"Ini hari yang menyedihkan..", kata Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker setelah KTT Istimewa Uni Eropa dengan 27 kepala pemerintahan mengesahkan dokumen setebal hampir 600 halaman itu. "Tidak ada alasan untuk merayakan, jika sebuah negara meninggalkan Uni Eropa. Ini ssebuah tragedi, " tambahnya.

Padahal hasil perundingan Uni Eropa dengan pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Theresa May sebenarnya menguntungkan Uni Eropa, karena memuat hampir semua tuntutan yang diarahkan ke Inggris.

Persetujuan KTT Uni Eropa hari Minggu (26/11) itu menandai akhir suatu perundingan marathon yang telah berlangsung selama 21 bulan. Tapi ini baru awal dari prosedurnya. Karena kesepakatan itu masih harus disetujui oleh parlemen Inggris bulan Desember mendatang, dan penentangan terhadap paket itu di parlemen Inggris sangat besar. Praktis semua partai oposisi menyatakan tidak setuju, bahkan beberapa orang dari fraksi partai Theresa May sendiri, yang memerintah sebagai pemerintahan minoritas.

Itu juga satu alasan, mengapa tokoh-tokoh Uni Eropa berusaha mendukung posisi Theresa May, dengan terus menerus menekankan, bahwa paket ini adalah tawaran terakhir bagi Inggris, yang akan meninggalkan Uni Eropa setelah 46 tahun keanggotaan. Paket Brexit bukan perjanjian akhir. Selama masa transisi hingga tahun 2020, akan dirundingkan perjanjian pemisahan diri Inggris dari Uni Eropa yang akan berlaku sebagai dasar hukum. Jika sampai 2020 belum tercapai kesepakatan, masa transisi akan diperpanjang dua tahun lagi.

Apa saja isi paket Brexit?

Butir-butir terpenting yang diatur dalam paket Brexit antara lain:

- Inggris harus tetap membayar iuran Uni Eropa senilai 45 miliar Euro, sampai negara itu secara resmi benar-benar meninggalkan Uni Eropa pada tahun 2020, atau dua tahun kemudian.

- Selama masa transisi, posisi hukum Inggris secara resmi masih anggota Uni Eropa. Sehingga segala sesuatunya tetap berlaku seperti sekarang. Hanya saja Inggris tidak punya hak suara lagi di badan-badan Uni Eropa.

- Paket Brexit secara eksplisit menyebutkan, bahwa Uni Eropa dan Inggris akan bekerjasama dengan erat dalam bidang perdagangan, keamanan, penelitian dan penanggulangan perubahan iklim.

Status Inggris selama masa transisi, yang kehilangan hak suara tapi tetap harus membayar iuran, inilah yang terutama jadi sasaran kritik, baik dari pihak pendukung Brexit maupun yang tidak setuju dengann itu. Bagi pendukung Brexit, aturan itu berarti Uni Eropa tetap mendikte Inggris, yang tidak punya hak apa-apa lagi, bahkan kemungkinan sampai 2022.

Apa jadinya kalau parlemen Inggris menolak?

Apa jadinya kalau parlemen Inggris dua minggu depan menolak Paket Brexit yang dibawa Theresa May dari Brussels? Itu berarti, Inggris akan keluar dari Uni Eropa tanpa perjaniian sama sekali. Istilah populernya "No Deal Brexit".

Konsekuensinya antara lain, semua warga Uni Eropa yang tinggal dan bekerja di Inggris kemungkinan harus segera meninggalkan negara itu, atau secepat mungkin meminta visa tinggal dan ijin kerja. Sebaliknya juga berlaku bagi warga Inggris yang tinggal dan bekerja di Uni Eropa. Pesawat-pesawat komersial dari Inggris secara hukum tidak boleh lagi mendarat di Uni Eropa, dan sebaliknya. Masih banyak konsekuensi lainnya, terutama di bidang lalu lintas barang dan manusia.

Kalau Paket Brexit ditolak parlemen, berarti secara politis PM Theresa May tidak punya dukungan lagi di dewan perwakilan rakyat. Konsekuensi logisnya adalah mengundurkan diri. Inggris kemungkinan besar akan mengalami masa kekalutan politik dan ekonomi.

Itu sebabnya bisa dipahami, mengapa para pemimpin Uni Eropa berusaha menghindari kesan perayaan kemenangan, sekalipun Paket Brexit memang sangat menguntungkan posisi Uni Eropa. Mereka semua ingin Theresa May berhasil dalam meyakinkan parlemen agar menerima paket itu.

hp/  (dpa, rtr, afp)