Uni Eropa Pertimbangkan Pemberian Kartu Vaksinasi Covid-19
25 Februari 2021
Negara Uni Eropa yang bergantung pada pariwisata inginkan adanya pemberian kartu vaksinasi Covid-19 untuk mudahkan perjalanan. Namun Jerman dan Prancis masih enggan, mengapa?
Iklan
Negara-negara Uni Eropa yang mengandalkan pendapatan dari turisme musim panas mendorong diterbitkannya sertifikasi atau kartu bagi mereka yang telah menerima suntikan vaksin virus corona SARS-CoV-2. Pemberian sertifikasi ini diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor yang babak belur selama pandemi.
Ide kartu vaksinasi ini menyusul kebijakan Israel memberikan kartu hijau kepada warganya yang telah divaksinasi atau telah sembuh dari Covid-19 untuk mengunjungi konser musik. Kartu ini berlaku selama enam bulan sejak menerima vaksinasi penuh.
Menjelang datangnya musim panas tahun ini, sejumlah negara seperti Yunani, Portugal dan Spanyol juga menindikasikan lampu hijau bagi pemberian sertifikasi untuk perlahan memulai kehidupan publik. Namun negara seperti Jerman dan Prancis terlihat enggan karena masih banyaknya pertanyaan yang perlu dijawab.
Diskusi tersebut mengemuka dalam konferensi video antara para pemimpin Uni Eropa pada Kamis (25/02). Dalam konferensi tersebut, negara-negara yang bergantung pada sektor pariwisata terus menekan untuk melonggarkan larangan perjalanan pada liburan musim panas mendatang.
Yunani dan Spanyol mendesak adopsi cepat sertifikat vaksinasi corona di seluruh Uni Eropa bagi para pelancong. Kanselir Austria Sebastian Kurz juga mendukung gagasan ini dan mengatakan bahwa sertifikasi dapat membantu sektor-sektor yang terpukul oleh pandemi seperti seni, olahraga, dan gastronomi.
Para pejabat yang berwenang juga mengatakan bahwa UE saat ini tengah bekerja sama dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Asosiasi Transportasi Udara Internasional untuk mengkaji kemungkinan menghidupkan kembali perjalanan udara.
Seberapa efektif Kartu Vaksinasi Covid-19?
Beberapa pejabat dan diplomat Uni Eropa memperingatkan bahwa meskipun mereka mendukung catatan vaksinasi yang dapat diverifikasi, saat ini masih terlalu dini untuk menggunakan 'paspor vaksin' untuk memungkinkan perjalanan yang lebih mudah.
"Kita masih belum mendapat masukan dari otoritas kesehatan (tentang) apa yang mampu atau tidak dilakukan oleh sebuah vaksin: Apakah Anda masih dapat menulari orang lain setelah divaksinasi? Saya tidak tahu," ujar kata seorang diplomat senior Uni Eropa kepada wartawan.
"Bagaimana dengan mereka yang belum divaksinasi? Prosedur apa yang harus mereka jalani untuk bisa masuk ke suatu negara? Saya kira ini masih dalam pembahasan," ujarnya.
Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia
Sejumlah negara ngebut melakukan vaksinasi corona untuk meredam pandemi Covid-19 secara efektif. Yang mengejutkan, sejumlah negara kecil mencapai kuota vaksinasi per kapita tertinggi di dunia.
Foto: picture-alliance/dpa/Geisler-Fotopress
Israel Terdepan
Israel berada di peringkat paling atas sebagai negara dengan kuota vaksinasi corona per kapita tertinggi sedunia. 96% dari seluruh populasi yang jumlahnya 8,6 juta orang minimal sudah mendapat dosis pertama vaksin (posisi 08/03/21). Sukses negara Yahudi itu untuk mengerem pandemi Covid-19 mendapat acungan jempol. Kini kehidupan publik berangsur normal, tapi prokes tetap dijalankan.
Foto: Ronen Zvulun/REUTERS
Uni Emirat Arab di Posisi Dua
Uni Emirat Arab (UEA) menyusul di posisi kedua dengan kuota vaksinasi per kapita mencapai 62 per 100 penduduk. Sekitar 6,8 juta dari lebih 9 juta penduduk UEA sudah mendapat vaksin corona dosis pertama. UAE menggunakan vaksin Sinovac buatan Cina untuk program vaksinasi massal gratis. Saat ini Dubai mulai "roll out" vaksinasi dengan vaksin buatan BioNTech-Pfizer.
Foto: Getty Images/AFP/K. Sahib
Inggris
Inggris mencatatkan kuota vaksinasi corona per kapita pada kisaran 31 per 100 orang. Dengan jumlah populasi hampir 86 juta orang, berarti lebih dari 28 juta warga Inggris sudah mendapat vaksin corona. Aktual ada tiga jenis vaksin yang digunakan, yakni buatan BioNTech-Pfizer, Moderna dan AstraZeneca.
Foto: Victoria Jones/AFP/Getty Images
Amerika Serikat
Amerika Serikat juga ngebut memerangi pandemi Covid-19, setelah terganjal beberapa bulan oleh politik Trump. Aktual kuota vaksinasi per kapita mencapai 23,5 per 100 orang. Artinya hingga saat ini sudah lebih dari 76 juta dari total 331 juta populasi AS mendapat minimal satu dosis vaksin buatan BioNTech-Pfizer atau Moderna. Presiden terpilih Joe Biden mendapat vaksinasi sebagai aksi simbolis.
Foto: Tom Brenner/REUTERS
Serbia
Serbia, salah satu negara bekas Yugoslavia dengan populasi 7 juta orang juga ngebut dengan program vaksinasi massal. Kuotanya mencapai 22 per 100 orang (posisi 4/3/21) Menteri kesehatan Serbia, Zlatibor Loncar secara simbolis mendapat vaksinasi anti Covid-19 buatan Sinopharm, Cina di Beograd akhir Januari silam.
Foto: Nikola Andjic/Tanjug/ Xinhua News Agency/picture alliance
Chile
Negara kecil di Amerika Selatan, Chile juga melakukan vaksinasi massal dengan cepat. Negara dengan populasi sekitar 19 juta orang itu sudah mencapai kuota 19,2 per 100 penduduk. Presiden Sebastian Pinera mendaat suntikan vaksin perdana secara simbolis pertengahan Februari lalu di kota Futrono. Vaksin yang digunakan adalah Sinovac buatan Cina.
Bahrain menjadi negara di kawasan Teluk berikutnya yang mencatatkan kuota tinggi vaksinasi corona dengan 17,8 per 100 orang. Registrasi vaksinasi di negara kecil berpenduduk sekitar 1,6 juta orang itu dilakukan menggunakan aplikasi mobile. Vaksinasi menggunakan dua jenis vaksin dalam program ini, yakni vaksin buatan Sinopharm dan buatan BioNTech-Pfizer.
Foto: Imago/Sven Simon
Denmark
Denmark negara kecil di Eropa dengan populasi 5,8 juta mencatatkan kuota vaksinasi corona per kapita 11 per 100 warga. Jika dilihat angka mutlaknya relatif kecil, hanya sekitar 600 ribu warga yang mendapat vaksinasi. Tapi dilihat dari kuota per total populasi angka itu cukup tinggi.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendapat vaksin Sinovac buatan Cina saat memulai kampanye vaksinasi massal di Ankara pertengahan Januari silam. Saat ini kuota vaksinasi di Turki mencapai sekitar 11 dari 100 warga di negara dengan populasi 82 juta orang itu.
Foto: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/REUTERS
Jerman
Jerman belakangan catat pertambahan kasus covid-19, menjadi lebih dari 2,5 juta orang dan lebih dari 72.000 korban meninggal. Walau vaksin BioNTech berasal dari Jerman, namun pembagiannya tergantung Uni Eopa. Jerman baru mencatat 7,9% vaksinasi corona bagi 83 juta penduduknya. Strategi vaksinasi dikritik sebagai amat lamban dan kurang efektif. Penulis Agus Setiawan (as/pkp)
Foto: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
10 foto1 | 10
Tetapi pembebasan perjalanan dengan mengandalkan sertifikat vaksin juga akan menimbulkan pertanyaan hukum, kata para pejabat. Mereka yang berada dalam urutan terakhir dalam antrean vaksinasi dapat berpendapat bahwa kebebasan bergerak mereka dibatasi secara tidak adil oleh antrian yang memakan waktu hingga berbulan lamanya.
Hingga kini, baru 4% dari 450 juta orang penduduk UE yang telah menerima setidaknya satu kali suntikan vaksinasi, menurut penghitungan angka resmi AFP. Sedangkan jumlah penduduk yang telah menerima vaksinasi lengkap sebanyak dua suntikan hanya dua persen.
Lambannya pemberian vaksin ini karena UE bergantung pada vaksin dari produsen obat AstraZeneca. UE berharap pasokan vaksin akan melonjak mulai April karena Pfizer/BioNTech dan Moderna meningkatkan produksi. Vaksin produksi Johnson & Johnson juga kemungkinan disetujui pada pertengahan Maret.
Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kepada harian regional Jerman Augsburger Allgemeine bahwa UE memeiliki target untuk menvaksinasi 70% orang dewasa pada pertengahan September 2021.
Iklan
Penolakan dari Prancis dan Jerman
Pejabat UE juga menunjukkan belum adanya panduan dari WHO dan otoritas kesehatan UE apakah orang yang telah menerima dua suntikan vaksin Covid-19 masih dapat membawa virus corona dan menginfeksi orang lain, bahkan jika dirinya sendiri tidak lagi rentan terinveksi.
Juga masih belum jelas apakah orang yang telah terinfeksi virus corona dan sembuh juga harus mendapatkan sertifikat, dan jika demikian, untuk berapa lama mereka akan tetap kebal terhadap virus tersebut.
"Masih banyak hal yang tidak kita ketahui," kata seorang pejabat senior dari salah satu negara UE. "Kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan."
Perancis dan Jerman termasuk di antara negara yang menentang pemberian sertifikat atau paspor vaksin Covid-19. Kekhawatiran utamanya adalah terjadinya segregasi anatara mereka yang telah divaksin dan mayoritas yang belum menerimanya.
Daftar Negara Eropa yang Batasi Perjalanan Tak Penting di Masa Pandemi Corona
Berikut ini adalah negara-negara anggota Uni Eropa yang telah mengumumkan pembatasan perjalanan lebih ketat, mewajibkan tes lebih lanjut dan memperpanjang karantina untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Foto: Alexander Farnsworth/picture alliance
Finlandia
Pemerintah Finlandia memberlakukan peraturan yang lebih ketat mulai 27 Januari bagi mereka yang memasuki negara itu. Semua pelancong harus mengikuti tes virus corona di perbatasan. Finlandia membatasi orang yang masuk dari semua negara Schengen dan hanya mengizinkan perjalanan penting seperti bekerja untuk pelayanan kesehatan dan darurat.
Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/AFP/Getty Images
Denmark
Perjalanan wisatawan yang tidak penting ke Denmark saat ini menjadi sorotan di tengah tingkat infeksi yang tinggi. Hanya orang dengan alasan yang valid dan telah mengikuti tes virus corona dengan hasil negatif yang diizinkan masuk ke negara itu. Lockdown Denmark telah diperpanjang hingga 7 Februari 2021. Restoran hingga pub, serta fasilitas budaya dan rekreasi juga tetap ditutup.
Foto: picture-alliance/Zuma/Bildbyran/P. Arvidson
Swiss
Perbatasan Swiss dengan negara tetangga, negara Schengen, dan sebagian besar negara Uni Eropa tetap buka. Kedatangan orang dari beberapa negara dan wilayah yang diklasifikasikan "berisiko tinggi" harus dikarantina selama 10 hari setibanya di Swiss. Penerbangan dari Inggris dan Afrika Selatan telah ditangguhkan. Sejak 18 Januari, semua toko harus tutup, kecuali pemasok barang kebutuhan sehari-hari.
Foto: Imago Images/Geisser
Luksemburg
Wisatawan dari negara-negara Uni Eropa (UE) dan Schengen dapat memasuki Luksemburg tanpa perlu menunjukkan tes COVID-19 negatif sebelum masuk. Namun, perjalanan non-esensial dari sebagian besar negara ketiga ke Luksemburg dilarang hingga 31 Maret 2021. Semua toko, salon kecantikan, dan bioskop ditutup. Jam malam diberlakukan sejak pukul 21.00 hingga 06.00 pagi.
Foto: imago/alimdi
Republik Ceko
Keadaan darurat diberlakukan di seluruh negeri, ada batasan jam malam sejak pukul 21.00 hingga 05.00 pagi. Toko untuk kebutuhan sehari-hari tetap buka, tetapi tidak untuk toko non-esensial lainnya. Mulai 5 Januari, siapa pun yang memasuki Republik Ceko harus menjalani tes COVID-19. Negara ini tetap terbuka bagi mereka yang bepergian dari daerah berisiko rendah.
Foto: picture alliance/dpa
Norwegia
Norwegia mewajibkan aturan mengikuti tes COVID-19 pada 18 Januari lalu untuk para wisatawan. Setiap orang yang bepergian ke Norwegia harus dikarantina selama 10 hari. Masa karantina dapat dikurangi menjadi tujuh hari jika wisatawan telah menjalani dua tes COVID-19 negatif. Tes harus dilakukan pada hari pertama dan hari ketujuh setelah kedatangan.
Foto: picture-alliance/robertharding/J. Nix
Polandia
Mulai 1 Januari, wisatawan dari negara non-UE hanya dapat memasuki Polandia untuk perjalanan urusan penting. Perbatasan terbuka untuk wisatawan dari mayoritas negara UE. Semua yang datang ke Polandia harus mengisolasi diri selama 10 hari dengan beberapa pengecualian terkait dengan pekerjaan atau tempat tinggal di Polandia.
Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance
Turki
Semua wisatawan berusia 6 tahun ke atas akan diminta untuk menunjukkan hasil tes PCR negatif sebelum mereka dapat memasuki Turki dan mungkin menjalani pemeriksaan kesehatan saat mereka tiba. Turki saat ini telah melarang penerbangan dari Inggris untuk mencegah penyebaran varian baru virus corona. Pusat perbelanjaan, pasar, restoran, dan salon kecantikan hanya buka dari jam 10 pagi hingga 8 malam.
Foto: picture-alliance/R. Hackenberg
Kroasia
Kroasia sementara waktu membatasi penyeberangan di perbatasan sejak 30 November lalu. Kroasia menggunakan sistem tingkatan infeksi COVID-19 yakni hijau, kuning dan merah untuk mengatur pembatasan perjalanan. Siapa pun yang datang dari negara UE di 'daftar hijau' dapat memasuki Kroasia tanpa batasan apa pun, asalkan mereka tidak menunjukkan gejala dan tidak berada di dekat orang yang terinfeksi.
Foto: picture-alliance/Zoonar/B. Hoyen
Swedia
Wisatawan dari sebagian besar negara anggota Uni Eropa, serta orang yang bepergian dari negara non-UE yang dibebaskan dari larangan masuk UE, tidak perlu mengikuti tes atau karantina setibanya di Swedia, jika mereka bebas gejala COVID-19. (ha/pkp)
Foto: Alexander Farnsworth/picture alliance
10 foto1 | 10
Pemerintah Prancis, di mana kelompok antivaksin tergolong berpengaruh, telah berjanji untuk tidak mewajibkan vaksinasi dan menganggap gagasan paspor vaksin masih prematur, ujar seorang pejabat Prancis, Rabu (24/02).
Argumennya antara lain adalah perlunya pekerjaan detail terkait sertifikat vaksin tersebut, termasuk apakah harus dalam bentuk digital, apakah akan diterima secara global dan pada tahap apa dari proses inokulasi dua langkah sertifikat tersebut dapat diberikan.
Peringatan tertulis bagi negara Uni Eropa yang perketat perbatasan
Masalah lain yang dianggap lebih mendesak daripada sertifikat vaksinasi adalah pengetatan perbatasan yang diberlakukan secara sepihak oleh beberapa negara UE untuk mengekang varian virus yang lebih mudah menular.
Komisi Uni Eropa menganggap pengetatan ini tidak proporsional dan telah menulis surat peringatan kepada Belgia, Denmark, Finlandia, Jerman, Hongaria dan Swedia tentang tindakan mereka, memberi mereka waktu hingga akhir minggu depan untuk menanggapi.
Seorang pejabat Uni Eropa dikutip oleh kantor berita AFP mengatakan dia mengharapkan "diskusi yang cukup hangat di antara negara-negara anggota" tentang masalah ini.