewas dan ribuan lain luka-luka. Kudeta di Turki dinilai berlangsung tanpa perencanaan matang. Erdogan lalu memanfaatkannya buat memberangus musuh politik yang sebagian besar simpatisan kelompok Gulen

Setelah partainya AKP menang pemilu 2015, Presiden Erdogan akan dorong penggantian sistem parlemen jadi sistem presidensial. Kemungkinan itu tidak tercapai 2016. Tapi pendukungnya akan rusak bisnis Turki dan iklim investasi. Di bidang keamanan berakhirnya masalah PKK belum kelihatan. Tekanan AS agar Ankara akhiri sepak terjang ISIS tidak akan berhasil, sementara Turki jadi makin rentan serangan.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan standar hidup rendah akan sulut ketidakpuasan dalam masyarakat. Tapi 2016 tidak banyak digelar pemilu, yang sebenarnya bisa jadi kesempatan rakyat untuk protes terhadap pemerintah. Biasanya, kurangnya pemilu bisa membuat tahun lebih tenang. Tapi mengingat situasi belakangan, kurangnya pemilu bisa tingkatkan demonstrasi di jalanan dan kekerasan.

Presiden Dilma Rousseff bertarung bagi keselamatan posisinya, sementara krisis politik dan ekonomi Brasil diperkirakan makin buruk 2016. Jika Rousseff menang pun, pemerintahannya tidak mungkin beri dorongan politik yang perlu bagi reformasi ekonomi, untuk akhiri defisit negara. Jika ia gagal, pemerintah yang dipimpin Wapres Michel Temer juga tidak akan sukses.

Sejumlah pemimpin negara terkenal dengan politik yang tidak bisa diperhitungkan, akan persulit situasi politik internasional 2016. Termasuk di antaranya: Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Erdogan, Wakil Raja Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, juga Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Intervensi mereka saling berkaitan dan bertentangan. Tindakan mereka berimplikasi bagi dunia.

Berbagai aktor bukan negara yang berpengaruh besar dari dunia teknologi masuk panggung politik, dan punya tujuan sendiri. Mereka ambisius dan beraneka ragam, mulai dari perusahaan Silicon Valley, kelompok hacker juga filantropi. Kebangkitan mereka di dunia politik akan desak pemerintah dan masyarakat, juga sebabkan ketidakseimbangan politik dan pasar.

Negara itu semakin dirongrong situasi labil, dan isolasinya akan dorong negara itu ambil langkah lebih agresif tahun ini di Timur Tengah. Penyebab eksternal kekhawatiran Arab Saudi adalah Iran, yang segera akan bebas sanksi. Ketegangan antar kedua negara belakangan ini juga akan tampak dalam konflik Suriah, Yaman dan daerah lain di Timur Tengah. Foto: Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saud

ISIS (Islamic State) adalah organisasi teror paling kuat di dunia. Pengikutnya dari berbagai negara. Tapi respons internasional tidak sepadan, tidak terarah dan terpecah pada kepentingan tiap pihak. 2016 masalah ini belum teratasi, dan ISIS serta konconya akan gunakan kesempatan. Negara paling rentan teror ISIS: Perancis, Rusia, Turki, Arab Saudi, AS. Juga Irak, Libanon, Yordania, Mesir, Eropa.

Cina adalah satu-satunya negara besar yang punya strategi ekonomi global. 2016 Cina jadi penggerak paling penting sekaligus paling tidak jelas, bagi rangkaian peristiwa ekonomi. Ini akan tambah menyulut kecemasan aktor internasional lain, yang tidak siap, tidak mengerti atau tidak setuju dengan prioritas Cina, dan tidak tahu bagaimana memberi respon terhadap Cina.

2016 perpecahan Eropa sampai poin kritis, karena konflik timbul antara ketertutupan dan keterbukaan Eropa. Ditambah masalah kesenjangan sosial, pengungsi, terorisme, tekanan politik akar rumput. Ini jadi tantangan bagi prinsip Uni Eropa. Batas luar UE makin bermasalah. Juga Brexit. Ekonomi UE akan tetap utuh, tapi makna persatuan dan sistem sosialnya tidak bertahan.

Kemitraan Trans Atlantik adalah aliansi paling penting dalam 70 tahun terakhir. Tapi sekarang melemah dan makin tidak relevan. AS tidak menentukan lagi dalam penentuan prioritas Eropa. Intervensi Rusia di Ukraina dan konflik di Suriah akan perjelas perpecahan AS dan UE. Tidak ada yang akan bisa menengahi. Foto: Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden AS Barack Obama