Seiring dengan pelaksanaan pameran industri Hannover Messe di Jerman, di mana Indonesia tampil sebagai negara mitra dengan mengusung tema Industri 4.0, di Jakarta dimulai rangkaian dialog kebijakan perkotaan. Program ini merupakan bagian dari Multi-Stakeholder and Policy Dialogue Series (MSPD) yang resmi diluncurkan awal Maret 2021 oleh Gubernur Jakarta Anies R. Baswedan dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket melalui kerjasama Jakarta Smart City 4.0 dan program Smart Change Uni Eropa.

Selama dua tahun akan dilakukan rangkaian dialog lewat proyek Smart Change untuk mendukung pertukaran pengetahuan di antara para profesional Kota Cerdas (Smart City). Tujuannya untuk memfasilitasi pembuatan kebijakan yang berkelanjutan dan memberikan inisiatif percontohan dari semua pemangku kepentingan perkotaan. Pelaksanaannya bekerja sama dengan konsorsium Hukumonline dan RuangWaktu.

Policy Dialogue pertama yang digelar hari Rabu (14/4) lewat aplikasi Zoom berfokus pada mobilitas yang mulus dan berkelanjutan di Jakarta. Melalui dialog ini, berbagai masukan terkait dibahas untuk menyusun kebijakan yang akan diterapkan di tingkat kota, antara lain untuk pengembangan sistem informasi transportasi umum yang ramah lingkungan dan mulus di Jakarta.

Mendukung transformasi Smart City 4.0

Yudhistira Nugraha, Direktur Jakarta Smart City menerangkan: "Dengan kolaborasi ini, kami menyediakan forum diskusi terbuka, termasuk para pemangku kepentingan utama untuk mendukung program Transformasi Smart City 4.0 di Jakarta. Ini akan memberdayakan upaya kami untuk terus bereksperimen, mengembangkan inovasi, dan mendukung kolaborasi.”

Secara khusus, para peserta telah membahas berbagai kebijakan terkait sektor transportasi yang sudah berlaku di Jakarta serta langkah-langkah kebijakan baru yang diperlukan. Jakarta Smart City dan Smart Change bekerja sama dengan Hukumonline dan RuangWaktu untuk merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendukung peningkatan mobilitas yang mulus dan berkelanjutan di Jakarta.

"Dialog Kebijakan ini akan mendukung pertukaran pengetahuan para pemimpin kota pintar yang berdedikasi untuk juga berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak untuk Jakarta yang berkelanjutan", kata Muamar Vebry, Manajer Program pada Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia.

"Uni Eropa bersama dengan pemerintah daerah Jakarta dan Berlin mempromosikan dialog pemerintah terbuka dengan semua pemangku kepentingan melalui proyek Perubahan Cerdas,” tambahnya.

Model kontribusi publik untuk kebijakan perkotaan

Hadir dalam Policy Dialogue ini antara lain Puspita Dirgahayani, Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, dengan fokus kebijakan, transportasi, dan kota pintar di Institut Teknologi Bandung (ITB); Faela Sufa, Wakil Direktur Institut Kebijakan Transportasi dan Pembangunan Indonesia (ITDP); dan Purwanto Setiadi, Kepala LSM Bike2Work Indonesia. Mereka menyampaikan pendapat dari bidangnya masing-masing, termasuk contoh dari Berlin, sister city Jakarta, dan memberikan masukan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.

"Saya yakin dialog kebijakan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi DKI Jakarta. Melalui diskusi yang komprehensif dalam dialog kebijakan, akan dihasilkan masukan yang beragam untuk kemajuan kota pintar di Jakarta,” kata Jan Ramos Pandia - Chief Operating Officer dari Hukumonline.

Hasil dialog pertama merekomendasikan antara lain agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tegas memprioritaskan pejalan kaki, mengembangkan sarana transportasi utama untuk mengintegrasikan angkutan berbasis massal, mengurangi mobilitas kendaraan pribadi dan pembentukan kawasan terpadu dengan fasilitas park and ride. Seri Dialog ini akan berlanjut pada Mei 2021 dengan topik-topik lainnya yang berkaitan dengan konsep Kota Cerdas.

Proyek Smart Change didanai oleh Uni Eropa untuk mempromosikan pembangunan perkotaan terintegrasi melalui kemitraan kota dan mendukung Agenda 2030 on Sustainable Development dengan mempercepat transformasi digital dan program transformasi Jakarta Smart City 4.0.

hp/as (dari berbagai sumber)