Tidak lama lagi, Uni Eropa akan membatasi pengambilan data pribadi untuk iklan politik di media sosial. Diharapkan, aturan yang baru bisa membatasi intervensi asing ke dalam proses pemilu di Eropa. Ampuhkah?
Iklan
Uni Eropa ingin melarang iklan dan reklame partai politik yang khusus membidik sekelompok pemilih tertentu, atau yang dikenal dengan sebutan Microtargeting.
Metode ini mengumpulkan dan mencuri data pribadi di media sosial dan pernah digunakan oleh bekas Presiden AS, Barack Obama, pada 2008 lalu. Dalam skala besar, strategi penargetan spesifik dimanfaatkan perusahaan Inggris, Cambrdige Analytica, untuk membantu bekas Presiden Donald Trump memenangkan pemilu tahun 2016.
Senin (7/11) kemarin, Dewan dan Parlemen Eropa menyepakati rancangan Undang-undang yang masih harus diputuskan melalui pemungutan suara. Ia menyaratkan, pengguna harus terlebih dahulu menyetujui pengumpulan data pribadi untuk keperluan iklan politik. Sebaliknya, data-data yang merangkum latar belakang etnis, ideologi politik atau orientasi seksual sama sekali tidak boleh dipindahtangankan.
Namun begitu, Martin Emmer, Guru Besar Komunikasi di Free University Berlin, meyakini legislasi tersebut tidak akan serta merta mengakhiri praktik penargetan spesifik. Menurutnya, instrumen ini terlalu berguna untuk diabaikan oleh partai-partai politik, terutama untuk menjangkau khalayak di media sosial.
Turki Dikecam Sekaligus Dibutuhkan Eropa
Politik Turki sejatinya berlawanan dengan Eropa, tapi posisi geopolitiknya sangat penting untuk Barat. Inilah lima faktanya:
Foto: AP
Mediator antara Moskow dan Kyiv
Aspirasi Turki yang nasionalistik dan narasinya yang agresif terhadap mitra Barat, sebetulnya tidak cocok buat Uni Eropa. Namun, setelah Rusia menyerang Ukraina, Turki jadi sangat penting dan diperlukan. Ankara punya hubungan baik dengan Moskow maupun Kyiv, dan jadi kanal untuk solusi masalah global. Berkat mediasi Turki, kesepakatan ekspor gandum antara Rusia dan Ukraina diteken di Istanbul.
Foto: OZAN KOSE/AFP
Diperlukan "lampu hijaunya" oleh mitra NATO
Turki jadi anggota NATO sejak 1952 dan menjadi kekuatan militer terbesar kedua dalam aliansi pertahanan Barat ini. "Lampu hijau" dari Turki juga diperlukan dua kandidat anggota baru, Swedia dan Finlandia sebagai syarat keanggotaan NATO. Pokok sengketa, Presiden Erdogan menuding dua negara itu melindungi anggota Kurdistan PKK, yang sudah dimasukkan daftar teroris.
Foto: Turkish Presidency/AA/picture alliance
Negara industri senjata penting
Industri persenjataan Turki tumbuh secara siginifikan dan menjadikannya pemain global yang diperhitungkan. Drone Bayraktar buatan Turki terbukti memainkan peranan penting dalam perang di Ukraina maupun dalam konflik Nagorno-Karabakh. Drone Bayraktar dipuji cukup handal membantu militer Ukraina menangkal serangan Rusia.
Foto: Mykola Lararenko/AA/picture alliance
Aktor kunci dalam krisis migrasi ke Eropa
Turki punya perbatasan ke sejumlah negara di kawasan yang sedang dilanda konflik, memberikan Ankara kapabilitas dalam politik pertahanan maupun kebijakan migrasi terhadap Uni Eropa. Erdogan berulang kali mengancam Brussel dan Berlin, dengan membuka akses selebar-lebarnya bagi pengungsi untuk memasuki Eropa. Tekanan ini membuahkan kesepakatan bantuan pengungsi senilai 6 miliar euro.
Foto: Emrah Gurel/AP/picture alliance
Pengaruh besar Diaspora Turki di Jerman
Lebih dari tiga juta warga keturunan Turki kini bermukim sebagai diaspora di Jerman. Sekitar 60% diaspora ini memilih Erdogan dalam pemilu 2018. Di sisi lain, jawatan pelindung konstitusi Jerman melaporkan ancaman dari kelompok radikal Islamis, simpatisan PKK serta dari kelompok ultranasionalis. Dinamika di kalangan diasporanya punya dampak pada kelompok yang dinilai jadi ancaman itu. (as/ha)
Foto: picture alliance/dpa
5 foto1 | 5
Labelisasi iklan politik
Namun Emmer percaya, peraturan tersebut terutama bertujuan untuk mencegah pengaruh tersembunyi - termasuk ketika netizen menerima "pesan yang sudah disesuaikan dengan situasi kehidupan mereka, sehingga seseorang tidak dapat lagi mengenali ideologi partai mana pun di baliknya."
Iklan
Nantinya, iklan politik harus diberi label secara jelas. Aturan baru ini juga mewajibkan pencatuman informasi tentang siapa yang membiayai iklan tersebut. Selain itu, UE juga merencanakan sebuah arsip iklan politik yang dapat diakses publik.
Dalam legislasinya, UE ingin membatasi pengaruh negara-negara luar dalam pemilihan umum. Tiga bulan sebelum pemilu atau referendum, begitu bunyi naskah rancangan UU, pembiayaan iklan pemilu dari negara ketiga akan dilarang. Aturan baru ini dinilai akan mempersulit aktor asing untuk menyebarkan informasi palsu atau melakukan intervensi dalam proses demokrasi. kata pengamat politik, Sandro Gozi dari Liberal Renew di Parlemen Eropa.
Perdana Menteri Inggris dari Masa ke Masa
Rishi Sunak terpilih menjadi perdana menteri ketiga Inggris tahun ini setelah Liz Truss mengundurkan diri, enam minggu setelah dia dilantik.
Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Rishi Sunak
Rishi Sunak terpilih menjadi perdana menteri baru Inggris dan berjanji menyatukan kembali Partai Konservatif setelah Liz Truss mengundurkan diri. Pria berusia 42 tahun itu menjadi perdana menteri termuda sekaligus pemimpin berdarah Asia pertama di Inggris dalam satu abad terakhir. Sunak tengah menghadapi krisis ekonomi dan politik, serta rentetan ancaman resesi dan kenaikan suku bunga.
Foto: Aberto Pezzali/AP/picture alliance
Liz Truss (2022)
Liz Truss mengumumkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri setelah mencetak rekor baru, yakni hanya 45 hari menjabat. Truss mengatakan bahwa jabatannya sebagai perdana menteri dimulai "pada saat ketidakstabilan ekonomi dan internasional melanda hebat," yang mengacu pada lonjakan inflasi, krisis energi global hingga perang di Ukraina.
Foto: Leon Neal/Getty Images
Boris Johnson (2019-2022)
Boris Johnson mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan Juli lalu. Jabatan perdana menterinya digulingkan setelah menyusul sejumlah skandal dan pengunduran diri dari lebih 50 anggota parlemen dalam partainya sendiri. Pemerintahan Johnson menyaksikan sejarah penting keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tahun 2020.
Foto: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance
Theresa May (2016-2019)
Theresa May resmi menggantikan David Cameron setelah referendum Brexit 2016 dan mulai menegosiasikan keluarnya Inggris dari UE. Dia mengundurkan diri setelah anggota parlemen menolak tiga RUU penarikan Inggris dari EU yang dia ajukan, di mana para pendukung garis keras Brexit di partainya sendiri memberikan terlalu banyak konsesi ke Brussels.
Foto: TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images
David Cameron (2010-2016)
David Cameron telah membawa Partai Konservatif kembali berkuasa pada 2010. Partainya menang tipis dalam suara mayoritas pada tahun 2015, di mana dia dituntut untuk menindaklanjuti janji pengadaan referendum "penarikan" keanggotaan Inggris di UE. Cameron memilih untuk "tidak keluar" dan mengundurkan diri sehari setelah pemungutan suara, dengan sekitar 52% mendukung untuk "keluar."
Foto: Matt Dunham/AP Photo/picture alliance
Gordon Brown (2007-2010)
Gordon Brown merupakan perdana menteri Inggris yang meninggalkan kantor karena kalah dalam pemilu, bukan karena pengunduran diri ataupun pemberontakan. Brown mengambil alih kekuasaan setelah pengunduran diri Tony Blair setelah terjadi kehancuran finansial akibat perang Irak pada 2007. Brown kalah dalam pemilu 2010 dan mengakhiri periode 13 tahun pemerintahan Partai Buruh di Inggris.
Foto: Jane Barlow/dpa/PA/AP/picture alliance
Tony Blair (1997-2007)
Tony Blair berhasil memenangkan tiga kali pemilihan dan merupakan satu-satunya politisi Partai Buruh yang mengklaim kemenangannya selama hampir setengah abad. Atas inovasi wadah sentrisnya yang ia juluki "Buruh Baru", Blair menang telak pada tahun 1997 dan secara bertahap dukungan untuknya berkurang setelah satu dekade berkuasa. Perang di Irak menjadi dampak negatif terbesar sebagai warisannya.
Foto: Gretel Ensignia/AP Photo/picture alliance
John Major (1990-1997)
John Major menjabat sebagai perdana menteri Inggris setelah Margaret Thatcher mengundurkan diri usai menjabat selama hampir 12 tahun. Pemerintahan Major harus bergulat dengan krisis ekonomi besar dan pemberontakan dari anggota parlemen anti Uni Eropa di Partai Konservatif.
Foto: Mary Evans Picture Library/picture alliance
Margaret Thatcher (1979-1990)
Ketiga perdana menteri perempuan Inggris berasal dari Partai Konservatif. Meskipun kekuasaan Theresa May dan Liz Truss tidak berumur panjang dan sukses seperti pemilihan pertama Margaret Thatcher. Truss mengaku terinspirasi oleh Thatcher jauh sebelum ia menjabat, dan menghadapi situasi yang sama serta mengenakan pakaian yang mirip dengan Thatcher pada masa mudanya. (kp/ha)
Foto: Marcus Thelen/picture alliance
9 foto1 | 9
Pembatasan pengaruh asing
Di Jerman, UU tersebut akan berdampak pada pemilih Turki yang acap berkampanye untuk salah satu partai politik. Kampanye media sosial Rusia di negara-negara Eropa juga diharapkan bisa dicegah.
Tapi hal ini diragukan pakar komunikasi Jerman, Emmer. Menurutnya, aktor yang melancarkan "perang informasi" tidak akan bisa dihalangi oleh setumpuk legislasi.
Meski begitu, dia percaya regulasi UE akan memungkinkan kontrol dan pengawasan yang lebih luas oleh negara-negara anggota.
Naskah UU yang sudah disetujui Dewan dan Parlemen Eropa nantinya akan memasuki masa transisi selama 18 bulan, setelah mendapat ratifikasi dari semua negara anggota dan parlemen. Artinya, sebagian besar regulasi terkait larangan iklan politik belum akan berlaku ketika Parlemen Eropa menggelar pemilihan legislatif pada bulan Juni 2024 mendatang.
rzn/hp
Jangan ketinggalan untuk menyimak konten-konten eksklusif yang akan kami pilih setiap Rabu untuk kamu. Kirimkan e-mail kamu untuk berlangganan Newsletter mingguan Wednesday Bite.