Uni Emirat Arab Resmi Buka Kedutaan Besar di Israel
15 Juli 2021
Dengan dibukanya kedutaan besar di Tel Aviv, Uni Emirat Arab (UEA) berencana untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Israel. Presiden Israel menyebut hubungan diplomatik dengan UEA sebagai tonggak menuju perdamaian.
Presiden Israel Isaac Herzog (kiri) dan Duta Besar UEA untuk Israel Mohamed al-Khaja Foto: Jack Guez/AFP/Getty Images
Iklan
Uni Emirat Arab (UEA) pada hari Rabu (14/07) secara resmi membuka kedutaan besarnya di Tel Aviv, Israel. UEA jadi negara pertama di kawasan Teluk yang membuka kedutaan di negara Yahudi tersebut.
Presiden Israel yang baru Isaac Herzog mengatakan, peresmian kedutaan UEA di Tel Aviv adalah "tonggak penting dalam perjalanan bersama menuju masa depan perdamaian, kemakmuran, dan keamanan untuk Timur Tengah."
Dua minggu sebelumnya, Israel membuka kedutaan besarnya di Abu Dhabi, menandakan awal dari era baru kerja sama kedua negara yang diprakarsai oleh kesepakatan yang ditengahi AS pada September tahun lalu.
Iklan
Apa dampak dari hubungan diplomatik resmi Israel-UEA?
Pada bulan lalu, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid telah mengunjungi UEA untuk membuka kedutaan besar Israel di Abu Dhabi dan konsulat di Dubai.
Kedutaan UEA yang baru dibuka ini terletak di gedung yang sama dengan bursa saham Israel, menunjukkan keinginan UEA untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi. Lapid mengatakan kepada media Emirati bulan lalu bahwa nilai perdagangan kedua negara telah mencapai lebih dari US$675,22 juta (sekitar Rp9,7 triliun) sejak Perjanjian Abraham ditandatangani.
Lokasi kedutaan yang berada di Tel Aviv juga bertujuan untuk menghindari wilayah kontroversial Yerusalem Timur yang dianeksasi. Mayoritas negara lain mempertahankan kedutaan mereka di Tel Aviv karena status Yerusalem yang disengketakan, yang menjadikannya salah satu masalah tersulit untuk diselesaikan dalam negosiasi perdamaian di Timur Tengah dan mencari solusi pembentukan negara Palestina merdeka.
Rangkaian Perjanjian dan Prakarsa Damai Israel-Palestina yang Gagal
Selama lebih dari setengah abad, berbagai upaya telah digalang untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, namun semuanya gagal.
Perjanjian Camp David dan Perdamaian Israel-Mesir, 1978-1979
Perundingan Arab-Israel dimulai pada tahun 1978 di bawah penengahan AS. Bertempat di Camp David, pada 26 Maret 1979, Perjanjian Damai Israel Palestina ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat (kiri) dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin (kanan), melalui penengahan Presiden AS Jimmy Carter (tengah).
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty
Perjanjian Oslo I, 1993
Negosiasi di Norwegia antara Israel dan PLO menghasilkan Perjanjian Oslo I, yang ditandatangani pada September 1993. Perjanjian tersebut menuntut pasukan Israel mundur dari Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan otoritas sementara Palestina akan membentuk pemerintahan otonomi untuk masa transisi lima tahun. Kesepakatan kedua ditandatangani pada tahun 1995.
Foto: picture-alliance/dpa/A. Sachs
Pertemuan Puncak Camp David, 2000
Presiden AS Bill Clinton pada tahun 2000 mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak (kiri) dan Pemimpin PLO Yasser Arafat (kanan) ke Camp David untuk membahas masalah perbatasan, keamanan, permukiman, pengungsi dan status Yerusalem. Meskipun negosiasi menjadi lebih rinci dari sebelumnya, tidak ada kesepakatan yang dicapai.
Foto: picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds
Prakarsa Perdamaian Arab dari KTT Beirut, 2002
Negosiasi Camp David diikuti dengan pertemuan di Washington di Kairo dan Taba, Mesir - semuanya tanpa hasil. Setelahnya Liga Arab mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab di Beirut, Maret 2002. Rencana tersebut meminta Israel menarik diri ke perbatasan sebelum 1967. Sebagai imbalannya, negara-negara Arab akan setuju untuk mengakui Israel.
Foto: Getty Images/C. Kealy
Peta Jalan Kuartet Timur Tengah, 2003
AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB bekerja sama sebagai Kuartet Timur Tengah untuk mengembangkan peta jalan menuju perdamaian. PM Palestina saat itu, Mahmoud Abbas, menerima teks tersebut, namun mitranya dari Israel, Ariel Sharon, keberatan. Peta jalan itu memuat tentang solusi dua negara Sayangnya, hal itu tidak pernah dilaksanakan. Dalam foto: Yasser Arafat dan pejabat Uni Eropa Lord Levy.
Foto: Getty Iamges/AFP/J. Aruri
Prakarsa Perdamaian Trump, 2020
Presiden AS Donald Trump memperkenalkan rancangan perdamaian tahun 2020. Tetapi rancangan itu menuntut warga Palestina menerima pemukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel. Palestina menolak rencangan tersebut.
Foto: Reuters/M. Salem
Konflik kembali berkobar 2021
Rencana Israel mengusir empat keluarga Palestina dan memberikan rumah mereka di Yerusalem Timur kepada pemukim Yahudi berujung bentrokan dan aksi protes di Yerusalem. Hamas kemudian menembakkan lebih 2.000 roket ke Israel, dibalas dengan serangan udara militer Israel, yang menghancurkan banyak bangunan di Jalur Gaza. (hp/gtp)
Foto: Mahmud Hams/AFP
7 foto1 | 7
Bidik kesepakatan dagang
Duta Besar UEA untuk Israel, Mohamed al-Khaja mengatakan dia berharap untuk mencapai lebih banyak kesepakatan perdagangan di masa depan setelah tercapainya pakta di sektor penerbangan, pariwisata, dan jasa keuangan.
"UEA dan Israel sama-sama negara yang inovatif, kami dapat memanfaatkan kreativitas ini untuk bekerja menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi negara dan kawasan kami," kata al-Khaja saat peresmian kedutaan, Rabu (14/07).
Dia menambahkan bahwa hubungan resmi diplomatik ini adalah "dasar tugas kami untuk terus membangun kemitraan baru kami, untuk mencari dialog, bukan perselisihan, untuk membangun paradigma baru perdamaian dan untuk memberikan model pendekatan kolaboratif baru untuk resolusi konflik di Timur Tengah.''
Palestina sendiri telah mengecam normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan UEA, yang diikuti oleh kesepakatan serupa oleh Bahrain, Sudan, dan Maroko.
