Fasilitas nuklir Iran Bushehr adalah salah satu dari lima fasilitas yang dikenal oleh pengamat internasional. Israel, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu telah sepakat bahwa usaha Iran memperkaya uranium - untuk keperluan energi domestik, menurut para pejabat di Teheran - dapat menjadi ancaman bagi kawasan jika hal itu berujung pada pengembangan senjata nuklir.

Pada 2006, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Cina, Rusia, Prancis, Inggris) dan Jerman (P5+1) memulai proses negosiasi yang melelahkan dengan Iran yang akhirnya mencapai kesepakatan pada 14 Juli 2015. Negara-negara tersebut sepakat memberikan kelonggaran sanksi pada Iran. Sebagai gantinya, pengayaan uranium Iran harus terus dipantau.

Di Teheran dan kota-kota lain di Iran, warga merayakan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari isolasi ekonomi bertahun-tahun yang memberi efek serius pada kesehatan dan gizi masyarakat karena kurangnya akses ke pasokan medis dan makanan untuk warga biasa. Banyak juga yang melihat perjanjian itu sebagai bukti bahwa Presiden Hassan Rouhani berusaha untuk membuka Iran ke dunia dengan cara lain.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ditugaskan untuk memantau kepatuhan Iran kepada kesepakatan itu. Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano (kiri) pergi ke Teheran untuk bertemu dengan Rouhani pada bulan Desember 2016, hampir satu setengah tahun setelah kesepakatan itu ditandatangani. Dalam laporan yang disampaikan setiap tiga bulan, IAEA berulang kali menyertifikasi kepatuhan Iran.

Setelah delapan tahun dengan Barack Obama, PM Israel Benjamin Netanyahu menemukan sosok presiden AS yang ia inginkan dalam Donald Trump. Meski Trump tidak memiliki pengalaman dalam diplomasi dan ilmu nuklir, ia menyebut perjanjian internasional tersebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan." Hal ini juga menjadi pokok kampanye pemilunya di 2016.

Meskipun ada sertifikasi IAEA dan protes dari Kemlu AS, Trump tetap menarik AS dari perjanjian pada 8 Mei. Pihak-pihak lain telah berjanji untuk tetap berada dalam kesepakatan. Diplomat top Uni Eropa, Federica Mogherini (kiri), sudah melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri dari (ki-ka) Iran, Prancis, Jerman dan Inggris.

Tahun 2016 silam pangeran Mohammed bin Salman memublikasikan program jangka panjang bernama Vision 2030 untuk mentransformasi perekonomian Arab Saudi setelah era kejayaan minyak berakhir. Salah satunya adalah diversifikasi sumber energi, antara lain melalui energi nuklir. Dalam 25 tahun kedepan, Arab Saudi berniat membangun sedikitnya 16 reaktor nuklir dengan biaya lebih dari 80 milyar Dollar AS.

Dalam sebuah wawancara Pangeran Mohammed bin Salman mengutarakan ambisinya mengembangkan senjata nuklir untuk mengimbangi Iran. "Arab Saudi tidak menginginkan senjata nuklir, tapi jika Iran memiliki senjata nuklir, kami akan mengikutinya." Kepemilikan senjata nuklir oleh Arab Saudi diyakini akan memperuncing Perang Dingin di Timur Tengah dan menempatkan kawasan dalam bahaya kiamat nuklir.

Meski keberatan terhadap eksistensi program nuklir di negara Arab, Amerika Serikat berkepentingan mendikte transfer teknologi nuklir kepada Arab Saudi, ketimbang mengalah pada Cina atau Rusia. Namun Riyadh tidak ingin menunggu lampu hijau dari Washington. Saat ini Arab Saudi diisukan aktif menjalin komunikasi dengan Rusia terkait alih teknologi nuklir.

Iran aktif menyimak perkembangan program nuklir Arab Saudi. Sementara Israel melobi pemerintah Amerika Serikat untuk tidak menjual teknologi nuklir kepada negeri Wahabi tersebut. Ketika Donald Trump menolak keberatan Yerusalem, PM Benjamin Netanyahu mendesak agar AS setidaknya melarang Arab Saudi memperkaya uranium di dalam negeri.

Namun Riyadh justru mendesak mendapat hak serupa Iran untuk bisa memperkaya Uranium di dalam negeri. Mohammed bis Salman berdalih, selain memiliki cadangan uranium dalam jumlah tinggi, Arab Saudi juga bisa melepas kebergantungan energi dengan memiliki fasilitas pengolahan uranium milik sendiri.

Tidak sedikit politisi di Washington dan Yerusalem yang meyakini, satu-satunya cara membatasi penyebaran teknologi nuklir di Timur Tengah dan meredakan ambisi atom Riyadh adalah dengan mengubah atau membatalkan sepenuhnya perjanjian atom Iran. Dalam hal ini Iran sudah mengantongi dukungan Rusia, Cina dan Uni Eropa untuk tetap mempertahankan perjanjian nuklir sebagaimana adanya.

Arab Saudi bukan satu-satunya negara Timur Tengah yang melirik energi nuklir. Uni Emirat Arab sudah mulai mengoperasikan pembangkit listrik pertama dengan nilai 25 miliar Dollar AS. Sementara Mesir telah menandatangani perjanjian pembangunan empat pembangkit listrik tenaga nuklir senilai 30 miliar Dollar AS dengan Rusia. Yordania juga menggandeng Rusia buat mengawal program nuklirnya.

Mantan Direktur Badan Tenaga Atom Internasional, Mohammed el-Baradei, 2009 silam pernah merapal mimpi buruk, bahwa "terorisme nuklir adalah ancaman terbesar yang dihadapi dunia saat ini." Menteri Pertahanan Inggris, Michael Fallon, pun mengutarakan hal senada. Tapi seberapa realistis skenario tersebut?

Adalah Osama Bin Laden yang 1998 lalu pertama kali memfatwakan "kewajiban kaum muslim rebut senjata nuklir buat lindungi Islam." Dalam laporannya, militer AS menilai saat ini Al-Qaida adalah kelompok yang paling mumpuni dalam hal teknologi nuklir. Al-Qaida tercatat berhubungan erat dengan Bashiruddin Mahmood, Bekas Kepala Program Nuklir Pakistan yang bersimpati terhadap kelompok ekstremis Islam

Celah keamanan terbesar ada pada instalasi nuklir sipil. Saat ini dari 130 reaktor percobaan atau laboraturium nuklir yang tersebar di seluruh dunia, 40 di antaranya berada di negara berkembang seperti Pakistan, Ghana dan Libya. Dalam laporannya tahun 2013 silam, IAEA mengeluhkan rentannya sistem keamanan pada instalasi nuklir di negara berkembang

Juli 2014 Duta Besar Irak untuk PBB, Mohamed Ali Alhakim, melaporkan bahwa Islamic State mencuri 40 Kilogram Uranium berkonsentrasi rendah dari laboraturium nuklir Universitas Mosul. Elemen tersebut adalah warisan program nukir rejim Saddam Hussein. NATO meyakini, ISIS memiliki dana cukup dan tenaga ahli dari barat untuk mulai mengembangkan apa yang disebut Improvised Nuclear Device (IND)

Peluang lain buat mendapatkan senjata nuklir adalah lewat jalur ilegal. Tahun 2006 seorang warga Rusia, Oleg Khinsagov ditangkap di Georgia saat membawa 100 gram Uranium yang telah diperkaya (HEU). Ia mengaku membawa sampel buat dijual. 2007 lalu sekelompok pria bersenjata merampok laboraturium nuklir Pelindaba di Afrika Selatan dan mencuri Uranium yang jumlahnya cukup untuk 30 senjata nuklir

Sejak tahun 1993, IAEA mencatat sebanyak 421 kilogram zat radioaktif berkonsentrasi tinggi dilaporkan hilang oleh negara-negara anggotanya. Tidak jelas siapa yang mencuri atau membeli elemen beracun tersebut. Pengawas nuklir PBB itu juga sejak tahun 1993 melaporkan seluruhnya 18 kasus kepemilikan ilegal Uranium berkonsentrasi tinggi dan Plutonium .

Untuk meracik senjata nuklir diperlukan empat kilogram Plutonium atau 25 kilogram Uranium yang telah diperkaya (HEU). Tapi ketika Plutonium memancarkan radiasi tinggi sehingga mudah dideteksi, Uranium sebaliknya lebih mudah diselundupkan, kata William C. Potter, pakar nuklir di Monterey Institute of International Studies di Kalifornia.

Militer Amerika Serikat mengaku pernah kehilangan 11 hulu ledak nuklir. Jumlah serupa juga diyakini pernah raib dari gudang senjata Rusia. Kendati tidak mustahil, mencuri senjata nuklir bukan hal yang mudah. Teknologi terbaru melibatkan sistem keamanan yang tidak lagi berbasis pada kode rahasia, melainkan serangkaian perubahan temperatur dan tekanan udara buat mengaktifkan hulu ledak nuklr

Ketika senjata nuklir buat teroris masih jauh panggang dari api, para serdadu tuhan itu bisa membuat bom kotor alias "dirty bomb" buat menyerang kota-kota besar. Dirty bomb pada dasarnya adalah bahan peledak konvensional yang dibubuhi agen radioaktif untuk menyebar racun mematikan tersebut. Selain elemen nuklir, bom kotor juga bisa berisi muatan racun kimia atau bahkan virus mematikan