Sekitar enam ratus traktor milik peternak susu dari berbagai negara Eropa yang berkonvoi menuju gedung Komisi Eropa di Brüssel sempat membuat kemacetan lalu lintas hari Kamis (19/96). Tapi tuntutan para peternak untuk membatasi produksi susu, agar menukiknya harga susu bisa dihentikan, bukanlah tema utama ke 27 kepala negara-negara Uni Eropa yang berkumpul di sana. Para kepala negara ini bukan sedang merundingkan kuota susu, melainkan membahas masalah personalia internal.

Setelah perundingan panjang Ketua Dewan Eropa saat ini, Perdana Menteri Ceko Jan Fischer mengumumkan bahwa para kepala pemerintahan negara Uni Eropa ingin agar Ketua Komisi Eropa Jose Manuel Barosso menjalankan masa jabatan kedua selama lima tahun. Ia mengatakan: "Kami telah mengatakan bahwa kami menginginkan komisi yang kuat, yang dapat menjadi mitra yang kuat dan dapat bekerjasama dengan baik. Untuk itu Komisi ini juga harus dipimpin oleh seorang tokoh yang kuat. Karenanya saya menyambut, bahwa José Manuel Barroso mendapatkan dukungan luas dari para kepala pemerintahan negara-negara Uni Eropa. Kami pun mendukungnya dan menyepakati pencalonannya sebagai kandidat Ketua Komisi.“

Meski didukung para kepala pemerintahan, pencalonan Barosso juga harus disepakati oleh Parlemen Eropa. Kubu konservatif yang mendukung Barosso tidak memiliki mayoritas dalam Parlemen Eropa yang baru dipilih ini. Sementara kubu Sosialis dan kubu Hijau tidak mendukung Barosso, dan berusaha menunda-nunda pemilihan ketua Komisi. Kanselir Jerman Angela Merkel yang juga dari kubu konservatif memperingatkan: "Eropa harus bisa bertindak, dan tidak bisa menunda-nunda sebuah keputusan penting. Karenanya kami mengimbau agar Parlemen Eropa, seperti yang sudah dibicarakan sebelum pemilihan Eropa lalu, untuk segera, setidaknya pada bulan Juli, sudah membahas pemilihan para pejabat baru.“

Seperti rekan-rekannya di kubu sosialis, Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier juga menentang pencalonan Barroso. Ia mengimbau pengunduran tanggal pemilihan Ketua Komisi sampai Perjanjian Lisabon diratifikasi. Disebutkan, sehingga penetapan jabatan penting nanti bisa diselesaikan sebagai paket.

Masalahnya Perjanjian Lisabon itu baru bisa berlaku akhir tahun 2009 ini. Sebelumnya, warga Irlandia harus menjalani referendum kedua untuk menentukan apakah menerima perjanjian itu. Tahun 2008 lalu, referendum mengenai ini gagal di Irlandia, dan akan diulangi pada musim gugur tahun 2009 ini.

Sebagian pengamat mengritik penundaan ini. Mereka menyebut banyaknya masalah yang harus dibahas sebagai alasan- Reformasi pasar keuangan, serta sejumlah keputusan mengenai perlindungan iklim merupakan beberapa hal diantaranya. Penundaan itupun menuai kritik dari organisasi-organisasi lingkungan, yang menyebut sikap itu sebagai pertanda buruk bagi Konferensi Lingkungan Internasional di Kopenhagen bulan Desember mendatang.

Bernd Riegert / Edith Koesoemawiria

Editor: Hendra Pasuhuk