Setelah dicapai gencatan senjata di Jalur Gaza pekan lalu, usaha penengahan internasional terus dilanjutkan. Hari Senin (26.01), para Menteri Luar Negeri dari ke 27 negara anggota Uni Eropa mengadakan pertemuan tidak resmi di Brüssel. Pertemuannya juga dihadiri Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania dan Turki. Secara khusus permuannya membahas situasi di Jalur Gaza, bantuan pembangunan kembali, serta membicarakan peluang untuk menghidupkan kembali proses perdamaian. Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier mengatakan:

"Sekarang adalah saatnya melakukan diplomasi yang aktiv. agar gencatan senjata yang telah dicapai dapat menjadi sebuah gencatan senjata yang stabil".

Menurut laporan harian " Welt am Sonntag", konsep yang disampaikan Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier, akan dijadikan dasar dari rencana aksi Uni Eropa bagi kebijakan politik di Timur Tengah. Tujuannya membentuk negara Palestina yang independen dan demokratis di Tepi Barat Yordan dan Jalur Gaza, yang berdampingan dengan Israel secara damai.Sehubungan dengan konsep itu, Uni Eropa meningkatkan tekanannya terhadap Palestina, agar menghentikan konflik antara kelompok Fatah dari Presiden Mahmud Abbas dengan kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Uni Eropa hendak berusaha agar kedua kelompok Palestina itu melakukan perujukan, dan membentuk pemerintahan bersama .Menteri Luar Negeri Swedia Carl Bildt mengatakan, bila tidak berhasil mengatasi perpecahan dalam tubuh Palestina, maka akan sangat sulit memecahkan masalah Gaza dan melanjutkan proses perdamaian. Ditambahkannya, sekarang adalah saatnya bagi kelompok Fatah dan Hamas untuk saling berbicara. Sementara itu Menteri Luar Negeri Luxemburg Jean Asselborn, pada awal pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Eropa dengan Menteri Luar Negeri Mesir,Yordania, Turki dan wakil pemerintahan otonomi Palestina menyerukan dibentuknya sebuah pemerintahan berdasarkan konsensus:

"Bila terbentuk sebuah pemerintahan yang berdasarkan konsensus, maka akhir bulan ini, pintu perbatasan Rafah dapat dibuka. Itu berarti,orang-orang melihat bahwa perubahan telah tiba"

Menurut kalangan diplomat Uni Eropa pembentukan sebuah pemerintah Palestina berdasarkan konsensus, akan memungkinkan kembali ditugaskannya pengamat Uni Eropa dipintu perbatasan ke Jalur Gaza. Penugasan itu disepakati dalam perjanjian antara Uni Eropa dengan Palestina tahun 2005. Perjanjian terhenti, setelah kelompok Hamas mengambil alih kekuasaan di Jalur Gaza, pada tahun 2005.

Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband mengungkapkan inti pertemuan informal Uni Eropa di Brüssel hari ini, untuk menyampaikan keinginan Uni Eropa, agar Palestina kembali berbicara dalam satu suara.Sementara Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier mendesak diakhirinya blokade terhadap Jalur Gaza. Dikatakannya, pintu perbatasan harus dibuka, agar dimungkinkan penyaluran bahan pangan dan kebutuhan lainnya bagi warga di Jalur Gaza yang mengalami penderitaan. Disamping itu ia menyampaikan dukungan Jerman bagi Mesir dalam mencegah penyeludupan senjata ke Jalur Gaza. Rincian mengenai dukungannya akan dibahas dengan Menteri Luar Negeri Mesir Ahmad Abul Gheit. Selain usaha penengahan yang dilakukan Uni Eropa, juga dilaporkan penengah Amerika Serikat untuk Timur Tengah yang baru ditunjuk Presiden Barack Obama, George Mittchel, dinantikan kedatangannya di Israel dan Palestina dalam hari-hari mendatang.Ketika menunjuknya, Presiden Obama menandaskan tujuannya untuk mencapai penyelesaian damai yang menyeluruh di Timur Tengah, dengan mengambil langkah yang aktiv dan agresiv. (ar)