UE, Inggris Jatuhkan Sanksi Baru untuk Pejabat Junta Myanmar
22 Juni 2021
Negara-negara Barat memberi sanksi ekonomi kepada junta Myanmar agar segera menghentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi. Sanksi diberikan saat militer Myanmar memperkuat hubungan dengan Rusia.
Blok beranggotakan 27 negara itu memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap delapan pejabat dan juga menargetkan empat "entitas ekonomi" yang terkait dengan militer Myanmar.
Sanksi ekonomi untuk merugikan junta secara finansial
UE mengkritik para pejabat militer Myanmar karena "merusak demokrasi dan supremasi hukum, serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius."
Sanksi terhadap perusahaan yang dikendalikan mliter dimaksudkan untuk merugikan junta secara finansial.
"Dengan menargetkan sektor permata, hutan dan kayu, langkah-langkah ini ditujukan untuk membatasi kemampuan junta untuk mengambil keuntungan dari sumber daya alam Myanmar, serta diberlakukan untuk menghindari kerugian yang tidak semestinya bagi rakyat Myanmar," kata UE dalam sebuah pernyataan.
Inggris juga menambahkan tiga entitas ekonomi Myanmar ke dalam daftar sanksi, termasuk perusahaan mutiara milik negara dan perusahaan kayu.
Pemimpin Junta Min Aung Hlaing bertemu dengan kepala Dewan Keamanan Nasional Rusia Nikolai Petrushev pada Senin (21/06) menjelang konferensi keamanan internasional di Moskow pekan ini.
Dewan Keamanan Nasional mengatakan kedua pihak membahas terorisme, masalah keamanan regional dan campur tangan asing dalam urusan Myanmar. Kedua negara "menegaskan kembali keinginan mereka untuk lebih memperkuat kerja sama bilateral" menurut pernyataan dewan.
Iklan
Bagaimana situasi politik di Myanmar?
Militer Myanmar mengambil alih negara lewat kudeta pada 1 Februari. Junta menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan anggota lain dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa di Myanmar.
Kudeta terjadi setelah militer menuduh partai Suu Kyi melakukan kecurangan dalam pemilu tahun lalu.
Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan
Aung San Suu Kyi dari Myanmar memiliki komunitas global yang mendukungnya ketika dia menjadi tahanan politik belasan tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir dia dihujani protes soal militer membantai Muslim Rohingya.
Foto: picture-alliance/dpa
Lahir untuk demokrasi
Aung San Suu Kyi lahir tanggal 19 Juni 1945 di Yangon, yang dulu merupakan ibu kota Myanmar di yaman koloni Inggris. Ia anak perempuan pahlawan nasional Jenderal Aung San yang menjadi korban serangan tahun 1947. Suu Kyi mengenyam pendidikan di Inggris dan pulang ke Myanmar pada akhir 1980an. Dia menjadi tokoh kunci dalam pemberontakan 1988 melawan kediktatoran militer di negara tersebut.
Foto: dapd
Tahanan Rumah
Tahun 1989, sesaat sebelum pemilu, Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya menjadi tahanan rumah. Hampir selama 15 tahun ini hanya mendekam di rumahnya. Setelah tahun 1995, Suu Kyi dilarang bertemu kedua putra dan suaminya, Michael Aris, bahkan setelah suaminya didiagnosis menderita kanker. Aris, terlihat di foto menampilkan gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada istrinya.
Foto: TORSTEN BLACKWOOD/AFP
Nobel Perdamaian
Tahun 1991 Aung San Suu Kyi diberi penghargaan Nobel Perdamaian bagi "usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia." Karena ia khawatir, junta militer tidak akan mengizinkannya kembali ke Myanmar, putranya Kim yang menerima penghargaannya di Oslo. Setelah 20 tahun berselang, Aung San Suu Kyi baru bisa menyampaikan pidato penerimaannya.
Foto: AP
Bebas dari tahanan rumah
Masa tahanan rumahnya benar-benar berakhir tanggal 13 November 2010. Ini momen yang menandakan proses pendekatan antara Aung San Suu Kyi dan junta militer. Militer tidak ingin terus diisolasi oleh dunia internasional dan Aung San Suu Kyi sadar, bahwa ia hanya akan sukses juga melakukan dialog dengan pihak militer.
Foto: picture alliance/epa/N. C. Naing
Kunjungan Pertama Seorang Presiden AS
Akhir 2012, Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Myanmar. Ia bertemu dengan Aung San Suu Kyi di rumah tempat ia menjadi tahanan selama bertahun-tahun. Lewat kunjungannya, Obama seakan menghormati perjuangan sang tuan rumah dan membantu Myanmar keluar dari isolasi.
Foto: Reuters/K. Lamarque
Penghargaan dari Berlin
Tahun 2014 Aung San Suu Kyi berkunjung selama dua hari ke Berlin. Ia bertemu dengan Presiden Jerman Gauck dan meraih penghargaan Willy-Brandt atau upayanya memperjuangkan HAM dan demokrasi. Saat itu ia menegaskan, masa depan demokrasi negaranya masih belum jelas.
Foto: picture-alliance/dpa
Disumpah sebagai anggota parlemen
Usahanya selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil, dan pada tahun 2012 Suu Kyi diizinkan mencalonkan diri dalam pemilu. Dia memenangkan kursi di parlemen saat Myanmar memulai peralihannya dari pemerintahan militer. Ia menjadi pemenang dalam pemilu tahun 2015, tapi pada akhirnya ia menjabat sebagai menteri luar negeri dan penasihat negara - peran yang mirip perdana menteri.
Foto: AP
Dikritik soal Rohingya
Krisis pengungsi Rohingya sedikti mencoreng namanya. Lembaga pembela hak asasi manusia melontarkan kritik terhadap pemenang hadiah Nobel perdamaian itu. Ia dtuding tidak berupaya untuk mengatasi krisis ini. Suu Kyi dianggap takut ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas Buddha dalam Pemilu Parlemen.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Tidak lagi disukai
Ketika menjadi penasihat negara di tahun 2016, Suu Kyi membentuk komisi untuk menyelidiki klaim tindak kekejaman negara terhadap kaum Rohingya di negara bagian Rakhine. Suu Kyi menuding Rohingya menyebarkan "segunung informasi yang salah", dan prihatin dengan "ancaman teroris" yang ditimbulkan oleh para ekstremis. Sikapnya memicu protes di negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia.
Foto: picture-alliance/Zumapress/J. Laghari
Pemilu kontroversial
Pada tahun 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi(NLD) yang berkuasa di Myanmar memenangkan pemilu 8 November, dengan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Namun, pihak militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, mengklaim penipuan dan menuntut pemilihan baru yang diawasi oleh militer. Dengan itu muncul komentar-komentar yang menyinggung kemungkinan kudeta.
Foto: Shwe Paw Mya Tin/REUTERS
Militer menahan Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi bersama dengan beberapa sekutu politiknya, ditahan dalam penggerebekakan dini hari pada 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh militer. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Junta militer mengklaim kecurangan pemilu dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan menunjuk seorang mantan jenderal sebagai penjabat presiden.
Foto: Franck Robichon/REUTERS
11 foto1 | 11
Suu Kyi saat ini diadili karena mengimpor walkie-talkie secara ilegal untuk pengawalnya dan melanggar aturan pembatasan pandemi selama kampanye pemilihan tahun lalu, serta tuduhan lainnya. Pendukung Suu Kyi percaya tuduhan itu bermotif politik dan dirancang untuk mencegahnya kembali ke memimpin.
Pengacara Suu Kyi mengatakan pada Senin (21/06) bahwa Suu Kyi mengatakan beberapa kesaksian hukum yang dituduhkan terhadapnya salah.
Pihak yang mengkritik penahanan Suu Kyi mengatakan bahwa kasus ini dimaksudkan untuk mendiskreditkan pemimpin sipil Myanmar itu. Bahkan jika Suu Kyi dibebaskan, ada dua tuduhan lebih serius yang dialamatkan kepadanya yang belum disidangkan. Yakni, tuduhan melanggar rahasia negara dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara, dan tuduhan menerima suap dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Militer melakukan tindakan keras yang kontroversial terhadap pengunjuk rasa dan oposisi sejak kudeta.
Sebuah kelompok hak asasi terkemuka di wilayah itu mengatakan lebih dari 860 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan dalam beberapa bulan terakhir, dengan lebih dari 4.500 orang dipenjara oleh junta.