Rencana pendanaan tersebut akan membantu Kairo untuk melakukan reformasi ekonomi yang substansial, bersama dengan investasi miliaran dolar oleh perusahaan-perusahaan Eropa.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Sabtu (29/06) mengumumkan investasi sebesar €42 miliar (sekitar Rp700 triliun) oleh perusahaan-perusahaan Eropa di Mesir serta uang tunai dari Brussels untuk membantu perekonomian negara tersebut.

Von der Leyen mengatakan pada Konferensi Investasi Mesir-Uni Eropa (UE) di Kairo sejumlah perusahaan telah menandatangani lebih dari 20 kesepakatan baru atau nota kesepahaman (MOU) dengan Mesir.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Uni Eropa telah menjanjikan Mesir dana senilai €7,4 miliar dalam bentuk dukungan finansial untuk reformasi ekonomi. Pada hari yang sama, kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk pembiayaan pertama sebesar 1 miliar euro.

Pejabat Eropa mengatakan mereka ingin membantu Mesir yang mengalami guncangan ekonomi berulang kali akibat pandemi COVID-19 dan inflasi tinggi. Mereka ingin Mesir dapat menjadi lebih tangguh dengan meningkatkan investasi dan sektor swasta.

Mesir yang kuat penting bagi UE

Von der Leyen menulis tentang investasi di X, yang sebelumnya bernama Twitter, dan mengatakan negara-negara UE dan Mesir ingin menciptakan kemitraan berdasarkan "kerangka kepercayaan dan kepastian."

"Stabilitas Mesir penting bagi kawasan ini. Di tengah kekacauan dunia, kami telah mempererat hubungan kami, membangun ikatan historis," imbuhnya.

Pimpinan UE ini mengatakan kedua mitra akan terus bekerja sama di berbagai sektor termasuk perdagangan, energi, air, migrasi, keterampilan, dan mobilitas. 

Berpidato di konferensi tersebut, von der Leyen mengatakan kepada para delegasi bahwa investasi tersebut akan "mendampingi dan memberi insentif bagi agenda reformasi Mesir." Menurutnya, ini akan "mendorong lingkungan bisnis yang lebih kuat dan menarik lebih banyak investasi serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang baik."

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi mengatakan dalam pidatonya bahwa konferensi tersebut "menandai langkah implementasi pertama dalam upaya meningkatkan hubungan dan mencerminkan komitmen Mesir dan UE untuk melangkah lebih jauh daripada sekadar janji menuju tahap implementasi."

Ia mengatakan bahwa selama krisis internasional dan regional yang terjadi berturut-turut, "Mesir telah terbukti menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan bersama dengan cara yang mencapai keamanan dan stabilitas."

Mesir dapat dukungan banyak pihak

Selain Uni Eropa, tahun ini Mesir juga menerima miliaran dalam bentuk pembiayaan dan janji dari luar negeri seperti dari Uni Emirat Arab, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia.

Suntikan dana tersebut meredakan krisis mata uang yang telah berlangsung lama. Pada saat yang sama Mesir juga berusaha mengelola dampak perang di Gaza, dan di Sudan, di perbatasan selatan.

Von der Leyen didampingi oleh dua komisaris Uni Eropa lainnya, seperti Komisaris Ekonomi Vladis Dombrovskis. 

Dombrovskis menandatangani nota kesepahaman untuk bantuan keuangan jangka pendek hingga €1 miliar guna mendukung program reformasi ekonomi Mesir. Ini adalah bagian dari paket bantuan senilai €7,4 miliar yang diumumkan Brussels pada Maret 2024.

Menurut Komisi UE, uang tersebut akan diinvestasikan di berbagai sektor termasuk energi bersih, manufaktur, dan ketahanan pangan.

Tuntutan penegakkan supremasi hukum

Kesepakatan tersebut dikritik oleh kelompok aktivis hak asasi manusia yang mengatakan pemerintah Mesir tidak menghormati aturan hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan orang termasuk jurnalis, kritikus, politisi oposisi, pengunjuk rasa damai, dan pembela hak asasi manusia telah ditahan di Mesir.

"Kesepakatan ini adalah salah satu kesepakatan bantuan keuangan termahal yang pernah ditandatangani UE dengan negara di luar UE," kata Eve Geddie, Kepala Kantor Lembaga Amnesty International untuk Eropa.

"Dengan kegagalan dalam memastikan otoritas Mesir mengadopsi tolok ukur yang jelas untuk hak asasi manusia dan aturan hukum sebagai prasyarat pendanaan, UE telah melanggar aturannya sendiri," ujarnya.

Dalam sebuah surat awal bulan ini, Human Rights Watch dan kelompok aktivis hak asasi manusia untuk Mesir, regional, dan internasional meminta Brussels untuk memastikan bantuan uang tunai tersebut.

ae/hp (AP, dpa, Reuters)