Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell pada Minggu (11/10), mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas pelanggaran gencatan senjata yang terjadi antara negara tetangga Armenia dan Azerbaijan di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh.

"Dengan sangat prihatin kami mencatat laporan aktifitas militer yang terus berlanjut, yang menargetkan sasaran sipil, begitu juga korban sipil," kata Borrell dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan bahwa UE mendesak Armenia dan Azerbaijan untuk "terlibat dalam negosiasi substantif tanpa penundaan" di bawah naungan Grup Minsk. Grup yang dipimpin oleh Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat tersebut telah melakukan proses panjang puluhan tahun untuk menemukan solusi abadi bagi konflik kedua belah pihak.

Kedua belah pihak saling menyalahkan

Pernyataan Borrell menyusul tuduhan dari kedua pihak yang bertikai bahwa gencatan senjata sementara yang mulai berlaku pada Sabtu (10/10), telah berulang kali dilanggar.

Laporan tentang pertempuran yang berlanjut mendorong Kanselir Jerman Angela Merkel untuk menghubungi mitranya dari Armenia melalui sambungan telepon pada Minggu (11/10) malam, ungkap biro pers tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Angkatan bersenjata Armenia menulis di laman Facebook bahwa Azerbaijan telah menyerang permukiman di wilayah tersebut pada hari Minggu (11/10), sementara Armenia mematuhi perjanjian tersebut.

Namun, Azerbaijan menuduh Armenia menembaki desa dan kota, menewaskan sembilan warga sipil dan melukai puluhan lainnya, termasuk seorang paramedis yang terluka parah saat mencari korban.

Laurence Broers, direktur program Kaukasus dari organisasi perdamaian internasional yang bermarkas di London, Conciliation Resources, mengatakan kepada DW bahwa pertempuran yang sedang berlangsung telah meradikalisasi orang-orang di seluruh wilayah dan "mempersulit para pemimpin untuk mundur dan memenuhi persyaratan gencatan senjata kemanusiaan."

Broers memperingatkan bahwa gencatan senjata berada di "tempat yang sangat berbahaya" dan bahwa mungkin ada "lebih banyak kekerasan dalam beberapa hari mendatang."

Ratusan orang tewas sejak konflik berkobar lagi di wilayah sengketa pada 27 September.

Rusia menjadi mediator gencatan senjata antara kedua pihak untuk meredakan eskalasi konflik paling parah sejak perjanjian damai tahun 1994.

Gencatan senjata untuk pertukaran tahanan

Gencatan senjata sementara, yang dicapai usai 10 jam perundingan di Moskow, dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran untuk memungkinkan pasukan etnis Armenia dan pasukan Azeri bertukar tahanan dan korban perang.

Broers juga memperingatkan akan adanya "bencana kemanusiaan" di wilayah tersebut.

"Sebagian besar infrastruktur sipil yang telah hancur berada di Nagorno-Karabakh dan sekitar setengah dari populasi - sekitar 70.000 orang telah meninggalkan wilayah tersebut," katanya kepada DW.

Broers mengatakan konflik "memperburuk dan memperparah pandemi COVID yang telah melanda kedua negara cukup parah, dan musim dingin juga akan datang, jadi situasi kemanusiaan yang sangat sulit (dapat terjadi) dalam beberapa minggu mendatang."

Wilayah Nagorno-Karabakh yang merupakan teritorial Azerbaijan, berada di bawah pendudukan milisi etnis Armenia yang didukung pemerintah di Yerevan sejak berakhirnya perang separatisme pada tahun 1994. Sementara warga etnis Azeri banyak yang meninggalkan Karabakh usai perang berakhir.

rap/pkp (AFP, dpa, Reuters)