Pada pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel, Senin kemarin (21/3), Menteri Luar Negeri Finlandia Alexander Stubb mengatakan, ia tidak mengerti kekisruhan seputar operasi militer aliansi internasional di Libya. Ia menyebut operasi itu sebagai mandat PBB yang meluas dan bersejarah: „Ini adalah resolusi PBB yang memberikan mandat sangat luas untuk melindungi warga sipil Libya. Uni Eropa, Liga Arab, Uni Afrika dan seluruh masyarakat internasional berdiri di belakang resolusi itu."

Namun, saat pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB Jerman abstein dan dengan begitu dapat dijejerkan dengan negara Rusia serta China. Sejumlah komentar media berbicara tentang Jerman yang mengucilkan diri. Negara anggota UE lainnya hingga kini menahan diri dengan kritiknya. Namun, Menlu Luksemburg, Jean Asselborn mengambil jarak dari sikap Jerman itu: „Ada nuansa dengan Jerman. Tetapi ini menyangkut tanggung jawab Jerman, dan saya di sini bukan untuk mengkritik hal itu, tetapi hanya untuk menyimpukannya saja."

Sekjen Arab Liga tetap dukung resolusi

Sedangkan Menlu Jerman, Guido Westerwelle di Brussel terutama menyayangkan bahwa Eropa kembali bersikap terpecah: „Saya tahu bahwa tentu tidak mudah bila negara-negara Eropa memutuskan secara berbeda. Namun, saya sebagai Menlu Jerman tidak akan mengirimkan tentara Jerman ke Libya, hanya karena negara lain melakukannya, melainkan bila saya meyakini hal itu. Dan kami telah memutuskan, Bundeswehr tidak ikut dalam operasi militer di Libya."

Menyusul serangan udara pertama aliansi internasional di Libya, Sekjen Liga Arab Amr Moussa yang telah mendesak DK PBB untuk mengijinkan intervensi militer di Libya mengatakan, aksi militer telah melewati mandat PBB. Tetapi hari Senin kemarin (21/3) ia mengutarakan bahwa ia salah dimengerti dan mengaku tetap mendukung resolusi DK PBB.

Pada pertemuan di Brussel hari Senin (23/3) UE setidaknya menyepakati sanksi selanjutnya terhadap individu dan lembaga tertentu Libya. Sanksi dalam sektor industri minyak diperkirakan akan menyusul.

Italia ingin NATO pimpin operasi Libya

Namun tak pelak lagi Eropa terpecah, juga dalam isu, siapa yang ke depan memimpin aksi militer. Hingga saat ini operasi dilaksanakan atas gagasan negara Perancis, Inggris dan AS. Kini beberapa negara lainnya bergabung. Menlu Italia, Franco Frattini berpendapat, NATO harus terlibat, karena pakta militer ini dianggapnya punya kemampuan, pengalaman untuk memimpin aksi yang terkoordinasi secara baik.

Namun, pertikaian masih berlangsung di NATO. Perancis menentang kepemimpinan NATO karena pakta ini memililiki citra yang sangat buruk di negara-negara Arab. Turki juga tidak setuju. Dan bila satu negara anggota menolak usulan itu, maka NATO tidak mungkin memimpin operasi militer di Libya.

Christoph Hasselbach/Christa Saloh

Editor: Edith Koesoemawiria